Mendagri Larang Kepala Daerah Delegasikan Jabatan Ketua Satgas

Tito Karnavian (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran No. 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 Daerah, tanggal 17 September 2020. Surat edaran tersebut ditujukan kepada gubernur dan seluruh bupati/walikota agar membentuk Satgas Penanganan Covid-19, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan hingga tingkat dusun dan RT.

Dalam poin pertama surat edaran tersebut, Mendagri meminta kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk Satgas Penanganan Covid-19 Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sekaligus menjadi Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain.

Iklan

Kepala Biro Kesra Setda NTB, H. Ahmad Masyhuri, SH mengatakan, Pemprov sedang menindaklanjuti edaran Mendagri tersebut. Dalam waktu dekat akan segera terbit SK-nya, ujar Masyhuri dikonfirmasi Jumat, 25 September 2020 kemarin.

Dalam surat edaran tersebut, kata Masyhuri, khusus kepada Bupati/Walikota diminta untuk membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan dan kelurahan. Serta memerintahkan Camat untuk mengkoordinasikan pembentukan Satgas Penangangan Covis-19 tingkat Desa, Dusun/RWRT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah.

Satgas Penanganan Covid-19 Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah. Kemudian menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah.

Selain itu, melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah. Selanjutnya, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

Komando dan kendali penanganan Covid-19 berada di bawah Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan demikian, alur pelaporan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota kepada Ketua Satgas Provinsi dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi langsung kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.

Dijelaskan, sesuai edaran tersebut struktur Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi dan kabupaten/kota sekurang- kurangnya terdiri dari satu ketua, tiga wakil ketua, satu sekretaris, dan enam bidang. Yaitu, bidang data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, penegakan hukum dan pendisiplinan, dan relawan.

Sedangkan struktur Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta desa, dusun/RWRT sekurang-kurangnya terdiri dari satu ketua, satu bendahara, satu sekretaris dan empat seksi. Yaitu, seksi komunikasi informasi dan edukasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan penegakan hukum dan pendisiplinan. (nas)