Membengkak, Anggaran Pembangunan Kantor Bupati Loteng

Praya (Suara NTB) – Besaran kebutuhan anggaran untuk keperluan pembangunan kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru diperkirakan bakal membengkak. Itu artinya, Pemkab Loteng harus bersiap-siap mengalokasikan anggaran lebih besar lagi untuk menutupi pembengkakan anggaran yang terjadi.

Menurut Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, L. Firman Wijaya, kepada Suara NTB, Senin, 22 Agustus 2016 draf kebutuhan anggaran pembangunan kantor Bupati Loteng baru yang digunakan saat ini disusun tahun 2014 lalu. Artinya, dengan melihat inflasi dan pergerakan ekonomi yang terjadi sekarang, kemungkinan kebutuhan anggaran bakal membengkak.

Iklan

“Besaran pembengkakan kebutuhan anggaran kita perkirakan sekitar 10 sampai 15 persen,” sebutnya.
Anggaran paling besar disumbang dari harga material dan bahan bangunan. Karena pastinya ada perbedaan harga material pada tahun 2014 lalu dengan tahun sekarang ini. Dari hitungan awal, kebutuhan anggaran pembangunan gedung baru tersebut mencapai Rp 200 miliar. Itu untuk bangunan utama dan dua bangunan pendukung. Belum lagi pada bagian sayap kanan dan kiri bangunan utama.

Untuk penyiapan anggaran, pemerintah daerah telah memutuskan akan menggunakan pola anggaran multiyear. Mengingat besarnya kebutuhan anggaran, karena kalau dengan pola penyiapan anggaran per tahun dikhawatirkan proses pengerjaan proyek tidak akan bisa tuntas sesuai target.

Tapi kalau dengan pola anggaran multiyear, proses tender proyek dilakukan sekali saja dan tidak perlu ada tender tiap tahun, karena bakal menghabiskan waktu. Tetapi kalau dengan pola multiyear, rekanan bisa bekerja sepanjang tahun tanpa harus terganjal deadline tiap tahunnya.

“Anggaran tinggal kita siapkan setiap tahunnya. Tanpa perlu ada tender-tender lagi. Jadi waktu yang ada bisa efektif untuk bekerja. Sehingga target penyelesaian waktu bisa tercapai,” imbuhnya.

Guna mendukung penyiapan anggaran dengan pola multiyear, saat ini pihaknya tengah menyusun draf peraturan daerah (perda)-nya. Pasalnya, kalau menggunakan pola multiyear harus didukung dengan perda yang nantinya akan menjadi pedoman, sampai kapan proyek selesai.

Termasuk penyiapan anggarannya sampai berapa tahun. Atau sebelum masa bakti bupati dan wabup saat ini berakhir, karena tidak bisa pola anggaran multiyear, berlaku sampai kepemimpinan kepala daerah yang baru nanti.

“Karena masa bakti kepala daerah yang sekarang ini sampai 2021, paling tidak sampai tahun 2020 pembangunan kantor Bupati Loteng sudah selesai. Termasuk pula anggaranya sudah selesai dicairkan,” terangnya.

Disinggung rencana groundbreaking pembangunan gedung baru, Firman mengatakan, targetnya pertengahan tahun 2017 mendatang. Mengingat, untuk draf perda multiyear akan diupayakan bisa dibahas tahun ini bersama DPRD Loteng dan pada awal tahun depan sudah mulai proses tender. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here