Mengenang H. Lalu Mudjitahid, Perancang Rencana Induk Kota Mataram

Almarhum H. L. Mudjitahid (Suara NTB/dok)

Almarhum H. L. Mudjitahid merupakan Walikota Mataram yang pertama. Ia dilantik oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, H. R. Wasitakusuma, 29 Agustus 1978. Ia merupakan perancang master plan atau rencana induk yang membentuk wajah Kota Mataram saat ini.

Dalam buku “Mudjitahid : Kepemimpinan Sasak – Nusantara” yang ditulis Hermansyah Pany tahun 2015 dijelaskan mengenai tata Kota Mataram pada fase awal berdirinya. Mudjitahid menjelaskan, konsep tata kota terpikirkan ketika pada suatu kesempatan ia menerima Walikota Denpasar.

Iklan

Sesuai kesepakatan dan arahan pusat, tata Kota Mataram dibuat dengan belajar dari cara pembentukan tata Kota Denpasar. Ketika Walikota Denpasar berkunjung, dalam porsi amat terbatas, tata Kota Cakranegara sudah ada. Namun bagian Mataram lainnya sama sekali belum terakomodir dalam rencana induk atau master plan.

‘’Kami menyusun tata Kota Mataram dengan cara disuruh membaca buku master plan Kota Denpasar, Singaraja dan Kupang. Kami tidak diberi petunjuk apapun. Akhirnya kami menyusun master plan Kota Mataram semampu yang kami bisa,’’ ujar Mudjitahid dalam buku tersebut.

Dari situ, ia menetapkan prinsip zooning yang disesuaikan dengan kondisi Mataram. Desain tata Kota Mataram tersebut belakangan mendapat pujian dari berbagai kalangan, terutama Pemerintah Pusat.

‘’Setelah itu tim ini lebih berani merencanakan hingga ke detil tata kota. Termasuk ketika menata pemukiman di belakang Museum NTB yang dulu tumbuh semrawut karena berkembang lebih cepat dibandingkan detil rencana,’’ ujar Mudjitahid.

Kini, penataan Mataram cenderung memakai pola mix area. Akibatnya, hal yang tidak ada dalam tata ruang pun diakomodasi. Baik benarnya pola yang dianut mestinya selalu dikaji ulang agar Mataram tetap nyaman.

Sepeninggal Mudjitahid dari Mataram karena diangkat menjadi Bupati Lombok Barat, konsep Kota Mataram sudah berkembang jauh. Ketersediaan akses jalan ke semua penjuru praktis sudah selesai. Jalan yang belum rampung adalah prasana antara Loang Baloq hingga Dasan Cermen. Master plan kawasan lain sudah semua tersedia.

Di era Mudjitahid, meskipun anggaran amat sangat terbatas, namun karyawan tidak diperkenankan berhenti melayani hanya karena detil tata ruang belum tersedia. Tata ruang menyesuaikan namun selalu diatur dengan berpedoman pada peruntukannya.

Pada zaman ketika Mudjitahid berkuasa, masalah konsolidasi dilakukan bahkan dengan melibatkan semua instansi di kota, masuk Pemprov NTB. Muspida NTB sesekali diundang rapat oleh Pemerintah Kota Administratif Mataram. Misalnya membahas rute bemo kota yang dikordinasikan dengan Kanwil Perhubungan NTB. Bemo lalu dicat sesual rute, Kondisi lapangan tersebut kemudian di-SK-kan oleh Walikota.

Belakangan timbul masalah karena hal tersebut adalah kewenangan emerintah pusat. Pemprov NTB yang berhak menata jalur lalu lintas kemudian meminta Kanwil Perhubungan untuk tidak membongkar SK tersebut karena sesungguhnya isinya sudah mempertimbangkan segala aspek yang urgen. Usulan berupa permintaan pengukuhan SK itulah yang kemudian dilanjutkan ke Dephub di Jakarta dan dikukuhkan Pusat.

Mantan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Margaretha Chepas melihat, pembangunan di Mataram jadi kian semrawut karena terlalu banyak pemimpin yang ingin tampil instan. Kerangka pembangunan tidak begitu dihiraukan apalagi direncanakan matang. Tidak ada konsolidasi antar-pejabat.

