Menanggapi Kembali Keresahan Mahasiswa STIE AMM atas Rencana Eksekusi oleh Pemda Lobar

H. Umar Said (Suara NTB/dok)

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM.

(Ketua STIE AMM)

Iklan

Mahasiswa STIE AMM kembali mempertanyakan perihal kebenaran atas pemberitaan yang dilansir harian umum Suara NTB, Jumat, 27 Agustus 2021 tentang pengamanan aset Lobar termasuk di dalamnya kampus STIE AMM yang melibatkan APH. Untuk itu kami selaku pimpinan menjawab bahwa adalah hak seseorang untuk menyampaikan pernyataan, tetapi apakah benar atau tidaknya dikembalikan lagi dari pembuatnya.

Kami mengimbau agar para mahasiswa baik yang baru mendaftar maupun yang sudah lama belajar agar jangan terpengaruh dan khawatir. Sebab yang kini menjadi permasalahan adalah status gedung A, yaitu gedung utama yang terletak di jalan Pendidikan No.1. Sedangkan kampus STIE AMM memiliki dua unit gedung lainnya, yaitu gedung B dan gedung C yang masing-masing terletak di jalan Sedap Malam dan jalan Brawijaya yang siap dipakai apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Dalam hal ini masalah gedung A tidaklah menjadi hal yang urgen bagi STIE AMM. Demikian masalah tuntutan Pemda Lobar atas permintaan sewa lahan kampus sejumlah lebih dari Rp4 miliar. Perlu menjadi perhatian bahwa sikap STIE AMM adalah bukan tidak mau membayar sewa; tetapi sekali lagi digarisbawahi, bahwa dasar pengenaan sewa (retribusi) haruslah berlandaskan aturan yang berlaku, yaitu UU No.28 Tahun 2009 yang mengatur bahwa setiap pungutan harus berdasarkan Perda (peraturan daerah) dan Perda tersebut dapat dilaksanakan dengan Pergub, SK atau juklak lainnya.

Adapun tagihan yang diterima STIE AMM atas pengenaan nilai sewa lahan berdasarkan perhitungan appraisal berlandaskan Permendagri tahun 2016, sebaliknya Perda yang dibuat oleh Pemda Lobar tentang aset diterbitkan tahun 2015. Jadi Permendagri 2016 belum masuk pada perda Lobar tahun 2015, namun justru Perda 2015 tentang penertiban aset juga mengatur soal hibah dan tidak ada bunyi aturan tentang retribusi tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Di samping itu juga, Sdr. Fauzan sebagai Kepala BPKAD telah diingatkan oleh Majelis Hakim PTUN Mataram, bahwa apabila nanti membuat Perda tentang retribusi (sewa) maka harus dibedakan antara retribusi tanah yang dipakai untuk pendidikan dengan tanah usaha dan lain-lainnya.

Oleh karena itu, kami STIE AMM bukan tidak mau membayar sewa lahan kepada Pemda Lobar, tetapi kami meminta agar sewa (retribusi) tersebut diatur terlebih dahulu dalam Perda sehingga kami memperoleh kejelasan hukum.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum dalam putusan PT TUN Surabaya No. 132/B/2021/PT.TUN.SBY, halaman 7, bahwa berkaitan dengan kewajiban membayar sewa dan kewajiban lainnya oleh para pihak yang bersengketa masih terhadi ketidaksepahaman tentang jumlah dan norma yang menjadi landasannya.

Oleh karena itu, STIE AMM hanya akan membayar retribusi/sewa berdasarkan peraturan dengan mengingat UU No.28 tahun 2009 tersebut, tetapi justru SK Bupati tahun 1986 sebagai pegangan STIE AMM dicabut, sehingga perbuatan tersebut dikatakan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang.

Masalah hubungan di Kosgoro Tk. I NTB dipermasalahkan bahwa STIE AMM hanya berhubungan dengan Mendikti melalui Kopertis dan tidak boleh berada di bawah organisasi sosial dan hanya boleh berada di bawah yayasan atau perkumpulan.

Masalah yang kami kira dicari-cari selanjutnya adalah perihal eksekusi. Untuk masalah eksekusi pun ada aturannya, dan eksekusi ini adalah kewenangan badan peradilan. Oleh karena itulah STIE AMM menggugat pemda Lobar, karena kami hendak dieksekusi tanpa adanya perintah Pengadilan Negeri.

Sebagaimana yang tertuang dalam putusan PTTUN Surabaya No.132/B/2021/PTTUN Sby, dalam amar putusannya adalah mengabulkan gugatan pembanding (STIE AMM) dan menyatakan batal dan memerintahkan terbanding (Bupati) untuk mencabut keputusan Bupati Lombok Barat No.697/72/BPKAD/2020 tentang pencabutan keputusan Bupati No. Kep/254/593/287 tentang penyerahan bangunan tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah Tk.II Lombok Barat kepada yayasan Lembaga Pendidikan Tridharma Kosgoro Tk.I NTB tanggal 28 September 2020.

Selanjutnya diperintahkan kepada Bupati Lombok Barat untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan Bupati Lombok Barat No. 697/72/BPKAD/2020 tentang pencabutan keputusan Bupati No. Kep/254/593/287 tentang penyerahan bangunan tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah Tk.II Lombok Barat kepada yayasan Lembaga Pendidikan Tridharma Kosgoro Tk.I NTB tanggal 28 September 2020.

Sebagai konsekuensi gugatan, maka STIE AMM menuntut Pemda membayar Rp10 miliar. Di dalam artikel ini, kami akan jadikan sebagai tambahan bukti dalam tuntutan tersebut kepada Pol PP, BPKAD, dan Bupati atas gugatan yang sedang berjalan di PN Mataram.

Untuk perkembangan STIE AMM selanjutnya, Kepala LLDikti Wilayah VIII, Prof. Dasi Astawa meminta agar tiga Perguruan Tinggi yaitu STIE AMM, STIE 45, dan STEKNAS dapat bergabung. Namun hal ini masih dalam tahapan penyelesaian masalah internal yayasan masing-masing PT, dan segera itu dijanjikan ketiga PT dimaksud akan menjadi institut yang beranjak di Jalan Pendidikan No.1 Mataram.

Kesimpulannya, kami kira tidak ada masalah apabila Pemda telah membuat tentang retribusi (sewa) berdasarkan permendagri tahun 2016, maka para pihak harus paham dengan perda dimaksud termasuk STIE AMM.

Atas segala permasalahan yang tengah terjadi, kami meyakini bahwa badai pasti berlalu.

Demikian pihak pimpinan menjawab keresahan mahasiswa STIE AMM. (*)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional