Mengelola Modal Sosial, Melompat Lebih Tinggi

Mataram (Suara NTB) – Setelah melalui fase kepemimpinan yang satu ke yang lain, NTB kini akhirnya memasuki usia 58 tahun. Selama 58 tahun itu, para pemimpin NTB telah meninggalkan corak dan tingkat kemajuan yang berbeda-beda. Namun, semuanya memiliki misi sama, yaitu memerangi kemiskinan. Kini, saatnya seluruh pemangku kepentingan di NTB mengelola modal sosial yang ada untuk membawa daerah ini melompat lebih tinggi.

Hal itu menjadi benang merah diskusi terbatas yang digelar Pemprov NTB bekerjasama dengan Harian Suara NTB, Kamis, 15 Desember 2016 dengan tema ‘’Refleksi 58 Tahun NTB’’. Diskusi tersebut dihadiri Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Prijono, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Yusri, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Endang Tri Wahyuningsih. Pengamat Ekonomi NTB, Dr. M. Firmansyah, Pimpinan Ponpes Nurul Haramain, TGH. Hasanain Juaini, Leader WWF, Ridha Hakim, Kabid BPS NTB, Anas dan Ketua PHRI NTB, H. L. Abdul Hadi Faishal. Diskusi dipandu Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Iklan

Dalam kesempatan tersebut, Hadi Faishal mengajak para peserta diskusi melakukan kilas balik perjalanan sejarah NTB dari gubernur yang satu ke gubernur yang lain. ‘’Semua gubernur punya visi yang nyata soal pengentasan kemiskinan,’’ ujarnya.
Upaya pembangunan NTB, telah dimulai sejak Gubernur NTB pertama, yaitu AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat, menjabat di masa-masa awal pembentukan provinsi ini. Kemudian, kepemimpinan NTB dilanjutkan oleh H. R. Wasita Kusumah.

Ia menyebutkan, Gubernur Wasita Kusuma melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan memberikan kemudahan kepada mereka yang miskin. ‘’Pak Wasita membawa beberapa orang miskin masuk ke Trawangan dan mengisi gili-gili yang kosong. Itu salah satu upaya menekan kemiskinan,’’ ujarnya.

Gubernur Gatot Suherman yang melanjutkan estafet kepemimpinan NTB, kemudian melakukan terobosan lain. Gatot Suherman memberikan penekanan ke pertanian. Sektor ini dikelola sedemikian rupa sehingga NTB pun berhasil mendapatkan reputasi mendunia berkat sukses penanaman padi Gogo Rancah. ‘’Waktu itu Pak Gatot Suherman dikirim ke pertemuan FAO di Italia, karena keberhasilan Gogo Rancah,’’ ulasnya.

Lalu datanglah Gubernur Warsito. Menurut Hadi, Gubernur Warsito adalah pemimpin yang cukup berhasil membuka mata orang NTB bahwa sektor pertanian bukan satu-satunya sektor yang bisa diandalkan untuk membangun daerah ini. “Beliau juga mengangkat sektor pariwisata,” ujarnya.

Pascareformasi, NTB kemudian dipimpin Gubernur Harun Al Rasyid. Harun Al Rasyid,menurut Hadi Faishal, cukup sukses melakukan penataan birokrasi. Ia kemudian digantikan oleh Drs. H. L. Serinata. ‘’Pak Serinata saya ingat, meningkatkan kualitas suplai air ke lahan-lahan kering melalui peningkatan jumlah bendungan dan lain sebagainya,’’ ujarnya.

Saat ini, sudah delapan tahun NTB berada di bawah kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Di tangan gubernur yang akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang) ini, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang dikelola dengan sungguh-sungguh. Bahkan, menurut Hadi Faishal, pembangunan sektor ini digeber dengan kekuatan penuh.

‘’Saya lihat gubernur full power, dia (gubernur) gas pol dalam menggenjot pariwisata sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan tentang angka kemiskinan kita yang masih cukup tinggi. Yang penting sekarang ini bagaimana peran serta pemerintah provinsi harus menggenjot peran serta masyarakat. Harus ada konsolidasi rutin antara Pemda Provinsi dan kabupaten/kota,’’ kata Hadi Faishal.

Hadi melihat persoalan pariwisata bukan hanya pada permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun juga pada persoalan infrastruktur yang masih perlu dibenahi. Terdapat beberapa tempat wisata yang belum memiliki fasilitas dasar yang mumpuni. Bukan hanya itu saja, persoalan keamanan dan kenyamanan wisatawan juga harus dicarikan solusinya. Sebab semakin lama wisatawan tinggal, maka semakin banyak uang yang dibelanjakan. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat.

‘’Oleh karena itu gubernur dan bupati serta walikota harus melakukan konsolidasi dari hati ke hati menjawab tantangan di lapangan. Karena bupati di situ ada camat hingga kepala desa dan dari itu akan diketahui betul dan menjembatani informasi itu dengan gubernur. Saya pikir itu kuncinya. Karena saya pikir, gubernur sekarang ini boleh saya juluki sebagai gubernur pariwisata dan infrastruktur. Kita lihat pariwisata di NTB benar-benar digenjot,’’ ujarnya.

Faktanya sekarang kata Hadi, infrastruktur sudah bagus. Namun, ada beberapa yang harus diperbaiki. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas dasar berupa toilet di semua destinasi wisata. Ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat terselesaikan pada tahun ini. Sehingga menurutnya masih ada yang benar-benar harus diperbaiki dan ditingkatkan. Mengingat sektor pariwisata merupakan sektor unggulan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat NTB pada umumnya.

‘’Tidak ada tawar menawar bahwa pariwisata saat ini tetap menjadi sektor unggulan. Dan itu yang akan menjawab persoalan ekonomi dan angka kemiskinan yang ada saat ini. Hal ini dapat kita lakukan bersama-sama, baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota maupun masyarakat pada umumnya,’’ tutupnya.

Industrialisasi Skala Menengah

Terkait kemajuan yang sudah dicapai NTB saat ini, terdapat sejumlah tantangan baru yang memang perlu dijawab. Salah satu tantangan itu adalah mengentaskan kemiskinan dengan mendorong proses hilirisasi atau pengelolaan komoditas melalui pengembangan industri.

Sekda NTB mengatakan, berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di NTB relatif masih tinggi. Secara proporsional, NTB masuk 10 besar secara nasional.
‘’Artinya masih banyak yang belum selesai. Apa yang harus kita desain untuk percepatan penanggulangan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan. Apakah hilirisasi menjadi jawaban?’’ ujarnya.
Sehingga, katanya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam diskusi pembentukan Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang baru memutuskan pemisahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjadi dua dinas. Yakni Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan. Menurut Sekda, gubernur mempunyai alasan yang kuat di balik pembentukan Dinas Perindustrian ini.
‘’Beliau punya obsesi dengan pemisahan ini, diharapkan hilirisasi ini mengalami percepatan,’’ terang Sekda.

Dengan adanya Dinas Perindustrian maka IKM-IKM yang ada diharapkan cepat tumbuh. Dikatakan, industri besar agak sulit diwujudkan di NTB kecuali ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat. Begitu juga jika mengharapkan swasta membangun industri besar, juga agak sulit. Karena mereka pasti memikirkan dari sisi kelayakan ekonomi.
Dari sisi bahan baku, NTB sebenarnya cukup siap. Misalnya, untuk pembangunan pabrik pakan ternak. NTB memiliki jagung, tebu dan lainnya. Namun, pihak swasta yang akan membangun pabrik pakan itu juga berhitung seberapa besar kemampuan NTB menyerap hasil produksinya.

‘’Setelah dihitung ternyata mungkin hanya 25 persen dari seluruh produksi. 75 persen harus diangkut keluar. Sehingga dari segi ekonomi ndak layak untuk mendirikan pabrik pakan,’’ jelasnya.

Mengenai rencana pembangunan pabrik pakan ini, lanjut Sekda, dua bulan lalu dia menghadiri pertemuan di Jakarta. Dimana, pemerintah pusat mengambil kebijakan afirmatif melalui Instruksi Presiden memerintahkan salah satu BUMN membangun pabrik pakan ternak di Sumbawa. Pembangunan pabrik pakan itu rencananya akan dilakukan 2017 mendatang.

‘’Terlepas dari hitung-hitungan ekonomi, pokoknya di situ bahan baku tersedia, pasarnya nanti diciptakan. Maksudnya sapinya diperbanyak supaya pakan ini laku. Mereka yang sapinya dilepas di hutan, maka diintesifikasikan,’’ jelasnya.

Dijelaskan pembangunan pabrik skala besar di Sumbawa ini merupakan bentuk dukungan politik pemerintah dalam mendorong nilai tambah produk-produk unggulan daerah. Sama seperti pembangunan pabrik gula di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Sebenarnya, kata Sekda, dari sisi hitung-hitungan ekonomi masih belum layak. Sekarang ini, perusahaan bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

‘’Tapi karena political will di situ ada maka dibangun pabrik. Belum bicara menjual produknya. Sehingga industri menengah dan besar cukup sulit kalau ndak ada kebijakan pemerintah,’’ imbuhnya.

Oleh karena itu, kata Sekda, yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah hilirisasi atau industrialisasi skala rumah tangga dan menengah. Ia melihat banyak produk-produk makanan dari luar NTB yang menyerbu pasar modern maupun tradisional di daerah ini.

Padahal dari sisi kemampuan, produk-produk seperti itu bisa diproduksi IKM di daerah ini. Banyak IKM-IKM yang bisa memproduksi produk-produk seperti itu. Namun, untuk memproduksi secara massif masih mengalami kesulitan. Menurutnya, hal ini bukan terletak pada permodalan tetapi menciptakan orang-orang yang memiliki semangat gigih dalam berusaha. Pemerintah daerah tinggal memfasilitasi pasarnya.

‘’Sehingga peran pemerintah ke depan ini bagaimana memfasilitasi pasar. Sehingga mereka asyik berproduksi, tak lagi memikirkan ke mana menjual, tapi tinggal terima untung. Itu yang harus kita ciptakan. Baru dari hasilnya mereka bisa mendapatkan pendapatan yang layak dan bisa keluar dari kemiskinan,’’ucapnya.

Menurut Sekda, Pemprov NTB sudah mempunyai pilot project “Sentra Lumbung Bersaing” di Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Timur dan Lombok Barat. Di mana, ada 6.000 masyarakat yang terlibat. Masyarakat yang tadinya tak bekerja menjadi bekerja dengan program ini. Sehingga, program inilah yang akan diadaptasi pada tahun 2017 mendatang dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di NTB.

Selain itu, Sekda mengatakan perlunya disentuh tren produk dan market online. Menurutnya, pasar online ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga para anak muda di daerah ini bukan menjadi sasaran pasar online dari luar daerah, tetapi mereka dapat memanfaatkan peluang pasar online ini.

Kepala BPS NTB, Endang Tri Wahyuningsih mengatakan persoalan kemiskinan memang masih menjadi PR ke depannya. Apalagi dengan adanya target penurunan kemiskinan sebesar 4 persen sampai akhir 2018 mendatang, ‘’Dalam kurun waktu dua tahun ini tentunya sangat berat,”ujarnya.

Harus Terintegrasi

Endang menjelaskan program-program penanggulangan kemiskinan yang disampaikan Pemprov memang harus terintegrasi. Kemudian peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berdasarkan hasil diksusi pihaknya dengan Staf Ahli Gubernur sepertinya masih belum berfungsi maksimal.
‘’Kalau dilihat data kami, 16,48 persen dari tahun kemarin penurunannya hanya sekitar 0,06 persen setahun itu,’’ ucapnya.

Meskipun pertumbuhan ekonomi NTB saat ini sekitar 6 persen tetapi pertumbuhan ekonomi itu paling tinggi disumbangkan sektor pertambangan. Kemudian disusul sektor pertanian dan perdagangan. Endang menambahkan, NTB masih memiliki gini ratio sebesar 0,38. Artinya ketimpangan di NTB tergolong sedang.
‘’Kita ini ketimpangannya sedang. Otomatis yang kita harapkan sebenarnya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,’’ ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat dinikmati oleh masyarakat. Dari sisi inflasi, dapat terjaga dengan baik di NTB. Artinya, daya beli masyarakat masih bisa dijaga. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, program-program yang dilaksanakan harus sesuai dengan indikator-indikator kemiskinan. Jika programnya sudah bagus, tinggal memastikan implementasinya di lapangan apakah sudah benar atau tidak.

Kepala Bidang Produksi BPS NTB, Anas menambahkan perlu upaya luar biasa untuk mengejar target 4 persen penurunan angka kemiskinan dalam dua tahun ke depan. Ia mencontohkan, upaya Kementerian Pertanian dalam program Upsus Pajale yang melibatkan aparat terkait sampai tingkat desa. Bahkan untuk menyukseskan program upsus pajale ini juga melibatkan Bhabinsa.

‘’Jadi mesti dilakukan upaya luar biasa. TKPKD ini bila perlu sampai desa, bukan saja sampai tingkat provinsi, kabupaten/kota atau kecamatan. Tetapi bagaimana mensinergikan TKPKD ini sampai tingkat desa kalau ingin mencapai 4 persen,’’ sarannya.

Anas mengatakan dalam penanggulangan kemiskinan perlu juga dilihat faktor-faktor yang berkaitan dengan kemiskinan. Itulah yang menjadi acuan dalam program pengentasan kemiskinan di daerah ini. ‘’Jadi upayanya jangan seperti sekarang. Jadi harus dia berpikir out the box, masih belum ada saya lihat sampai tingkat kecamatan apalagi tingkat desa.Kalau bisa sampai tingkat desa, malahan lebih capaiannya, bukan saja 4 persen,’’ ujarnya dengan yakin.

Mengelola Modal Sosial

Dalam meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, modal fisik bukanlah satu-satunya hal yang dibutuhkan. Seringkali, kemajuan sulit dicapai karena kurangnya pengelolaan pada modal sosial yang dimiliki. Padahal, jika dikelola dengan lebih baik, modal sosial bisa bermanfaat untuk mendukung akselerasi pembangunan.

Pengamat ekonomi, Dr. M. Firmansyah, M.Si., menyampaikan, ketika modal sosial tidak baik, maka akan memengaruhi modal ekonomi. Modal sosial itu terdiri dari kepercayaan (trust), jaringan (network), dan nilai-nilai (values).
‘’Ketika kita membangun modal ekonomi tanpa didasari modal sosial, ini susah, bagaimana investor mau masuk. Sementara mereka ditakuti dengan ancaman, tawuran dan seterusnya,’’ ujar akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram ini.

Dalam konsep pembenahan modal sosial, menurutnya, perlu keterlibatan masyarakat. Seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya. Dicontohkan, salah satu modal sosial di Lombok, yang mampu mengubah modal ekonomi yaitu perayaan Maulid Nabi. Itu merupakan modal sosial, yang mampu menggerakkan perekonomian.

‘’Buktinya satu bulan sebelum hari H, itu bisa naik harga barang. Berarti kemampuan daya beli luar biasa. Kedua, dalam membangun masjid. Orang kalau membangun masjid itu tidak ada pertimbangan macam-macam, sumbangan berapa saja (mau),” ujarnya.

Firman meyakini, tantangan para pemimpin daerah saat ini adalah bagaimana menyalurkan modal sosial itu untuk menyelesaikan pekerjaan lain yang selama ini hanya ditumpukan sepenuhnya kepada pemerintah.
‘’Di tahun 2017 mendatang, diperlukan rancangan untuk mendesain modal sosial itu. dan itu merupakan pekerjaan rumah bersama-sama.’’

