Mataram Masih Sulit Jadi Kota Layak Anak

Seorang anak menawarkan buah nanas di simpang tiga Jalan TGH. Faisal, Mataram, Minggu, 20 Desember 2020. Mataram telah mencanangkan sebagai Kota Layak Anak, namun langkah mencapai itu masih banyak tantangan. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram sejak 2014 lalu menggagas sebagai kota layak anak. Sejumlah indikator berusaha dipenuhi dan berhasil mendapat predikat madya. Untuk menjadi kabupaten/kota layak anak butuh proses panjang dan banyak tantangan.

Beberapa tantangan dihadapi antara lain adalah kasus pernikahan anak masih terjadi, pekerja anak, pengemis serta iklan promosi sponsor rokok dan lainnya. Angka pernikahan anak di tahun 2020 tercatat di Pengadilan Agama tujuh kasus. Data ini diperoleh dari permohonan dispensasi. Sedangkan, pernikahan anak masih banyak yang belum tercatat. Tantangan paling berat adalah iklan promosi dan sponsor rokok. Produk rokok masih dinilai masih menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) cukup potensi, sehingga pengendalian sulit diatur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyadari menjadi kota layak anak masih jauh. Berbagai tantangan dihadapi mulai dari perkawinan anak, maraknya iklan rokok dan lainnya.

Komitmen ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pemerintah, tetapi butuh partisipasi dunia usaha, media massa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya. “Iya, memang untuk KLA itu masih jauh,” kata Dewi ditemui akhir pekan kemarin.

Kota Mataram saat ini kategori madya. Tahapan menuju nidya, utama dan KLA harus kerja keras pemerintah serta stakeholder lainnya. Dewi menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan mulai dari membentuk forum anak di tingkat kelurahan. Pandemi Covid-19 menunda berbagai program disusun sebelumnya. Kendati demikian, pihaknya tetap memberikan panduan ke forum anak berupa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Tantangan kita forum harus banyak bergerak,” tandasnya.

Diakui Dewi, kasus pernikahan anak masih terjadi di Mataram. Data diterima dari Pengadilan Agama tujuh anak mengajukan dispensasi pernikahan karena sebelumnya sudah melakukan kawin selarian.  Sedangkan, perkawinan anak tidak tercatat juga banyak terjadi di masyarakat. Salah satu upaya meminimalisir pernikahan anak adalah bekerjasama dengan kader posyandu remaja. Anak – anak didorong menjadi pelopor dan pelapor, agar pendewasaan usia perkawinan disosialisasikan ke masyarakat. Namun demikian, butuh partisipasi serta dukungan berbagai elemen, sehingga pernikahan anak mampu diminimalisir. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here