Menengok Ikhtiar Pemprov NTB Tingkatkan Kualitas Bahan Baku Tembakau

Muhammad Riadi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB memanfaatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp95,6 miliar untuk berbagai agenda pembangunan. Salah satu yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas bahan baku tembakau yang diproduksi petani tembakau NTB.

Dana sebesar Rp95,6 miliar didistribusikan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) prioritas, yang pemanfaatannya dibagi dalam persentase. Bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen dari total pagu, terbagi ke sejumlah OPD.

Iklan

Salah satu OPD yang mendapat distribusi dana tersebut adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan  (Distanbun) Provinsi NTB sebesar Rp33,5 miliar. Kadistanbun Provinsi NTB, Muhammad Riadi, S.P., mengungkapkan bahwa dana tersebut dialokasikan, salah satunya untuk peningkatan kualitas bahan baku dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Dana itu kita gunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku dan peningkatan SDM,” sebutnya, Rabu, 1 Desember 2021.

Adapun realisasi dari peningkatan kualitas bahan baku tembakau, yaitu pengadaan tenda sortasi, mesin rajang, gudang fermentasi dan pengadaan tungku oven tembakau.

Untuk jumlah tenda sortasi sebanyak 228 unit, yang dibagikan ke 57 kelompok tani (poktan) yang tersebar di Kabupaten Dompu, Lombok Timur, dan Lombok Tengah. Mesin perajang berjumlah 60 unit, yang dibagikan ke 60 poktan di Kabupaten Dompu, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.

Gudang Fermentasi berjumlah 10 unit, untuk 10 poktan di Kabupaten Dompu, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Sementara untuk tungku oven tembakau berjumlah 270 unit, yang dibagikan ke 270 poktan di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Selain itu, ada juga bantuan sarana produksi berupa pupuk dan benih sebagai langkah intensifikasi budidaya tembaku. Menurut Riadi, pengadaan sejumlah barang tersebut tujuannya untuk memudahkan para petani mengolah dan meningkatkan kualitas hasil tembakau.

“Tujuan kita dari mengadakan sejumlah barang itu untuk menjaga kualitas tembakau agar petani terbantukan oleh itu,” ujarnya.

Lebih lanjut Kadistanbun menerangkan, tujuan pengadaan tungku oven tembakau adalah agar para petani tidak menggunakan kayu sebagai bahan pembakaran tembakau.

Sebab praktik tersebut akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, karena kayu yang didapat untuk bahan bakar tembakau yaitu berasal dari hutan. “Tujuan kita mengadakan tungku ini supaya para petani tidak merusak hutan. Kan itu berbahaya bagi keselamatan lingkungan,” jelasnya.

“Makanya kita lakukan revitalisasi tungku ini. Biar petani yang sebelumnya pakai kayu, sekarang bahan oven-nya dari cangkang Kelapa Sawit dan Kemiri,” sambung Riadi.

Selain itu, Kadistanbun menyebutkan peruntukan lain adalah melakukan revitalisasi embung dan membangun jalan usaha tani, sebagai upaya melancarkan proses pengairan dan akses jalan petani di persawahan.

“Agar tangkapan air lebih banyak, kita akan lakukan revitalisasi embung. Akan kita keruk dan perbaiki dia supaya lancar prosesnya mengairi sawah. Selain itu, kami juga menargetkan pembuatan jalan usaha tani untuk memudahkan akses petani saat bertani di sawah,” pungkas Riadi.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si menjelaskan, penggunaan DBHCHT di masing-masing OPD mengacu kepada PMK No.206 Tahun 2020.

Setiap kegiatan yang dikerjakan juga harus memiliki capaian yang jelas. Selain itu, program dan sub kegiatan di OPD harus disesuaikan dengan PMK 206. Iskandar menegaskan, jika semua kegiatan dan pelaporan kegiatan disampaikan dengan benar, hal itu akan berdampak pada peningkatan alokasi DBHCHT untuk daerah-daerah di NTB. “Kalau itu sudah kita laksanakan, insya Allah peningkatan akan ada. Tentu juga ditentukan oleh jumlah produksi tembakau dan jumlah cukai hasil tembakau yang kita dapat,” terangnya. (r)

Advertisement