Terkait refleksi NTB, Firmansyah menilai sudah banyak yang berhasil dicapai dengan baik dan perlu dipertahankan. Firmansyah mencontohkan prestasi yang bagus yaitu antara lain inflasi yang cukup stabil. Namun demikian,ada beberapa momentum yang dinilainya hilang. Dengan kata lain, kurang mampu dikapitalisasi dalam pembangunan ekonomi di NTB. Salah satu momentum itu adalah integrasi ekonomi.

Firmansyah menjelaskan, saat ini NTB sedang memasuki era kemajuan transportasi dan teknologi informasi. Inilah yang belum dimanfaatkan. Salah satu indikatornya, banyaknya entitas bisnis yang masuk ke NTB. Meliputi barang dan jasa, sedangkan yang keluar dari NTB sedikit.

‘’Penetrasi produk asing itu sampai ke desa-desa. Karena kelancaran transportasi, nah ini yang kita ingin perbaiki,’’ ujarnya.
Menjamurnya ritel modern di NTB juga melahirkan problematika tersendiri. Terlebih jika NTB tidak memiliki ritel yang dapat menjadi pembanding. Atau, paling tidak dapat memiliki substitusi dari ritel yang sudah ada. Apalagi dengan adanya isu penggunaan produk lokal.

‘’Sementara kalau kita tidak punya substitusi bagi masyarakat , mau pindah ke tempat lain kan tidak ada, ujung-ujungnya belanja ke situ juga. Oleh karena itu, kita mendorong yang sudah ada saat ini harus ditingkatkan daya saingnya,’’ katanya.

Berkaitan dengan industrialisasi, NTB sebenarnya sudah harus naik kelas, tidak lagi berkutat pada persoalan kenaikan hasil produksi semata. Industrialisasi sudah seharusnya menjadi pembahasan yang dikedepankan. Negara-negara maju, ujar Firmansyah, sudah menggaungkan industrialisasi ratusan tahun silam sementara kita hingga kini masih berkutat pada pembahasan seputar meningkatkan kuantitas produksi komoditas andalan kita.

Padahal, menurut Firmansyah, jika semua aspek sudah mampu diindustrialisasi, akan mendapatkan nilai tambah yang besar. Dan momentum itu bisa dimanfaatkan.
‘’Ada reorientasi pembangunan industri saya lihat dari akibat kemajuan teknologi ini, awalnya memang orientasinya itu berbasis dekat dengan pasar. Tetapi dengan kemajuan transportasi sekarang bisa ke mana, dan di Lombok ini berpeluang untuk menjadi basis industri,” katanya.

Terkait persoalan industrialisasi pada UMKM, menurutnya bukan pada persoalan permintaan. Tapi skala bisnisnya yang kurang memenuhi permintaan pasar. Jika persoalan pada pasar produksi, berkaitan dengan kapasitas bisnis dan permodalan, yang belum dibenahi sampai saat ini. Di tahun mendatang, sampai tahun 2020 diharapkan sudah terbangun pola pembenahan itu.

“Tahapan-tahapan pencapaian seperti apa, ada road map yang jelas, sampai daerah kita ini benar-benar mejadi daerah industrialisasi,” sarannya.
Tak kalah pentingnya, pada tahun 2017 mendatang, ia berharap ada evaluasi mendalam pada program pengentasan kemiskinan. Ada dua program pengentasan kemiskinan, yaitu intensifikasi penanggulangan kemiskinan dan ekstensifikasi penanggulangan kemiskinan. Ia menjelaskan, jika intensifikasi yakni menjalankan program lama, yang akan direvitaliasasi lagi. Sedangkan ekstensifikasi, akan ada penambahan program sesuai dengan perkembangan zaman.

‘’Kita kan sudah menambah anggaran penanggulangan kemiskinan Rp 1,3 triliun, nah sekarang coba kita review mendalam, apkah ada penambahan program, atau program awal kita intensifkan, sehingga target penanggulangan kemiskinan yang empat persen sampai 2018 terselesaikan,” katanya.

Karena, menurutnya, persoalan kemiskinan bukan persoalan ekonomi saja. Tapi juga persoalan perilaku, psikologi, termasuk pengaruh persoalan pemerintah pusat yang juga tidak bisa dikendalikan. (aan/lin/nas/ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here