Meningkatkan Konektivitas, Hilirisasi dan Label

SESI ke dua Seminar Nasional Revolusi Pangan diwarnai dengan proses mengelaborasi upaya peningkatan konektivitas untuk memastikan kelancaran distribusi pangan. Membuat hasil produksi menjadi bahan jadi, serta membangun label untuk produk-produk lokal di NTB.

Dimoderatori Dr. Ir. H. Markum, M.Sc. Topik yang diusung di sesi kedua adalah “Revolusi Pangan Menuju Kemandirian Pangan Berkelanjutan dan Berkeadilan di Provinsi NTB”. Menghadirkan pemakalah, Sekretaris Dinas PU dan Perumahan Rakyat NTB, Achmad Makchul. Materinya tentang “Sistem Konektivitas dan Infrastruktur Daerah Mendukung Kemandirian Pangan di Provinsi NTB”.

Iklan

Selanjutnya Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dengan materi “Revolusi Pangan : Succes Story Program PIJAR di Kabupaten Dompu”. Ir. Dahlanuddin, M.Rur.Sc, Ph.D. (Ketua KRRB UNRAM), materinya tentang “Sistem Pengembangan Industri Daging Sapi dan Kerbau di Provinsi NTB”.

Dr. Ir. Mashur, MS. (Rektor Universitas NTB) materi “Membangun Kemandirian Pangan Berbasis Sumberdaya Lahan di Provinsi NTB”. Sementara Ir. H. Ali Syahdan (TP2D) menyajikan materi “Membangun Kemandirian Pangan Berbasis Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTB”.

Pembahasnya, Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) NTB, Prof. Ir. H. Yusuf Akhyar Sutaryono, Ph.D, Direktur Air Baku Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Ir. H. Dwi Sugiyanto, MM. dan Ketua Divisi Ekonomi DRD NTB, Dr. M. Firmansyah, SE, M.Si.

Meningkatkan Konektivitas

Dinas PU Provinsi NTB telah melaksanakan dan punya rancangan besar untuk mendukung revolusi pangan di provinsi ini. Sesuai tupoksinya, desain besar peningkatan distribusi pangan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh infrastruktur pendukung.

Kondisi dan potensi yang ada saat ini dipaparkan Makchul, diantaranya dengan ditetapkannya Provinsi NTB sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung ketahanan pangan nasional.

Selaras dengan itu, di NTB telah ditetapkan dua Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang meliputi WPS 16: Tanjung-Mataram-Mandalika di pulau Lombok dan WPS 17: Sumbawa Besar-Dompu-Bima di pulau Sumbawa.

Posisi NTB yang dilalui ALKI–II di Selat Lombok merupakan jalur Poros Maritim sangat strategis dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar pelabuhan utama (port – to – port) untuk menjamin kelancaran distribusi orang dan barang antar wilayah, baik secara internasional, nasional maupun regional.

Isu strategis yang kemudian dikemukakannya, dalam Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), ruas jalan Lembar – Mataram – Labuhan Lombok merupakan bagian dari lintas utama jalur transportasi nasional Aceh-Atambua, sehingga kualitas pelayanan jalan harus tetap dalam kondisi prima.

Makchul juga memaparkan sejumlah kebijakan strategis pembangunan infrastruktur di NTB. Dimulai dari peningkatan kualitas pelayanan pada ruas-ruas jalan yang merupakan bagian dari lintas utama jalur transportasi nasional. Ini antara lain mencakup akses antar pelabuhan utama (port to port) Pelabuhan Lembar – Mataram – Pelabuhan Lombok.

Selain itu, juga akses menuju kawasan pariwisata : Mataram – BIL –  KEK Mandalika; Lembar – Sekotong – Pelangan – Pengantap – Kuta – Teluk Awang – Tanjung Ringgit/Pantai Pink yang juga disebut pengembangan jalan lingkar selatan Pulau Lombok.

Selain itu, ada juga akses menuju KSN Rinjani : Mataram – Global Hub Kayangan – Labuan Lombok atau yang dikenal dengan jalur lingkar utara Pulau Lombok.

Akses menuju Kawasan Samota juga diperhatikan, yaitu Sumbawa Besar – Ai Bari ; Banggo – Labuan Kenanga – Kore – Bajo – Sila yang dikenal dengan lingkar utara Pulau Sumbawa. Sementara, untuk lingkar selatan Pulau Sumbawa, Poto Tano – Taliwang – Lunyuk – Ropang – Sekokat – Mbawi – Hu’u – Parado.

  Ratusan Kesenian Asli NTB Perlu Dilestarikan

Upaya melakukan ekspansi kapasitas juga dilakukan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan dan aplikasi teknologi pada jaringan transportasi di NTB sehingga tercipta sistem transportasi multimoda untuk angkutan barang dan orang yang efisien berdaya saing, efektif, merata, dan berwawasan lingkungan hidup.

Selain itu, juga meningkatkan aksesibilitas dan kinerja jaringan jalan, khususnya antar pintu masuk wilayah NTB di pelabuhan laut, khususnya di Pulau Lombok (Pelabuhan Lembar – Labuhan Lombok). Mengurangi jarak dan waktu tempuh akibat hambatan, kemacetan serta beban jalan, untuk memperkecil biaya operasional kendaraan.

“Kita sedang menyiapkan desain membangun jalan Permata Lombok dari Lembar sampai Kayangan. Kita memang harus memperluas konektivitas baik yang ada di laut maupun di darat untuk memperlancar distribusi pangan,” demikian Makchul.

Penguatan Daya Saing Sapi Lokal

Ir. Dahlanuddin, M.Rur.Sc, Ph.D menyoroti strategi pengembangan daging sapi di NTB. Terbukanya persaingan global membuat daya saing sapi lokal berkurang.

Dipaparkannya, secara umum permasalahan peternakan di NTB yakni penyediaan bahan baku yang tidak berkelanjutan sehingga memicu angka kelahiran rendah (di bawah 60 persen), angka kematian pedet tinggi (di atas 15 persen). Pertambahan berat badan sapi rendah (di bawah 0.2 Kg/hari, perlu 4 tahun utk mencapai berat 300 kg). Persoalan lain adalah masih terjadinya pemotongan betina produktif, berat jual pejantan semakin rendah serta luas dan daya tampung padang penggembalaan berkurang.

Penyebab utamanya adalah kekurangan pakan, terutama musim kemarau, kelahiran sapi pada musim kemarau, terbatasnya pejantan unggul serta seleksi negatif. Strategi yang telah dikembangkan di dua Pulau di NTB. Diantaranya untuk Pulau Lombok, dengan penerapan sistim produksi terpadu berbasis kandang kolektif untuk meningkatkan produktivitas.

Cara ini telah mampu meningkatkan kualitas sapi lokal. Angka kematian yang berkurang, angka kelahiran yang meningkat, serta meningkatnya bobot sapi lokal. Sementara di Pulau Sumbawa, strateginya dengan penggemukan sapi kandang dengan mengembangkan pakan lamtoro.

Dengan cara ini terbukti dapat meningkatkan berat badan sapi dalam waktu yang relative tak lama, sehingga sangat memungkinkan satu keluarga dapat menggemukkan sampai 40 ekor dalam waktu maksimal enam bulan.

Setelah strategi itu berhasil, kendala yang dihadapi selanjutnya adalah pasar. Pengiriman sapi asal NTB ke Jakarta sudah berkurang drastis sejak tahun 2000 karena tidak mampu bersaing dengan daging dan sapi impor asal Australia. Penerapan PP no 4/2016 membolehkan impor daging sapi dan kerbau dari India – harga Rp 65,000/Kg. Daging dan sapi lokal tidak mampu bersaing, sehingga minat beternak sapi akan berkurang.

Perlu terobosan untuk memperkuat daya saing sapi lokal. Memperluas pasar khusus baik yang di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya dengan menyiapkan daging sapi halal yang sehat dan higienis dan bersertifikat. Kemudian memanfaatkan potensi wisata lokal dengan ditetapkannya NTB sebagai daerah wisata halal untuk menyiapkan kebutuhan wisatawan dengan dengan daging sapi lokal.

Yang tak kalah penting adalah dengan pendekatan kemitraan berkelanjutan antara Pemda, Swasta dan Peternak (Public Private Partnership, atau PPP). Pemerintah sebagai fasilitator, dengan didukung  riset dan pengembangan, serta melibatkan investor.

Optimalkan Sumber Daya Kelautan Perikanan

Selain pangan di daratan, NTB juga memiliki potensi sumber daya kelautan perikanan yang cukup besar. Hanya saja, belum dilakukan optimalisasi terhadap potensi tersebut. “NTB bak raksasa tidur yang belum dibangunkan,” kata Ir. H. Ali Syahdan.

  Tunggu Hasil Tim Evaluasi, Gubernur Isyaratkan Penyegaran Direksi BUMD

Mantan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB ini memaparkan, sejak UU No. 18 Tahun 2012 ditetapkan, ikan masuk dalam salah satu bahan pangan. UU No. 18 Tahun 2012, Pasal 12  ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan.

Konsumsi ikan perkapita pertahun  di NTB pada tahun 2015 masih rendah yaitu 33,2 Kg per kapita per tahun. Angka ini masih kurang 7,7 kg per kapita per tahun  dibandingkan target nasional yang sudah mencapai 40,9 kg per kapita per tahun.

Bila proyeksi penduduk NTB pada tahun 2015 adalah 4.835.577, jiwa maka  kebutuhan akan ikan sesuai standar nasional adalah 197.775 ton, sementara  NTB baru memproduksi 160.618 ton (masih kekurangan 37.157 ton).

Luas perairan NTB 29.159,04 km2, dengan potensi stok 185.518,5 ton/tahun. Tetapi yang mampu diproduksi baru 95.148 ton (73,26 persen). Jenis budidaya, mutiara potensinya mencapai 23.936 ha dengan pemanfaatan hanya 7,1 persen.

Rumput laut dengan potensi produksi di 22.768 hektar hanya dimanfaatkan 30 persen, pin fish potensinya 2.229 hektar, namun yang tergarap hanya 30 persen. Demikian juga lobster potensinya 1.300 hektar yang sudah dimanfaatkan 20 persen. Abalone potensinya 700 hektar yang dimanfaatkan hanya 3 persen.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, peran tiga unsur tak bisa dipisahkan, yaitu academic, government, dan business. Ketiganya memiliki peran masing-masing, dalam sistem inovasi. Academic atau akademisi (ilmuwan) melakukan riset dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru dan inovasi-inovasi, business membangun industri berdasarkan hasil penemuan dan inovasi perguruan tinggi dalam skala ekonomi dan government alias pemerintah memberikan dukungan pembiayaan dan regulasi.

Sangat penting kemudian yang menjadi perhatian untuk bidang perikanan tangkap yakni pengembangan rumpon laut dangkal (shallow waters fish aggregating device), pengembangan armada semut (3-5 gross ton) serta peningkatan durasi melaut dari one day fishing menjadi 3-5 hari dengan kapal 10-30 GT.

Untuk perikanan budidaya, diperlukan revitalisasi tambak rakyat, pengembangan mina padi, pemanfaatan waduk-waduk, integrasi budidaya lele dengan paket rumah tidak layak huni dan pengembangan fish for school.

Pembangunan Pangan Jangan Berpusat di Produksi

Pembahas pertama, Prof. Ir. H. Yusuf Akhyar Sutaryono, Ph.D mengemukan pembangunan pangan tidak bisa hanya fokus pada aspek produksi (hulu). Sangat penting dilakukan adalah hilirisasi produk-produk pangan.

Diversifikasi pangan di masyarakat dapat dilakukan dari produksi pangan lalu merevolusi dari potensi lautnya. Potensi daratan dan laut NTB menurutnya sedemikian besarnya. Produksi ikan harus ditingkatkan dengan mengoptimalkan penangkapan dan budidaya ikan-ikan yang berpotensi besar ekspor. Sapi, jagung dan rumput laut ia melihatnya masih dikembangkan hanya sampai aspek produksi.

Industrialisasi dianggap masih sangat kurang untuk memanfaatkan hasil produksi tersebut. Oleh karenanya, petani perlu dilibatkan untuk tidak sekedar berproduksi bahan baku, tetapi harus lebih dari itu. Mereka perlu didorong membuat pengolahan sehingga memberi nilai tambah yang lebih besar.

Pelibatan para pemangku kepentingan untuk melakukan peningkatan kapasitas petani harus dilakukan melalui pendidikan dan pendampingan. Dengan demikian, peningkatan produksi dan nilai tambah akan behubungan erat dengan akselerasi penganekaragaman pangan jika tingkat kesejahteraannya membaik.

Ini bisa dilakukan dengan kemitraan bersama sektor swasta. Perusahaan tidak hanya sebatas menikmati hasil produksi petani.

Selain itu, harus dilakukan pengukuran statistik secara terjadwal mengenai berapa peningkatan produksi serta relevenasinya dengan peningkatan kesejahteraan petani. Yusuf Akhyar sekaligus menekankan, selain aspek produksi, perlu dipertimbangkan kelestarian lingkungan.

  Dari NTB untuk Indonesia

Misalnya, ketika masyarakat Dompu telah massif mengembangkan jagung tanpa memperdulikan lahan apa yang dimanfaatkan, justru berdampak pada banjir. Dampak-dampak seperti itu harus diperhitungkan untuk mendukung produksi yang berkelanjutan.

Tetapkan Lahan Berkelanjutan

Dwi Sugiyanto juga mengingatkan NTB harus berani menetapkan lahan berkelanjutan. Pemerintah telah mendesain infrastruktur jalan sedemikian rupa, bahkan dengan meningkatkan kapasitas dan kualitasnya.

Jalan-jalan nasional harus ditingkatkan kualitasnya, demikian juga jalan-jalan provinsi yang harus dikembangkan menjadi jalan nasional. Demikian juga status jalan di kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan membuka jalan-jalan baru telah didesain.

Namun yang tak kalah penting harus dipertimbangkan agar jalan-jalan baru tersebut jangan sampai menggerus lahan-lahan pertanian yang sudah ada. Jangan sampai pembukaan ruas jalan baru memicu pertumbuhan ruko di sepanjang ruasnya.

“Jangan konektivitas diperlancar, tetapi menggerus lahan produksi,” ujarnya.

Revolusi pangan juga tak bisa mengabaikan ketahanan air. Penyebaran air saat ini masih tidak merata. Bagaimana revolusi pangan dapat diwujudkan bagi daerah-daerah yang kurang pasokan airnya.

Padi, peternakan dan segala yang terkait tentang pangan tidak bisa lepas dari ketersediaan air. Oleh karenanya perlu dibuat semacam sabuk untuk konektifitas distribusi air. Seluruh produksi, terutama produksi tak bisa lepas dari ketersediaan air baku yang saat ini baru hanya mengakomodir 60 persen wilayah NTB.

Memperluas Pasar

Dr. Firmansyah lebih menekankan pada upaya memperluas pasar. Hasil produksi petani menurutnya perlu diakomodir oleh pasar yang lebih luas dan tertata. Misalnya dengan memanfaatkan jalan-jalan menuju objek wisata, atau jalan-jalan yang tidak pernah lengang.

Ia mengangkat satu contoh, bagaimana Nipah, Lombok Utara dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pedagang-pedagang kecil kreatif untuk menjajakan hasil sumber daya alam yang dapat diolah.

“Di Dompu juga bisa demikian, pemerintah harus berani mengkreasikan dan melakukan penataan di pinggir-pinggir jalan agar dapat dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang kecil atau petani untuk menjual produksinya,” ujarnya.

Dengan demikian, produk lokal bisa dilipatgandakan nilainya secara luas. Hal tersebut dapat dilakukan, sebelum produk-produk luar benar-benar menggempur pasar regional. Dengan cara itu juga diyakini produk asing dapat ditahan masuk.

Dr. Firmansyah juga mengingatkan hasil-hasil komoditas pangan dapat dipasarkan lebih luas, salah satunya dengen memperbanyak kegiatan temu bisnis. Seperti yang telah dilaksanakan di Mataram baru-baru ini.

Pemerintah Jawa Timur membiayai Rp 1 miliar pengusaha dan produsen lokalnya untuk melakukan temu bisnis dengan pengusaha dan produsen NTB. hasilnya dari anggaran Rp 1 miliar tersebut, kesepakatan antar pengusaha mengukuhkan transaksi sampai Rp 200 miliar lebih. Menurutnya strategi semacam ini sangat efektif. Cara-cara seperti itu dapat dilakukan untuk menggairahkan petani meningkatkan hasil produksinya.

Asisten II Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariyadi, M. Si

Asisten II Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariyadi, M. Si

Apresiasi Seminar “Revolusi Pangan”

Asisten II Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariyadi, M. Si menyampaikan apresiasi khusus atas pelaksanaan seminar nasional “Revolusi Pangan” yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan.

Banyak pemikiran-pemikiran brilian yang mengemuka dan harus ditindaklanjuti. Sehingga apa yang dihajatkan pada kegiatan tersebut bisa dicapai. Melalui kegiatan yang sama, NTB pernah mengukuhkan Bumi Gogo Rancah (Bumi Gora). Seminar tersebut pada intinya dihajatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Untuk selanjutnya, dilakukan optimalisasi industri.

“Jangan berhenti sampai di sini. Selanjutnya rumuskan  agar menjadi kebijakan,” pungkas Gita. (bul)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here