Mengkhawatirkan, Perambahan Hutan di Pulau Sumbawa

SITA: Anggota Kodim bersama KPH menyita kayu hasil ilegal logging jenis  Sonokeling di Labuhan Burung Kecamatan Buer Sumbawa. (Suara NTB/kodim 1607/sumbawa)

Mataram (Suara NTB) – TNI menemukan perambahan hutan semakin mengkhawatirkan di Pulau Sumbawa, khususnya di Bima dan Sumbawa. Hutan dibabat untuk penanaman jagung.

TNI pun mengalami dilema menghadapi ulah masyarakat yang masuk kawasan hutan sejak beberapa tahun terakhir. Jika ditindak tegas dengan penangkapan, ada pertimbangan kemanusiaan. Sehingga langkah persuasif dianggap masih efektif untuk mencegah hutan semakin hancur.

Iklan

‘’Sebab kita kan terbiasa bertempur. Tapi jika hadapi masyarakat, tentu ada pertimbangan pertimbangan (kemanusiaan),’’  kata Dandim 1607/Sumbawa, Letkol Inf. Syamsul Huda kepada Suara NTB ditemui di Makorem 162/WB, Rabu, 9 Januari 2019.

TNI juga tidak bisa melakukan penindakan secara langsung, kecuali melakukan back up pasukan ketika ada operasi dilakukan Kelompok Pengaman Hutan (KPH).  Penindakan juga bisa dilakukan langsung dengan menyita dan mengamankan kayu hasil illegal logging. Itu pun  diserahkan penanganannya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atau kepolisian.

Perambahan hutan di Sumbawa diakuinya sudah masuk situasi semakin mengkhawatirkan. Kawasan hutan tutupan negara dirambah untuk perluasan jagung. Disinilah tantangan dihadapi pihaknya, tidak bisa langsung bertindak tegas, tapi langkah persuasif.

Untuk langkah pendekatan persuasif ini, dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak, mulai dari instansi tingkat daerah sampai tingkat provinsi. Sebab kewenangan pengawasan hutan saat ini ada di Dinas LHK. Peran pihaknya sementara ini sampai pada pendukung.

‘’Kami back up untuk turut serta menyadarkan masyarakat. Batasan batasan mana yang boleh ditanami jagung  atau tidak bisa. Sebab di situ daerah penyangga,’’sebutnya.

Langkah pencegahan pun diintensifkan, dengan penghijauan, sebagaimana dilakukan di KSB dan Empang beberapa waktu lalu.

Soal kewenangan memang diakuinya harus dibahas khusus. Utamanya terkait MoU yang sudah dibuat antara LHK dengan TNI. Agar memperbaiki MoU terebut sehingga ruang kewenangannya  lebih tegas.

‘’Soal pelibatan TNI, secara institusi  kami 100 persen akan mendukung. Tapi memang untuk payung hukum ini harus diperkuat. Supaya kami tidak menjadi blunder,’’ tegasnya.

Sementara Dandim 1608/Bima, Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka Putra mengungkapkan, hampir semua hutan tutupan negara di Bima sudah dirambah jadi lahan jagung. Dua diantaranya di Kecamatan Wawo dan Parado. Mirisnya, di Parado, masyarakat  mulai alami krisis air. ‘’Mereka sudah mulai beli air di sana,’’ katanya dengan nada prihatin. Itulah katanya, salah satu dampak perambahan oleh warga akibat tergiur dengan potensi jagung.

Dalam catatannya, hampir semua kawasan hutan lindung mulai dirambah. Masyarakat naik ke dalam hutan lindung demi perluasan jagung, termasuk di Kecamatan Tambora, kawasan hutan Tambora.

Langkah penindakan memang sejauh ini belum dilakukan untuk konteks perambahan dilakukan masyarakat. Hanya berupa penyadaran pentingnya menjaga hutan lindung demi mencegah bencana susulan, seperti banjir. Mencegah mata air yang semakin hilang.  ‘’Sebab selalu saya katakan, kalau mata air sudah hilang, yang tersisa adalah air mata,’’ ujarnya.

 Sama yang dilakukan dengan Dandim Sumbawa, pihaknya sementara ini  hanya back up kekuatan KPH dan  Pemda setempat dalam pengamanan dan pengawasan hutan. Sepanjang ada permintaan personel untuk langkah penindakan, maka pihaknya akan terlibat penuh.

Selain itu, langkah pencegahan sedang dilakukan bersama masyarakat. Dandim mengaku sudah menanam di beberapa titik, termasuk Kecamatan Madapangga. Tak lama lagi akan ada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan BPBD Provinsi NTB, termasuk program sama di Parado bersama Pemkab Bima. Guna menjamin hutan akan tumbuh, penanaman melibatkan masyarakat setempat. ‘’Sehingga ada tanggung jawab untuk menjaga hutan itu,’’ tandasnya. (ars)