Mengarah ke Dugaan Tipikor, Ombudsman Temukan Bukti Transaksi ke PT AK

Asisten Ombudsman NTB Bidang Penanganan Laporan, Sahabudin (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan bukti transaksi pembelian buku kurikulum K13. Bukti rekening itu mengarah ke satu rekanan, PT. AK. Kesimpulannya, Ombudsman menemukan indikasi maladministrasi semakin menguat. Bahkan kasus ini diduga mengarah ke tindak pidana korupsi.

Bukti transaksi itu berupa rekening bank atasnama PT. AK yang disebar ke 2.000 lebih madrasah semua tingkatan se NTB.  ‘’Semua madrasah itu transfer pembelian bukunya ke PT. AK ini,” kata Asisten Ombudsman NTB Bidang Penanganan Laporan, Sahabudin, SH Jumat, 2 November 2018.

Iklan

Dalam menjalankan modus monopoli pembelian buku ini, oknum di Kemenag Provinsi NTB diduga berkoordinasi dengan para kepala seksi (Kasi) di Kemenag Kabupaten dan Kota se NTB. ‘’Jadi pembelian buku kurikulum oleh madrasah dari Sape sampai Ampenan, itu semuanya ke PT AK,’’ jelasnya.

 Hal ini kemudian didukung dengan keterangan kepala madrasah, keterangan sejumlah kepala seksi dan kepala Kemenag Kabupaten dan Kota.

Intinya, kata Sahabudin, bukti soal maladministrasi semakin menguat dan diyakini tidak terbantahkan. Bahkan jika diarahkan ke penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, diyakininya bisa ditemukan. Namun itu menjadi ranah  Aparat Penegak Hukum (APH). ‘’Kalau kami soal maladministrasinya, sudah jelas semua bukti dan keterangan saksi,’’ tandasnya.

Apakah perlu klarifikasi PT. AK? Sejauh ini belum ada keinginan pihaknya memanggil perusahaan berkantor di Lombok Timur itu. Karena semua keterangan sudah dianggap lengkap untuk menguatkan dugaan maladministrasi. Sebab poin pihaknya adalah menelusuri khusus untuk pembelian buku dari 20 persen dana BOS.

‘’Kalau ke rekanan itu nanti mungkin penyidik yang akan memanggil. Kami sudah cukup bukti maladministrasi,’’ pungkasnya.

Soal mengarah ke indikasi tindak pidana korupsi, menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim, SH.,MH sudah ditemukan. Bukti transaksi, pengakuan kepala madrasah, pengakuan pejabat Kemenag Kabupaten dan Kota, termasuk pejabat Kemenag NTB jadi bukti kuat. “Soal potensi tindak pidana korupsi kita lihat sudah ada. Tapi itu nanti menjadi ranah Ditreskrimsus Polda NTB. Tidak menutup kemungkinan akan kita koordinasikan lagi (bukti),’’ tandas Adhar Hakim.

Kabid Pendidikan Madrasah,  Hj.Eka Muftatiah SH,MH juga sudah dimintai keterangan Rabu (31/10) lalu.  Dari keterangan itu, pihaknya semakin mendapat kepastian  modus dugaan maladministrasi pencairan dana BOS untuk pembelian buku.  Selain keterangan, sejumlah barang bukti juga ditemukan terkait peran oknum di Kanwil Kemenag NTB.

‘’Nanti data yang terkait substansi maladministrasi kami akan kumpulkan dalam LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan).   Sementara data data yang terkait potensi tindak pidana korupsi, tidak menutup kemungkinan akan dikoordinasikan ke Krimsus,’’ tandasnya.

Salah satu bentuk pelanggaran paling jelas adalah tidak diindahkannya Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Dalam SK Dirjen itu tertuang juklak juknis nomor 3932 tahun 2016 dan peraturan baru nomor 3522 tahun 2017  tentang penetapan pelaksanaan madrasah kurikulum 2013.

SK itu mengatur kuota  pembelian buku bertahap oleh madrasah. Untuk  NTB saja, diatur untuk tahun 2017 yang mendapat buku 832 madrasah. Ini pun kata Adhar Hakim  harus bertahap, karena berkaitan dengan   pemberlakuan K13 yang baru.

‘’Ini semua madrasah dicokoki dengan K13, padahal banyak madrasah yang belum siap.  Itulah mengapa SK Dirjen itu mengisyaratkan bertahap. Tapi dalam pelaksanaan di sini (NTB), dijadikan sekaligus. Nah, di situ potensi pidananya. Apalagi ada modus pemaksaan dengan mekanisme monopli lewat satu perusahaan. Padahal juknisnya, Madrasah harus bebas memilih tempat pembelian,” pungkasnya.

Sementara manajemen PT. AK yang dihubungi Suara NTB via ponsel hingga berita ini ditulis sore kemarin belum memberi respons. (ars)