Mendagri Putuskan Lima Sengketa Tapal Batas di NTB

Mataram (suarantb.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan lima Permendagri terkait penyelesaian sengketa tapal batas antara kabupaten/kota di NTB. Namun, ada dua sengketa tapal batas antara Lombok Tengah dan Lombok Barat serta antara Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat yang belum keluar Permendagrinya.

Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma S.STP, ME, beberapa hari lalu. Ia menyebutkan lima Permendagri yang telah keluar itu antara lain Permendagri No. 33 Tahun 2016, menetapkan batas antara kabupaten Bima dengan Kota Bima.

Iklan

Permendagri No. 34 tahun 2016, menetapkan batas antara Lombok Utara dengan Lombok Barat. Ini yang paling rumit diantara lima yang sudah keluar ini. Ini sempat menjadi pekerjaan rumah (PR) yang cukup rumit di Biro Pemerintahan,”ucapnya.

Selanjutnya, Permendagri No. 35 Tahun 2016, menetapkan batas antara Sumbawa dengan Dompu.  Permendagri No. 36 tahun 2016, menetapkan batas antara Lombok Timur dan Lombok Tengah. Serta Permendagri No. 37 Tahun 2016 menetapkan batas antara Kabupaten Bima dan Dompu.

“Itu lima Permendagri yang sudah kami terima, titik sudah ada, berita acara penyerahan juga sudah diserahkan kepada kami. Tinggal tugas kami selanjutnya bagaimana secara resmi akan kami sampaikan ke maisng-masing kabupaten/kota,”kata mantan Kabag Pemerintahan Setda Lombok Utara ini.

Kalaupun masih ada pemeirntah kabupaten/kota yang belum sepakat kaitan dengan isi dalam Permendagri tersebut, Irnadi mengatakan secara hukum administrasi pemerintahan pemda kabupaten/kota boleh mengajukan keberatan ke Kemendagri.

“Tapi intinya, kami upayakan itu tidak lagi menjadi sengketa. Sehingga kami sudah turun ke beberapa kabupaten/kota yang masih memandang Permendagri itu melalui perspektif masing-masing. Permendagri ini menjadi solusi, jalan keluar. Adapun yang masih jadi kendala bisa  dikomunikasikan bersama antara  masing-masing kabupaten/kota,” ucapnya.

  Polda NTB Jamin Keamanan Pembangunan Sirkuit MotoGP

Dalam Permendagri tersebut, ungkap Irnadi, hanya berisi titik koordinat tapal batas antar wilayah. Dengan keluarnya Permendagri itu, masing-masing kabupaten/kota segera menindaklanjuti dengan memasang pal batas dengan radius yang disepakati masing-masing pemda.

Irnadi menambahkan, masih ada dua sengketa tapal batas yang belum turun Permendagrinya. Yakni antara Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat serta antara Lombok Barat dan Lombok Tengah.  Sebenarnya, lanjut Irnadi, penyelesaian sengketa tapal batas antara kedua wilayah tersebut sudah ada berita acara yang dokumennya sudah berada di Kemendagri. Pemprov, katanya, saat ini dalam posisi menunggu terbitnya Permendagri tersebut.

“Kita menunggu Permendagri yang menegaskan batas antara dua segmen ini. Adapun persoalan masing-masing kabupaten mengklaim itu masuk ke wilayah saya, kembali  nanti kepada Kemendagri yang akan melakukan penetapan,”tandasnya. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here