Menaker Harapkan Peran BLK Lebih Dioptimalkan

Taliwang (Suara NTB) – Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dakhiri, S.Ag. M.Si berharap Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano lebih dimaksimalkan perannya. Jika bisa menggandeng swasta dalam pengelolaannya, hal tersebut akan memberikan nilai tambah guna menciptakan tenaga kerja KSB yang berkualitas.

“BLK harus bisa difungsikan seoptimal mungkin. Hal dilakukan melalui pemberian perhatian lebih pada program peningkatan kompetensi dan daya saing angkatan kerja. Baik itu pengembangan instruktur, maupun penambahan peralatan serta program pelatihan lainnya,” ungkapnya, Sabtu (19/11).

Iklan

Selain itu, diharapkan kepada Pemerintah Daerah KSB juga harus mampu menyiasati segala keterbatasan dalam pengelolaan BLK. Baik keterbatasan fasilitas latihan, maupun tenaga ajar/instruktur. Apalagi Pemda bisa menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan BLK ini. Tentu hal tersebut dapat lebih memaksimalkan peran BLK ini yang sudah terbentuk.

“Keterlibatan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di KSB merupakan salah satu langkah untuk pengembangan BLK yang ada selama ini,” ungkapnya.

Dengan menggandeng pihak swasta atau perusahaan, dia yakin akan ada banyak keuntungan yang bisa diambil. Salah satunya yakni, program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri/usaha setempat hingga instruktur dari profesional/praktisi usaha dan industri yang berada di KSB. Bukan hanya itu, keberadaan BLK ini juga bisa menjadi sarana pelatihan kewirausahaan.

Selain mampu menjadi lapangan kerja baru di daerah, terciptanya wirausaha baru juga penting untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST menyebutkan, dalam mengoptimalkan peran BLK ini, semua komponen pemerintah dan usaha harus disinergikan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten. Oleh karenanya, gerakan yang sifatnya masif yang dilakukan baik itu oleh Pemda maupun  perusahaan swasta sangat diharapkan  untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang ada. Utamanya, peningkatan peran dan kualitas para instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK). Pembinaan instruktur harus dipahami sebagai upaya pendayagunaan instruktur dalam penyelenggaraan pelatihan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Apalagi saat ini, ada beberapa masalah yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah. Sebut saja jumlah pengangguran yang  masih dikategorikan tinggi. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya jumlah tenaga kerja kompeten dan berkualitas.

“Keberadaan BLK ini nantinya tidak hanya  difokuskan sebagai lembaga penyelenggara pelatihan saja. Melainkan bisa menghasilkan output pelatihan tenaga kerja yang kompeten,” ungkapnya. Sehingga nantinya bisa  terserap secara optimal di pasar kerja yang ada. (ils)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here