Memulai Revitalisasi Posyandu dari Penguatan Kelembagaan

H. Tuwuh - Nieta Ariyani - Hj. Iris Juita (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Di sejumlah daerah, problem yang dihadapi terkait agenda revitalisasi Posyandu hampir sama, yaitu penguatan kelembagaan. Agenda revitalisasi bisa saja dimulai dengan memperkuat aspek kelembagaan ini.

Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dr. Nieta Ariyani, mengatakan, dari 722 Posyandu di Kabupaten Sumbawa, Posyandu yang terkategorikan aktif sebanyak 71,61 persen. Sedangkan untuk Posyandu keluarga, baru 19 Posyandu yang bisa diintegrasikan menjadi Posyandu keluarga.

Iklan

‘’Kenapa demikian? Karena memang balai Posyandu belum bisa kami memiliki dengan maksimal. Masih banyak Posyandu kita yang menumpang di rumah keluarga, atau pun di kantor desa. Salah satu membuat capaian itu sulit diraih, karena untuk mencapai strata pun dilihat dari segi kelengkapan bangunan,’’ jelas Nieta.

Menurutnya, permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sumbawa cukup identik dengan kabupaten/kota lainnya. Yaitu dalam hal kelembagaan. Pihaknya menitikberatkan pada Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu.  Di tahun 2019 ini, jumlah Posyandu akan ditambah menjadi 726. Hal ini dirasa perlu. Sebab, berdasarkan evaluasi, sasaran untuk tiap Posyandu bisa lebih dari 70 orang. Menyasar jumlah yang terlalu banyak dirasa akan mengakibatkan kualitas pelayanan menjadi sulit diraih.

‘’Karena masih banyak kader kita terutama di langkah pengukuran, banyak sekali kita lihat hasil pemeriksaan oleh kader terkait penimbangan, plotting-nya agak keliru. Yang harusnya tadinya kita menimbang, bahwa balita itu tidak naik berat badannya tapi karena kemampuan kapasitas kader belum mumpuni, maka di-plotting naik. Maka kualitas pelayanan kita jadi meningkat,  padahal itu masih keliru,’’ urainya.

Oleh karena itu, pihaknya mematok sasaran balita dalam satu Posyandu paling banyak 65 orang. Pihaknya akan mengintegrasikannya dengan PAUD. Untuk mengimbangi PAUD holistic integrative, juga dilatih tenaga Pendidikan PAUD.

‘’Ternyata sudah banyak teknik PAUD yang bisa mendeteksi kelainan tumbuh kembang, kemudian kasus autis, dan gangguan pemusatan perhatian pada balita. Jadi dengan adanya sinergi tersebut kita mendapatkan keuntungan yang cukup besar,’’ jelasnya.

Nantinya, Nieta mengatakan, akan diintegrasikan semua Posyandu dengan PAUD dan Bina Keluarga Balita (BKB). Diharapkan, berbagai permasalahan mudah dideteksi bersama sehingga mudah diitervensi dengan cepat. Hal itu sangat bergantung dari Pokjanal Posyandu.

Pihaknya melihat belum optimalnya peran dari Pokjanal Posyandu dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa. Karena strata Posyandu sudah tidak diperhatikan. ‘’Di kesempatan ini mungkin kami berharap Pokjanal Posyandu ini dapat diaktifkan kembali,’’ katanya.

Masalah lainnya terkait kader. Pada awal tahun 2018 lalu saat pergantian kepala desa, beberapa Posyandu tidak beroperasi selama tiga bulan karena kadernya diberhentikan. Akhirnya pihaknya kesulitan. Melalui advokasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD), pihaknya meminta kepala desa bisa mengganti kader dan meningkatkan kapasitas kader yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Selain itu, beberapa Posyandu juga diintegrasikan dengan program terkait di Puskesmas. Misalnya, ada Posyandu yang mengintegrasikan pelayanan Posyandu keluarganya dengan program kesehatan tradisional, jadi pemanfaatan tanaman obat menjadi sebuah jamu. ‘’Itu dilakukan di Posyandu.‘’

Dikes Sumbawa, kata Nieta, memiliki inovasi dengan membantu beberapa Posyandu yang biasanya sulit dalam pendanaan. Pihaknya memiliki program gerakan seribu rupiah (Gasibu) bagi sahabat. ‘’Jadi dari Gasibu tersebut kita bisa men-support garam beryodium terutama yang kita  prioritaskan dan telur untuk Posyandu yang memang kita melihat kondisi bayi dan balita atau ibunya itu masih perlu mendapatkan perhatian,’’ jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, sasaran Rumah Pangan Lestari (RPL) bisa menyentuh sasaran seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pihaknya menginginkan dinas pangan sendiri memiliki program pola pangan harapan bagi keluarga. Ketika RPL diintegrasikan dengan pola pangan harapan bagi keluarga secara masif dilakuan sosialisasi, masyarakat akan mengerti bahwa tanaman yang mereka dapatkan dari program RPL.

‘’Ketika mereka sajikan di rumah dalam program isi piringku ini akan tersosialisasi, akan mereka lakukan secara optimal,’’ pungkas Nieta.

Efektifkan Posyandu Keluarga

Posyandu bisa diarahkan fungsinya untuk memecahkan banyak problem kemasyarakatan. Untuk mendukung program kesehatan, maupun ekonomi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita mengakui, revitalisasi Posyandu telah lama dibahas terutama aspek kelembagaannya.

Ia menyebutkan, saat ini di Dompu, terdapat 425 Posyandu. Sebanyak109 diantaranya telah diubah menjadi Posyandu keluarga. Setelah dievaluasi, menurut Hj. Iris, kendala dan hambatannya cukup beragam.

Ia menambahkan, Posyandu keluarga di Dompu, terdiri dari remaja, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, hingga lansia aktif. Sebelumnya, kegiatan Posyandu dilaksanakan sebulan sekali karena terkendala partisipasi. Kini, waktunya diubah menjadi sore hari dari yang biasanya pagi hari.

Perubahan waktu ini rupanya efektif meningkatkan peran aktif masyarakat mengikuti kegiatan Posyandu. ‘’Setelah kami evaluasi, memang kendala dan hambatan itu banyak. Tapi memang alhamdulillah, lewat Posyandu keluarga ini luar biasa dan banyak program yang sudah kita lakukan,’’ terang Hj. Iris.

Dari kegiatan Posyandu, problem persampahan pun bisa dikelola. Kegiatan bank sampah berjalan. Ada yang membawa plastik untuk mendapatkan dana langsung. Ada juga yang dimasukkan untuk tabungan. Posyandu keluarga juga dapat mendeteksi penyakit. Baik yang menular maupun yang tidak menular. Pola pikir masyarakat juga diubah. Biasanya, tanpa kehadiran petugas Posyandu, kegiatan tak jalan. Hal ini tak terlepas dari persoalan insentif untuk kader Posyandu.

Kendala lain, soal sarana parasarana. Menurut Hj. Iris, 70 persen kegiatan Posyandu menggunakan halaman masyarakat dan meubeler yang dipinjam dari masyarakat.

Terkait tingginya angka stunting di Kabupaten Dompu, Dinas Kesehatan setempat kini tengah mendorong perbaikan kualitas asupan makanan masyarakat. Lewat Posyandu, masyarakat diajak untuk menggunakan menu berbasis komoditas lokal. Yakni, bubur jagung, telur dan ikan yang disingkat Ibu Jari. Menu ini dapat pula ditambah tahu atau tempe. “Insya Allah, dengan Posyandu 425 unit, sudah semuanya menggunakan menu Ibu Jari,’’ ujarnya.

Untuk mengefektifkan peran Posyandu dan programnya, Pemkab Dompu menekan pemerintah desa agar memasukkan bidan desa dalam struktur organisasi. Diharapkan, seluruh desa di Kabupaten Dompu memiliki bidan untuk menggerakkan program Posyandu.

Persoalan gizi buruk dan stunting di Kabupaten Dompu, memang terus menerus ditekan melalui Posyandu. Diperkuat pula dengan PKK dari tingkat desa hingga kabupaten.

‘’Sebab dari dulu, namanya masyarakat, disuruh Posyandu bisa datang, bisa ndak. Padahal, banyak sekali manfaatnya. Tetapi dengan memasukkan kader dan bidan di struktur, merekalah yang akan menggerakkan masyarakat ke Posyandu,’’ imbuhnya.

Iris menggarisbawahi belum sinergisnya program kesehatan yang digalakkan Dinas Kesehatan dengan OPD lainnya. Saat ini, program antar OPD dinilai masih jalan sendiri-sendiri.

‘’Mungkin dengan diskusi ini, ada edaran khusus dari Ibu Wagub yang bisa menekankan, bahwa Pokja Posyandu semua bisa diaktifkan. Dan sinergi lebih kuat,’’ demikian Hj. Iris.

Optimalkan Peran Desa

Pemkab Sumbawa Barat menyarankan perlunya Pemprov NTB mendorong peran perangkat desa untuk memaksimalkan fungsi Posyandu. Mengingat perannya yang sangat strategis dalam banyak hal.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, H. Tuwuh mengatakan, gerakan Posyandu di provinsi saat ini telah mulai nampak. Komposisi pemimpin daerah (Wakil Gubernur) yang notabene perempuan, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang juga perempuan menurutnya telah memberikan sentuhan keibuan dalam menggerakkan aktivitas Posyandu.

Dari sisi penganggaran juga demikian. Pemprov kini lebih terlihat keberpihakannya dalam revitalisasi Posyandu. Pemkab Sumbawa Barat juga demikian. Kini, tinggal mengarahkan dukungan anggaran itu untuk penguatan kelembagaan.

Hanya saja, yang masih harus menjadi perhatian adalah soal keterlibatan masyarakat. “Masyarakat kita belum sepenuhnya berpartisipasi sekarang . Harus ada penggerakan. PKK juga punya peran strategis membantu,’’ ujarnya.

Tuwuh membayangkan, jika saja perangkat desa hingga level terbawah meluangkan waktu untuk menggerakkan masyarakat aktif di Posyandu, maka partisipasi masyarakat bisa mencapai 80 persen, hingga 90 persen.

“Inilah dahsyatnya. Posyandu ini tokcer dan luar biasa kalau benar-benar digerakkan secara masif,” jelas Tuwuh.

Kemudian, dari Posyandu harus ada pelayanan kesehatan yang prima. Dari sisi penyuluhan, maupun pelayanan kesehatan secara teknis. Siapa yang akan menanganinya? Menurut H. Tuwuh, kader-kader Posyandulah yang harus dilatih ulang serta diberikan sertifikat kompetensi. ‘’Sehingga, tidak mudah bagi kepala desa menggantinya,’’ sarannya.

Dalam hal ini, katanya, Pemprov NTB bisa membuat edaran untuk menganggarkan kegiatan pelatihan kader-kader Posyandu di desa. Jika ini bisa dilakukan, seluruh elemen diyakini akan bergerak bersama.

‘’Saya pikir Posyandu kita akan berkembang dan luar biasa. Mau dikembangkan seperti apapun, Posyandu ini bisa, karena dia dahsyat kelembagaannya,’’ imbuhnya.

Terkait angka stunting di Kabupaten Sumbawa Barat, menurut Tuwuh angkanya  mencapai 18,38 persen. Hal ini yang menurutnya harus ditelusuri.

Ia menegaskan, untuk menekan angka stunting , Bupati dan Wakil Bupati KSB telah memberikan perhatian yang lebih besar. ‘’KBS tentu strateginya sekarang mempertahankan angka stunting yang 18,38 persen tidak naik. Dan berusaha terus menurunkannya. Caranya melalui program Posyandu yang luar biasa,’’ demikian H. Tuwuh. (ron/bul)