Mengantisipasi Golput di Pilkada NTB

Mataram (Suara NTB) – Perhelatan Pilkada serentak di NTB tinggal menghitung hari. Rabu, 27 Juni 2018, masyarakat NTB yang mempunyai hak pilih, memilih pemimpinnya. Selain memilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Pada Pilkada serentak ini, di NTB ada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Kemudian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima.

Ada pekerjaan berat penyelenggara pemilu untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini. Selain mencegah terjadi kecurangan juga menekan angka golongan putih (golput).

Iklan

Angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2014 perlu jadi rujukan serius penyelenggara. Pasalnya,  angka partisipasi pemilih yang pasif cukup besar. Angka pemilih pasif ini,  akan menjadi penentu suksesnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat serta Lombok Timur dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima.

Angka golput diperhelatan Pilkada dan pemilihan legislatif (Pileg) di Lombok Barat (Lobar) misalnya, terbilang masih tinggi. Di Pilkada Lobar lima tahun lalu, tingkat partisipasi pemilih sekitar 67,7 persen lebih. Sedangkan sisanya sekitar 33 persen lebih pemilih tidak menggunakan hak pilihnya alias golput.

Ketua KPU Lobar,  Suhaimi Syamsuri menyatakan, waktu itu, jumlah salinan DPT 454.461 terdiri dari 222.652 laki-laki dan 231.809 perempuan. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 316.808 terdiri dari 150.172 laki-laki dan 166.636 perempuan.

‘’Dari data itu, diketahui partisipasi pemilih sekitar 67,7 persen dan jumlah pemilih yang golput sebanyak 137. 653 orang,’’ sebutnya.

Dari data sejumlah PPK kecamatan hasil Pleno Pilkada tahun 2013, tingkat partisipasi pemilih terbilang masih rendah. Pasalnya, angka golput per kecamatan mencapai kisaran 20 sampai 30 persen. Bahkan di Batulayar, 33 persen pemilih golput. Dari rekapan PPK, angka golput hampir mencapai ratusan ribu lebih. Karena data sementara di delapan kecamatan saja, angka golput mencapai 97. 819 pemilih.

Hasil Pileg yang digelar tanggal 9 April 2014 tidak jauh beda dengan Pilkada 2013, khususnya dari tingkat partisipasi pemilih. Meskipun sedikit lebih baik pada Pileg ini, namun partisipasi masyarakat Lobar masih rendah. Hal ini dilihat dari tingginya angka golput mencapai 30 persen.  KPU pun dinilai gagal meningkatkan partisipasi pemilih di Lobar.

Pertanyakan Anggaran

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Lobar mengundang pertanyaan sejumlah kalangan. Pasalnya dana untuk penyelenggaraan pesta demokrasi ini cukup besar mencapai Rp 21 miliar lebih. Namun, tingkat pertisipasi hanya diperkirakan 64 persen lebih. Sedangkan partisipasi pada Pilgub 2013 lalu mencapai 67 persen.

Ketua Government Parliement Watch Lobar Muhazzam mempertanyakan terkait dana sosialisasi Pilkada tersebut. Menurutnya, jika dana sosialisasi kurang maka wajar tingkat partisipasi pemilih rendah.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri mengaku tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan beberapa persen saja. Pada Pilkada 2013 sekitar 67 persen lebih menjadi 70 persen pada Pileg 2014. Pencapaian ini menurutnya hasil kerja maksimal KPUD.

Untuk Pilkada 2018 ini, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyakarat melalui berbagai cara kepada segenap kalangan pemilih. Baik tingkat SMA, mahasiswa dan segmen lainnya dengan melibatkan Ormas serta instansi terkait.  KPU juga terus mendorong sekencang-kencangnya para Paslon dan Timses karena mereka paling berkepentingan terkait hasil Pemilu.

Soal anggaran pelaksanaan Pilkada yang mencapai Rp 60 miliar lebih yang bersumber dari APBD Lobar dan provinsi. Dari total anggaran ini KPU menghabiskan anggaran Rp 32 miliar untuk pengadaan logistik pemilikan Bupati dan Wakil Bupati Lobar. Sisa dari anggaran ini untuk keperluan lain, termasuk untuk sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini tengah atensi dua wilayah di lingkar tambang karena tingkat partisipasi dari para penduduk setempat. Pasalnya di setiap gelaran pesta demokrasi Pilkada dan Pileg sebelumnya, partisipasi pemilih  di Maluk dan Sekongkang selalu tidak mencapai target.

Sesuai data, Kecamatan Maluk jumlah partisipasi hanya sekitar 53, 36 persen dari total pemilih di Pileg tahun 2014. Tidak hanya itu, di Pilkada tahun 2015 juga angka partisipasi pemilih di wilayah ini, juga masih rendah yakni sekitar 63,32 persen.

Sementara, di Kecamatan Sekongkang, pemilih di Pileg 2014 hanya mampu berada pada angka 71,66 persen dan Pilkada tahun 2015 hanya mampu berada diangka 66,65 persen. Sehingga Pilkada tahun 2018 ini juga dua kecamatan tersebut, diprediksi masih menjadi lokasi dengan tingkat partisipasi yang sangat rendah.

Ketua KPU KSB, Khairuddin SE saat ditemui  Suara NTB Minggu, 17 Juni 2018 lalu tidak menampik kondisi yang terjadi di dua kecamatan tersebut. Hanya saja ia mengklaim jika dikalkulasikan jumlah keseluruhan, tingkat partisipasi pemilih di KSB  cukup baik.

Sebagai contoh saja di Pilkada tahun 2015 lalu, secara keseluruhan tingkat partisipasi pemilih mencapai angka 78,36 persen atau sekitar 72. 569 dari total DPT 92. 606 orang. Kendati demikian, pihaknya juga tidak menampik sekitar 20. 037 di DPT yang tidak memberikan hak pilih yang tersebar di delapan kecamatan. ‘’Kalau melihat angka golput di tahun 2015, maka Kecamatan Taliwang yang menjadi penyumbang terbanyak sekitar  28. 475 dari total pemilih 35. 997. Itu artinya, sekitar 7. 522 pemilih golput, sementara untuk dua kecamatan yang menjadi atensi jumlahnya cukup kecil karena jumlah pemilihnya juga sedikit, ‘’ ujarnya.

Rendahnya partisipasi pemilih, salah satunya diduga karena golput tidak disengaja. Golput ini artinya, para pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Terkait dengan kondisi ini, pihaknya mencatat sekitar 675 pemilih yang belum masuk kedalam DPT pada Pilgub NTB 2018.  Menyangkut temuan ini, pihaknya berhasil menyisakan 100 pemilih yang hingga saat ini tidak jelas status kependudukannya. Sementara 575 lainnya tetap diberikan hak pilihnya di TPS dengan membawa alat bukti lain berupa KTP dan kartu identitas lain yang bisa digunakan. “Kalau 100 orang pemilih yang tersisa, kita sudah cek ke lapangan ternyata mereka sudah tidak lagi menjadi penduduk kita (KSB)  karena pindah alamat. Sementara sisa sekitar 575 masih tetap diberikan hak pilihnya dengan membawa KTP dan legalitas lainnya ke TPS,” ungkapnya.

Potensi Kecurangan

Potensi kecurangan itu sempat terendus  di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Panwas setempat mengidentifikasi, sebanyak 34 persen TPS rawan politik uang. Sementara KPUD Lombok Utara tetap berupaya untuk terus menurunkan jumlah golput pada setiap momen pemilihan umum.

Ketua Panwaslu Kabupaten Lombok Utara, Adi Purmanto, SE., mengungkapkan tantangan KPUD dan Panwaslu untuk mencapai pesta demokrasi yang bersih masih cukup berat. Pasalnya, Panwaslu mengamati setidaknya terdapat lebih dari 30 persen dari 518 TPS se – KLU, masih rawan, yang mana dilihat dari 6 variabel dan 15 indikator kecurangan pemilu.

“Yang harus diantisipasi, kecurangan yang terjadi dilihat dari 6 variabel dan 15 indikator, seperti netralitas KPPS, adanya politik uang, penggunaan hak pilih, akurasi data pemilih dan pemungutan suara. Dari 518 TPS, (TPS rawan) merata di seluruh kecamatan, tapi paling banyak di kecamatan Gangga,” ungkap Adi Purmanto.

Ia menjelaskan, di setiap KPPS atau komite pemilihan tingkat dusun, netralitas masih diragukan. Ditemukan setiap petugas KPPS terkesan mendukung salah satu pasangan calon.

Terpisah, Ketua KPUD Lombok Utara, Fajar Marta, S.Sos., mengungkapkan dalam rangka Pilgub 2018 dan Pilpres/Pileg 2019, pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat. Pihaknya bahkan meyakini, angka golput pada Pilgub mendatang akan menurun dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Kendati demikian, upaya KPUD ini masih memerlukan dukungan kerjasama semua pihak, baik Panwas, Parpol, Timses calon, serta aparat keamanan.

Rendah di Bima

Komisioner KPU Kota Bima, Fatmatul Fitriah SH mengatakan partisipasi pemilih Pilkada Kota Bima tahun 2013 silam sangat tinggi, yakni mencapai 81,01 persen. ‘’Makanya Pilkada tahun ini kami menekankan lebih pada pendidikan pemilihan terutama bagi pemilh pemula,” ujarnya.

Diakuinya dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan meminimalisir angkat golput, pihaknya terus intens meningkatkan sosialisasi. Mulai dari pencocokan dan penelitian (Coklit) hingga pemuktahiran data pemilih akhir, baik secara formal maupun informal.

Genjot Partisipasi di Sumbawa 

KPU Sumbawa dan Panwaslu tetap berupaya meningkatkan partisipasi pemilih sambil menekan munculnya golput. Dengan lebih masif memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilih hingga ke tingkat akar rumput.

Data yang diperoleh dari KPU Sumbawa, jumlah DPT untuk Pilgub mendatang di Kabupaten Sumbawa sebanyak 322.465. Jumlah tersebut tersebar di 861 TPS. Sedangkan jumlah DPT saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2015 lalu sebanyak 322.491. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 243.821 pemilih atau 75,60 persen dari jumlah DPT yang ditetapkan.

Kemudian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb-1 sebanyak 310 pemilihan atau 66,38 persen dari jumlah DPTb-1 yang terdaftar sebanyak 467 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb-2/ penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya sebanyak 3.876 pemilih (100%) dari jumlah DPTb-2.

Secara keseluruhan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 248.007 pemilih atau 75,78 persen dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 327.227. “Penggunaan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kemarin di angka sekitar 76 persen,” kata Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag kepada Suara NTB belum lama ini.

Menurutnya, sisa yang tidak menggunakan hak pilih di Pilkada lalu tidak semata-mata diasumsikan golongan putih (golput), tetapi karena beberapa faktor. Pertama tidak berada di tempat dimungkinkan menjadi TKI atau TKW. Kemudian ada pemilih yang saat didata masih berstatus sebagai pemilih pemula, tetapi saat pencoblosan mereka sudah kuliah di luar daerah. Ketiga meskipun jumlahnya tidak banyak tidak bisa dipungkiri ada yang meninggal dunia. Keempat betul-betul golput atau tidak mau menggunakan hak pilihnya.

“Jadi sisa dari 76 persen itu tidak semata-mata kita asumsikan golput. Faktornya bisa karena tidak ada di tempat. Atau saat kita data masih kelas 3 SMA, tapi pas pencoblosan sudah kuliah di luar daerah. Tidak bisa kita pastikan berapa yang benar-benar golput. Bahasanya yang tidak menggunakan hak pilih,” sebutnya.

Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan langkah guna mengantisipasi minimnya hak pilih dengan memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pihaknya turun ke sejumlah tempat keramaian diantaranya pasar. Kemudian menyasar petani, nelayan dan lain sebagainya guna menyampaikan tentang pentingnya Pilkada dan pemilu atau pentingnya penggunaan hak pilih. Selain itu juga ditekankan tentang bagaimana tanggung jawab sebagai warga negara.

Ketua Panwaslu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP, menyatakan kerja kerja KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih sudah dilakukan. Namun perlu dilakukan secara lebih masif lagi dalam menekan angka golput. Sebagai lembaga pengawasna pihaknya pun turut membantu turun ke masyarakat memberikan pemhaman tentang pentngnya memberikan suara saaat Pilgub 27 Juni nanti.

Dalam setiap tahapan Pilgub, pihaknya pun selalu mengintensifkan pengawasan. Termasuk dalam penentuan DPT sebelumnya, beberapa masukan juga diberikan Panwaslu ke KPU. Terkait golput pun pihaknya sejuah ini belum mendeteksi adanya gerakan tersebut. Kalaupun ada orang yang mengajak ke golput, maka jelas itu perlu diantisipasi. “Banyak masukan yang kita berikan ke KPU, terkait akurasi data dan lainnya,”pungkas Syamsi. (her/ils/ari/uki/ind/arn)