“Maaf, di era Pak Mudji, konsolidasi adalah nomor satu. Ini kita sudah zaman modern, tidak bisa begitu. Pak Mudjitahid selalu bekerja rigid. Mengedepankan kolektivitas. Kami dulu bekerja hingga laut malam. Tidak ada yang mempersoalkan, termasuk soal honor. Kalau beliau bekerja total, masa anak buah bekerja main-main. Sekarang kesannya kok malah ego bos lebih dominan,’’ sebut Rita.

Lemahnya koordinasi dan konsolidasi dalam pemanfaatan tata ruang Kota Mataram belakangan ini menjadi keprihatinan mantan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram HL Chawit. Sebagai pejabat, dia mengaku sering dibuat malu dan pusing sendiri. Malu sama anak buah serta pada warga yang telah disanggupi sesuatu program.

Program yang direncanakan seringkali jadi berantakan Karena anggaran yang tersedia dibuat mengambang. Nyangkut di sana-sini. Di zaman Pak Mudji, tidak ada hambatan seperti itu. ‘’Biar dana yang disediakan Pemda kecil sekali. Namun kami enak bekerja karena tahu persis sepert apa kekuatan kami,’’ujarnya.

Pada masa itu, tidak ada istilah karyawan tertentu tidak mendapat bantuan oleh karyawan lain jika dia membutuhkan uluran tangan. Tidak ada yang bersikap cuek. Itu sudah menjadi kebiasaan jajaran Pemda Kotif Mataram tahun 1980-an. Dengan cara itu, tidak ada pekerjaan yang tidak selesai. Semua pekerjaan rumah dikeroyok. Oleh karena itu persaudaraan antar sesama pegawai terasa sekali.

Merasa pusing dengan situasi dan kondisi pekerjaan yang membelit, Chawit beberapa kali mengajukan permintaan untuk diberi hak pensiun muda. Namun permintaan tersebut tidak diindahkan. Ia merasa tenang, pascapensiun penuh. Chawit menggambarkan sosok Mudjitahid bagai seorang guru besar dalam urusan pembangunan.

“Beliau amat paham bagaimana membangun tanpa anggaran,” katanya.

Dalam banyak kasus, pimpinan instansi disuruh bekerja dengan inisiatif dan antusiasme tinggi. Entah kenapa, pimpinan instansi merasa seperti anak didik Mudjitahid yang kiprahnya selalu dipantau. Para karyawan Kotif Mataram kala itu merasa betul-betul dididik seperti anak sekolahan, sambil bekerja.

“Oleh karena itu kami bekerja total, tanpa memikir yang lain. Itulah mengapa di zaman bekerja dengan Pak Mudjitahid, tidak ada pejabat yang kaya. Semua sibuk memikirkan pekerjaan sehingga kurang mempedulikan uang,” kata Chawit.

Di zaman kepemimpinan Kota Mataram berikutnya, Chawit mengaku mendapatkan pos anggaran pembangunan di bidang kebersihan yang disetujui mencapai Rp6 miliar. Dana itu menjadi kurang berarti karena dalam perjalanannya banyak terpotong. Nilai pemotongan lebih dari separuhnya.

Pada era Mudjitahid, rapat perencanaan dilakukan setiap hari Senin. Semua pejabat memaparkan pekerjaan selama seminggu. Pemicu sesuatu pekerjaan tertunda juga dipaparkan untuk dicari solusi. Jika masalahnya serius, hambatan tadi dibahas dalam rapat pada perencanaan pada pekan berikut.

Saking cairnya hubungan bawahan-atasan, papar HL. Akel, mantan pejabat di Dispenda Kotif Mataram, bila sedang memimpin rapat dengan pejabat lain, Mudjitahid dengan mudah bisa diganggu.

Kalau ada hal penting, Akel dan atau pejabat lain, bisa masuk menghubungi Mudjitahid untuk menitipkan nota, tanpa walikota merasa terganggu. Nota penting terkadang bisa diselipkan lewat pintu di belakang tempat Mudjitahid duduk. “Terasa betul betapa tidak ada jarak atasan-bawahan,” tambah Akel.

Kebersamaan dan kolektivitas mengikuti rapat sudah lama berlalu. Kini semua tinggal kenangan. Desain besar Mataram di bawah kepemimpinan Mudjitahid sebagian masih tertata dalam bentuk zonasi kawasan yang memadukan pengembangan berdasarkan daya dukung dan potensi lainnya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional