Mataram (Suara NTB) – Gempa yang terjadi di NTB , termasuk di Sumbawa, menyisakan persoalan yang harus diurai dan diselesaikan. Di Kabupaten Sumbawa, dampak gempa 7,0 SR tidak saja menelan korban jiwa dan luka-luka. Juga kerugian dan kerusakan pada berbagai sektor lebih dari Rp659,9 miliar. Akibat kerusakan bangunan, masih banyak warga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian.
Meskipun Kabupaten Sumbawa cukup lambat dari sisi progres penanganan bencana, namun Pemda setempat terus bekerja keras dengan gerak cepat dan membuat terobosan-terobosan penanganan pascabencana. Apalagi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mewakili pemerintah pusat akan meninjau langsung kemajuan dalam pencairan dan pembangunan rumah-rumah korban gempa di Sumbawa akhir Oktober ini.
Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Terbatas Suara NTB dengan tema ‘’Strategi Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa’’ yang digelar Harian Suara NTB bekerjasama dengan Diskominfotik Pemkab Sumbawa, Sabtu, 20 Oktober 2018 di Kantor Harian Suara NTB.
Diskusi dipandu oleh Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B. Sc, Anggota DPRD NTB Dapil V Sumbawa – Sumbawa Barat, Nurdin Ranggabarani, SH, MH, Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, SP, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemprov NTB dan Kabupaten Sumbawa.
Mengawali diskusi, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, betapa konsennya pemerintah pusat menangani bencana gempa bumi yang terjadi di Lombok dan Sumbawa. Kamis pekan lalu, Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) kembali berkunjung ke Lombok dan Sumbawa. Untuk memastikan percepatan pencairan dana bantuan stimulan untuk pembangunan rumah korban gempa.
Sebelumnya, gubernur juga telah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden dan pimpinan kementerian/lembaga terkait. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden menanyakan kepada gubernur mengenai suasana atau kondisi di masyarakat soal dana bantuan bencana di rekening masyarakat yang susah dicairkan.
Setelah dilihat, karena memang prosedurnya sangat rumit, ternyata susah bagi masyarakat untuk mencairkan dana bantuan stimulan tersebut. Padahal, kata Dr. Zul menuturkan, kata Presiden, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah berpengalaman dalam menyelesaikan persoalan bencana.
‘’Saya seharian dengan Pak Jokowi. Betapa konsen beliau dalam menyelesaikan persoalan gempa bumi ini, sangat serius,’’ kata Dr. Zul.
Jika bantuan dana stimulan langsung dicairkan di rekening pribadi masyarakat, kemungkinan akan dipergunakan untuk keperluan lain. BNPB punya pengalaman dalam menangani pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, Yogyakarta dan daerah lainnya.
Apabila dana bantuan langsung dicairkan ke rekening masyarakat, uangnya bisa saja habis untuk keperluan lain. Akibatnya, rumah yang akan diperbaiki tak akan jadi. Ketika diminta pertanggungjawaban penggunaan dana, nantinya bisa menjadi masalah hukum.
‘’Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, BNPB kemudian membuat aturan supaya jangan sampai cepat di awal tapi menanggung derita di kemudian hari,’’ terangnya.
Akhirnya, prosedur yang panjang dipangkas. Dari 17 prosedur, dipangkas hanya menjadi satu prosedur/lembar saja untuk pencairan dana bantuan bencana tersebut. Seperti diketahui, pemerintah memberikan bantuan perumahan sebesar Rp50 juta bagi korban gempa yang rumahnya rusak berat. Sedangkan rusak sedang dan ringan masing-masing Rp25 juta dan Rp10 juta.
Dengan pemangkasan prosedur tersebut, cukup hanya ditandatangani Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BPBD kabupaten/kota, uang sudah bisa dicairkan untuk membangun rumah. Pertanggungjawaban penggunaan dana tidak perlu orang per orang, cukup dengan Pokmas. Sehingga lebih mudah di dalam akuntabilitasnya.
‘’Dari proses itu semua kemudian cairnya cepat. Mudah-mudahan segera pembangunan rumah segera dilakukan. Kemarin yang jadi masalah juga ada Risha, Riko dan Rika,’’ kata gubernur.
Keharusan membangun rumah dengan model Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) juga menjadi penyebab keterlambatan realisasi pembangunan di lapangan. Karena untuk menyiapkan panel-panel Risha, butuh waktu juga.
Sekarang, masyarakat boleh memilih dari tiga model rumah. Apakah Risha, Riko atau Rika. Diperbolehkannya masyarakat memilih model rumah yang dibangun karena memang bahan-bahan untuk membangun tidak selalu mudah diperoleh. Meski demikian, pembangunan rumah warga korban gempa, kata gubernur harus dipercepat.
‘’Karena kita tak boleh membiarkan masyarakat masih berada di bawah tenda ketika musim hujan tiba. Kemarin saya ke Lombok Utara, pembangunan rumah oleh Dompet Duafa dengan Rp15 juta sudah bagus,’’ tutur gubernur.
Dari tujuh kabupaten/kota terdampak bencana, ungkap gubernur, Kabupaten Sumbawa memang kelihatan lambat dalam mengatasi bencana. Mungkin karena luas areanya atau mungkin prosedurnya tidak tersosialisasi dengan bagus sehingga menyebabkan keterlambatan tersebut.
‘’Mudah-mudahan BPBD harus bertindak cepat menyederhanakan proses dan proaktif. Kita juga minta bantuan polisi dan tentara. Karena tak boleh dibiarkan berkembang ketidakpastian di masyarakat,’’ tegas orang nomor satu di NTB ini.
Ia mengatakan, masyarakat selama ini sudah cukup menderita. Tidak punya tempat tinggal. Jangan lagi ditambah dengan ketidakpastian pencairan dana. Sementara akan datang musim hujan, implikasi sosialnya akan banyak. ‘’Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlampau lama pembangunan segera dilakukan,’’ harapnya.
Bahkan, gubernur meminta dilakukan terobosan-terobosan untuk mempercepat pencairan dana bantuan dan pembangunan rumah warga korban gempa. Gubernur menyarankan bupati berkoordinasi dengan Dandim.
Jangan sampai, kata gubernur, dana bantuan pembangunan rumah sudah dicairkan tetapi bahan-bahan bangunan tidak ada. Menurutnya, kesempatan bagi pengusaha lokal menyiapkan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan masyarakat korban gempa.
Terkait dengan pembentukan Pokmas, sampai Kamis malam pekan lalu, di Sumbawa masih nol. Sekarang di Sumbawa sudah terbentuk 15 Pokmas dengan jumlah 150 KK. Jika melhat daerah lain, ini masih termasuk paling sedikit.
Gubernur memberikan contoh Lombok Timur yang jumlah Pokmas terbentuk masih sedikit sebelum kunjungan Presiden. Begitu mengetahui bahwa Presiden akan berkunjang, bupati lembur sampai jam 02.00 dini hari. Sehingga pada pagi hari sebelum kedatangan Presiden, sudah ada 1.300 KK yang terbentuk Pokmas. Begitu juga Sumbawa Barat, 100 persen terbentuk Pokmas.
Gubernur mengatakan, Menko PMK Puan Maharani dijadwalkan akan berkunjung ke Kabupaten Sumbawa pada 25 atau 27 Oktober ini. Ketika Menko PMK datang, ia mengharapkan Pokmas sudah terbentuk 100 persen untuk pencairan dana bantuan tahap pertama. Pasalnya, bantuan tahap berikutnya tak mungkin akan dicairkan jika tahap pertama saja belum selesai.
‘’Saya minta Pak Bupati bisa 100 persen. Kalau KSB bisa, kabupaten/kota yang lain semestinya bisa. Kedua, Dinas PUPR ini masalah infrastruktur, tempat ibadah, sekolah harus jelas yang sedang dan sudah dikerjakan dan siapa yang mengerjakan,’’ harapnya.
Begitu juga jika ada sektor perekonomian yang terdampak. Karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah datang memberikan fleksibilitas untuk relaksasi kredit bagi yang terdampak gempa.
‘’Jangan sampai nanti Bu Puan yang mewakili pemerintah pusat datang, masih ada kita dengar di Sumbawa masih ada belum cair juga dananya. Masih ada sekolah, Puskesmas yang dibangun oleh siapa,’’ imbuhnya.
Begitu juga mengenai perbaikan kantor desa yang rusak akibat bencana. Kemendagri akan memberikan bantuan Rp50 juta untuk perbaikan kantor desa. Di Pulau Lombok, dananya sudah air. Sedangkan untuk Kabupaten Sumbawa, belum masuk dananya. Karena dari Sumbawa belum masuk datanya. Hal ini perlu segera diselesaikan. ‘’Pokmas dipercepat. Jangan sampai ada ke sana dana ini tak cair. Padahal dana sudah ada,’’ tandas Dr. Zul.
Apa yang membutuhkan tandatangan bupati diminta segera ditindaklanjuti. Pemprov menginginkan pembangunan huntara di Sumbawa bisa segera 100 persen. Diharapkan huntara yang akan dibangun merupakan rumah tumbuh. Agar uang yang digelontorkan tak mubazir.
Gubernur juga meminta OPD terkait agar bantuan dari Pemda lainnya di Indonesia difokuskan untuk membangun huntara. Supaya hasilnya kelihatan. ‘’Itu juga perintah khusus Pak Presiden. Jangan sampai anggaran yang terbatas disebar-sebar sehingga tak kelihatan hasilnya. Sumbawa segera lebih gesit, huntara kelihatan, rumah ada, masyarakat tak ngomel-ngomel di media sosial,’’ tandasnya.
Faktor Pengalaman
Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mengatakan lambatnya penanganan bencana karena mungkin tak ada pengalaman yang dimiliki menangani bencana gempa. Kalaupun pada tahun 1979 pernah gempa dan tsunami di Lunyuk. Tetapi generasi-generasi yang sekarang mungkin tidak terlalu merekamnya dalam memori.
‘’Sehingga, kita seperti menghadapi gempa biasa-biasa saja awalnya. Saya tidur di kediaman pribadi. Begitu kejadian gempa tidak keluar saya. Tidak pernah terbayang akan hancur, saking beraninya kita. Karena kita tak punya pengalaman gempa yang banyak merobohkan rumah khususnya di Sumbawa,” ceritanya.
Namun begitu dirinya bangun pagi, ternyata di lapangan sebelah kediaman pribadinya sudah banyak masyarakat yang mengungsi. Belum lagi, setelah gempa, terjadi kebakaran di Pulau Bungin yang menghanguskan 32 rumah warga.
‘’Artinya betapa dahsyat bencana di Kabupaten Sumbawa. Hanya saja memang dalam perjalanannya, gempa ini. Kami mencoba melihat data yang dikirim oleh desa, camat jauh dari fakta yang kita lihat,’’ terangnya.
Maka, diturunkanlah tim yang dipimpin BPBD. Pelayanan rumah sakit pascagempa lumpuh total. Pasien-pasien dibawa keluar gedung rumah sakit. Pascakejadian bencana gempa, Pemkab Sumbawa fokus pada pelayanan di rumah sakit.
Setelah mendengar dampak gempa yang luar biasa gempa dan memakan korban jiwa, Pemkab Sumbawa kemudian membangun posko bencana di pusat kota. Pada saat itu, tidak menjadi perhatian bahwa daerah terdampak cukup parah adalah Alas Barat. Seharusnya posko utama dibangun di sana.
Pemkab Sumbawa juga tak terpikir daerah Lunyuk juga kena dampak gempa. Akhirnya, melihat fakta itu ditetapkan petugas yang ke Alas dan Lunyuk, dilakukan pemetaan. ‘’Itu bisa kita selesaikan,’’ kata Husni.
Data yang diterima waktu itu, sebanyak delapan orang meninggal, luka berat 18 orang, luka ringan 35 orang dan mendapatkan perawatan di rumah sakit dan puskesmas 6.324 orang. Jumlah pengungsi terdata sebanyak 49.000 orang.
Menurut Husni, gempa di Kabupaten Sumbawa membawa kerusakan dan kerugian di masing-masing sektor. Nilai kerusakan ditaksir mencapai Rp561 miliar lebih. Kemudian, kerugian Rp98 miliar lebih. Sehingga total kerusakan dan kerugian Rp659,9 miliar lebih.
Pascabencana gempa, kata Husni, Pemkab Sumbawa menetapkan status tanggap darurat. Membuat Pos Komando Penanganan Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa. Ia juga memerintahkan tim yang dibentuk agar melakukan pendataan dengan cepat. Hampir tiap menit dilakukan koordinasi lewat telepon dengan petugas di lapangan.
‘’Memang sangat terlambat. Pertama Posko memang jauh. Kemudian perjalanan dari Sumbawa Besar ke Alas Barat kurang lebih 70 km, kemudian ke Lunyuk juga apalagi. Saya menyaksikan ke sana. Hanya saja kami Kabupaten Sumbawa ini dana yang tersedia untuk penanganan awal saja begitu sulit, karena ada aturan yang mengatur,’’ jelasnya.
Pada tanggal 15 Oktober, Pemkab Sumbawa melaksanakan identifikasi dan verifikasi data. Hasilnya, dalam waktu singkat dikeluarkan 6 SK mengenai usulan dana bantuan bencana untuk korban gempa yang sudah terverifikasi. Mengenai hal ini, Husni mengatakan ada informasi sesat. Dalam rapat resmi Pemda sudah diultimatum jangan bermain-main dengan data karena dapat berakibat hukum.
‘’Jangan sembarang kerja, ultimatum inilah yang kami sangat takutkan. Mungkin itulah salah satu keterlambatan ini. Kami terlambat karena persoalan tadi itu. Informasi awal. Kami tidak dipacu berapa saja,’’ beber Politisi PDI Perjuangan ini.
Bupati menyebutkan dana bantuan stimulan yang sudah masuk ke rekening masyarakat totalnya 1.076 rekening dari 11 ribu unit lebih rumah yang rusak . Artinya, baru 10 persen dengan nilai Rp17,9 miliar lebih.
Kaitan dengan pembangunan hunian sementara (huntara), dalam APBD Perubahan 2018 telah disepakati Rp8,25 miliar untuk pembangunan 1.500 huntara. Diharapkan pemerintah pusat juga memperhatikan Sumbawa untuk dana yang bisa dianggarkan untuk penanganan pascabencana di Kabupaten Sumbawa.
Begitu juga Pemprov NTB, bupati mengatakan jika semua dana mencapai Rp659,9 miliar dipaksakan ditanggung sendiri oleh Kabupaten Sumbawa, maka Pemkab Sumbawa rasanya akan menyerah. Pada kesempatan tersebut juga sangat bersemangat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa. Bahkan ia meminta bawahannya mempercepat SK-SK yang perlu ditandatangani tanpa menunggu hari Senin. (nas)
