Mendagri Perbolehkan Mudik dalam Daerah di NTB

Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian.

Mataram (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D mengatakan, warga yang mudik dalam daerah di NTB tidak dilarang alias diperbolehkan. Namun, ia meminta agar dilakukan rapid test antigen secara random di Pelabuhan Kayangan – Pototano.

‘’Ndak masalah kalau dilakukan di NTB sendiri,’’ ujar Mendagri dikonfirmasi usai memberikan pengarahan kepada seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB, Sabtu, 24 April 2021.

Iklan

Mendagri mengatakan, kegiatan mudik yang dilarang dan menjadi atensi adalah di Pulau Jawa. Karena setiap momen mudik, terjadi migrasi massal. Sehingga. Banyak warga yang menumpuk di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur.

‘’Jawa Tengah terutama di DIY. Ini kan bahaya. Kita tidak ingin seperti India. Apalagi DKI, daerahnya masih cukup tinggi, Jawa Barat. Nanti virusnya akan berkembang ke mana-mana, di desa. Maka diambil kebijakan larangan mudik,’’ jelasnya.

Namun untuk di NTB, kata Tito, mudik diperbolehkan. Karena wilayahnya juga tidak terlalu luas dan mobilitas masyarakat juga tidak terlalu ramai. “Kalau dari Mataram pulang ke Lombok Timur, atau Lombok Utara, nggak masalah. Yang perlu diwaspadai, penumpukan di pelabuhan. Pelabuhan penyebarangan dari Lombok ke Sumbawa, atau Bali ke Lombok. Bila perlu ada random test antigen di pos-pos yang ada di sana,’’ katanya mengingatkan.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., juga membolehkan warga yang mudik di dalam daerah NTB. Menurutnya, Idul Fitri di masa pandemi ini bukan hanya sekarang, namun sudah setahun yang lalu terjadi. Dalam praktiknya, karena wilayah NTB ini kecil sehingga harus diatur sedemikian rupa.

‘’Jadi agak ribet ngaturnya kalau orang yang tinggal di Mataram, keluarga besarnya ada di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur yang tidak terlampau jauh. Kemudian ada yang menutup jalan membatasi, sehingga menimbulkan kepanikan baru dan mencari jalan yang lain,’’ ujar Gubernur.

Begitu juga petani musiman yang  bekerja di Pulau Sumbawa,  memanfaatkan momentum Idul Fitri ini, untuk menemui keluarga, ketika dilarang secara berlebihan, mungkin bisa melakukan tindakan di luar batas kewajaran.’’Numpang di balik truk  dan tindakan lain, yang justru sangat mengganggu,’’ katanya.

Oleh sebab itu, dalam hal ini penerapan protokol kesehatan harus ditegakan, pada daerah dan wilayah yang tidak terlalu jauh. Misalnya kabupaten/kota tidak mungkin kita katakan tidak boleh. “Karena wilayah kita kecil,  daerah yang jaraknya dekat-dekat, internal dalam Pulau Lombok sendiri,”sebutnya.

Gubernur mengatakan mudik lokal dalam praktiknya tidak dapat dihindari. Namun kesigapan dalam menerapkan dan menaati  protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 benar-benar dilakukan.

‘’Kita akan tetap berkoordinasi dan konsultasi dengan pusat, mengikuti aturan dan kebijakanya namun tidak menghadirkan kerumitan-kerumitan baru yang tidak kita inginkan,’’ terangnya.

Namun kalau pemudik dari luar Provinsi NTB, sudah jelas ketetapan dan ketegasan pemerintah pusat. Bahwa semua akses angkutan darat, laut dan udara akan dibatasi bagi pemudik mulai tanggal 6-17 Mei 2021.

Pemerintah Provinsi NTB juga bersinergi dan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, untuk mengatasi mudik lokal dalam wilayah Provinsi NTB. Mudik yang terjadi antara Kabupaten/Kota.

Tentunya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini prokes yang wajib ditaati di era sekarang, baik yang mudik atau tidak. Termasuk destinasi wisata di NTB sudah menerapkan CHSE. Apalagi dakuinya, Satgas Covid-19 NTB bersama Aparat Polri/TNI selama ini dengan tegas menerapkan disiplin penegakan protokol Covid-19. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional