Mengendap, DPMPD dan Dukcapil NTB Cek Penyaluran DD Tahap III Rp131 Miliar

Kepala DPMPD dan Dukcapil NTB, H. Ashari (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) akan mengecek informasi belum disalurkannya dana desa (DD) tahap III pada tiga kabupaten di NTB. Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB hingga 31 Desember 2018, sebanyak 294 desa yang belum menerima DD tahap III tahun 2018 sebesar Rp131,64 miliar.

‘’Kalau yang tahap terakhir itu karena gempa. Kita akan lihat, cek  desa-desa mana itu. Kita akan cek secara pastinya,’’ kata Kepala DPMPD dan Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 3 Februari 2019 siang.

Iklan

Dikatakan, penyaluran DD tahap III kemungkinan terhambat karena bencana gempa yang melanda tujuh kabupaten/kota di NTB pada akhir Juli lalu. Namun, informasi awal yang diperoleh dari petugas, sekarang penyaluran DD tahap III sudah 100 persen.

Adanya tiga kabupaten yang belum menyalurkan DD tahap III sesuai data Kanwil DJPB, kemungkinan karena belum diinput. ‘’Belum di-entry oleh BPKAD,’’ ujarnya.

Penyerapan penyaluran dana desa (DD) tahap III tahun 2018 hingga 31 Desember baru mencapai 70,45 persen. Data yang diperoleh Suara NTB dari Kanwil DJPB NTB, sebanyak 294 desa yang belum menerima DD tahap III tahun 2018.

Pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah mentransfer DD tahap III tahun 2018 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp392,32 miliar atau 40 persen total dana desa yang diperoleh NTB tahun 2018. Dengan rincian Lombok Barat Rp51,33 miliar, Lombok Tengah Rp62,18 miliar, Lombok Timur Rp101,08 miliar, Bima Rp62,71 miliar, Sumbawa Rp49,56 miliar, Dompu Rp24,68 miliar, Sumbawa Barat Rp21 miliar dan Lombok Utara Rp19,77 miliar.

Dari dana sebesar Rp392,32 miliar yang telah ditransfer ke kas daerah delapan kabupaten, cuma lima kabupaten yang menyalurkan 100 persen ke desa sampai 31 Desember 2018. Dua kabupaten, yakni Lombok Timur dan Lombok Utara nol persen, sedangkan Lombok Tengah 82,68 persen.

Dari 995 desa yang ada di NTB, hanya 701 desa yang mendapatkan DD tahap II senilai Rp260,68 miliar. Artinya, sekitar Rp131,64 miliar DD tahap III mengendap di kas daerah.

Terkait dengan penyaluran DD tahun 2019, mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini mengatakan dirinya bersama dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd telah keliling seluruh kabupaten. Salah satu yang didorong Pemprov NTB kaitan dengan penyaluran DD tahun 2019, jangan sampai ada keterlambatan.

‘’Ke depan ini (DD) harus betul-betul disalurkan ke desa. Kita harapkan pendamping itu membantu kepala desa, dari aspek perencanaan sampai evaluasinya. Sehingga ke depan, apalagi sekarang tambahannya  besar hampir Rp1,2 triliun dana desa untuk NTB,’’ kata Ashari.

Penyerapan DD harus lebih kencang lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Jangan sampai akibat kekurangmampuan perangkat desa, DD yang sudah digelontorkan tak maksimal digunakan. Karena yang rugi adalah masyarakat.

‘’Sudah kita berikan dorongan. Begitu turun dari pusat, supaya Perbup kabupaten jadi, supaya itu juga segera. Perdes juga begitu.  Kalau Perdes belum jadi, maka belum turun dia. Sehingga kabupaten harus proaktif memberikan pembinaan-pembinaan dan membantu pemerintah desa,’’ katanya. (nas)