Mediasi Pemberhentian Perangkat Desa Korleko Buntu

Proses mediasi antara Pemerintah Desa Korleko dengan masyarakat dan sejumlah kadus yang sebelumnya diberhentikan. Proses mediasi ini belum menemukan titik terang pascaunjuk rasa beberapa waktu lalu. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Mediasi pemberhentian perangkat Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur (Lotim) belum menemukan titik terang. Pemerintah desa dengan masyarakat kokoh adu argumen dengan difasilitasi oleh Inspektorat, Dinas PMD, Bakesbangpoldagri, dan Camat Labuhan Haji.

Kepala Desa Korleko, Wildan, menyampaikan pada dasarnya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sesuai aturan dengan mengacu kepada ke empat kepala dusun (kadus) yang diberhentikannya, yakni Kadus Gubuk Masjid, Ibnu Arwan, Kadus Pedaleman, Mulyadi, Kadus Gubuk Pande, Nasir dan Kadus Gubuk Timuq, M. Rofi’i yang pada tanggal 14 September berakhir masa jabatannya. Undang-undang itu berakhir sesuai dengan pengangkatannya, untuk itu tindakan yang dilakukannya.

Iklan

Dari empat kadus yang diberhentikan itu, katanya, hanya satu kadus yakni Kadus Gubuk Timuq, atas nama M. Rofi’i yang di SK-kan dan dikukuhkan kembali berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang diajukan oleh yang bersangkutan. “Kalau yang lain tidak bisa, karena dari aturan gugatan itu bisa diterima apabila belum lewat 90 hari. Sementara hanya Kadus Gubuk Timuq yang menggugat,” ujarnya.

Sementara untuk kadus yang kosong saat ini masih ditunjuk Plt, untuk kemudian akan dilakukan perekrutan. Terlebih Pemerintah Desa Korleko masih kekurangan delapan perangkat desa, di antara kadus empat orang, yakni Gubuk Pande, Gubuk Masjid, Gubuk Pedaleman, dan Gubuq Lauk maupun kekurangan staf di bagian dalam. “Sebelumnya mereka kita berhentikan karena habis masa jabatannya. Kita mengacu pada UU Nomor 83 tahun 2015,” jelasnya.

Sementara, Kasi Fasilitasi Penyelenggara Pemerintahan Desa Dinas PMD Lotim, Agus Wardana, menjelaskan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah ada aturannya. Dalam aturan ini ada yang puas dan tidak puas, dirugikan dan diuntungkan. Untuk itu, di dalam tatanan undang-undang pemerintah, diakomodir ketentuan ketika tidak sesuai. Sehingga, katanya, sangat tepat ketika di Desa Korleko  ini dibawa ke proses hukum. Maka dari itu, dari pemerintah daerah akan taat kepada putusan hukum dan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Disampaikan lebih jauh, terkait dengan pemberhentian pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perangkat desa diberhentikan, di antaranya karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Untuk aturan diberhentikan ini ada lima poin yang terdapat didalamnya, yakni yang bersangkutan genap usia 60 tahun, tidak proses hukum minimal 25 tahun, berhalangan tetap dan tidak bisa menjalan tugas, tidak memenuhi syarat syarat perangkat desa dan melanggar larangan-larangan menjadi perangkat desa.

Sehingga dalam hal pelaksanaan yang tidak sesuai dengan mekanismenya, ada jalur hukum yang harus ditempuh. Termausk putusan nanti dikeluarkan oleh PTUN. Maka dari itu, terganting dari pemerintah untuk menjalankan putusan dari PTUN tersebut.

Marwan, salah satu masyarakat Desa Korleko, mempertanyakan alasan kepala desa memberhentikan perangkat desa, dan melanggar aturan Permendagri tersebut. Persoalan itu dapat diselesaikan secara baik-baik supaya Desa Korleko aman, tenteram seperti desa-desa yang lain.

Camat Labuhan Haji, Rusno, mengungkapkan, dengan adanya pertemuan tersebut, ia menyimpulkan bahwa harus menunggu dan menghormati putusan hukum dari hukum terkecil sampai tertinggi. Sedangkan untuk di tingkat kecamatan menurutnya sudah selesai. (yon)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional