Masyarakat Lingkar Hutan Masih Terjerat Rentenir

Ilustrasi rentenir (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Masyarakat lingkar hutan di NTB masih terjerat rentenir akibat terbatasnya akses terhadap permodalan untuk mengembangkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Masyarakat lingkar hutan menginginkan kehadiran koperasi simpan pinjam agar mereka tak terjerat ‘’bank subuh’’.

‘’Masih sebagian minjam di rentenir. Karena belum ada koperasi yang memberikan pinjaman,’’ kata Ketua Kelompok Tani Patuh Angen Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah (Loteng), Sukri, S. Pd dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela kegiatan penanaman bambu tabah di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Rurang, Kamis, 7 Februari 2019 siang.

Iklan

Mayoritas masyarakat di lingkar kawasan hutan masuk kategori kurang mampu alis miskin. Penghasilannya tak menentu. Diharapkan ada kehadiran koperasi yang dapat memberikan pinjaman kepada anggota kelompok tani yang mengembangkan budidaya tanaman HHBK, seperti kopi, vanili, madu trigona dan lainnya.

Menurutnya, masyarakat akan mampu membayar pinjaman di koperasi. Karena mereka sudah memiliki aset berupa tanaman HHBK. ‘’Dengan adanya koperasi, masyarakat punya tanaman, dia punya aset. Bisa digunakan membayar ke koperasi,’’ katanya.

Sukri mengatakan, masalah permodalan masih menjadi keluhan masyarakat di kawasan lingkar hutan. Terkait murahnya harga komoditas HHBK ketika musim panen, Sukri mengatakan telah mampu disiasati masyarakat. Dengan pembinaan dari pihak swasta, NGO dan stakeholders terkait, produk HHBK sudah mulai diolah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Namun, persoalan pemasaran masih menjadi pekerjaan rumah.

Untuk pengembangan HHBK di KDTK Rarung, kata Sukri, Kelompok Tani Patuh Angen memiliki anggota lebih dari 60 orang. Luas kawasan hutan yang dikembangkan dengan menanam tanaman hutan bukan kayu sekitar 40 hektare.

‘’Kita tanam bambu tabah, vanili, kopi dan madu. Kita fokus ke bambu dan vanili serta madu. Kalau bambu fokus ke rebung. Yang sudah lebih dua tahun dipotong jadi arang. Kita masih fokus ke rebungnya. Kita akan buat pupuk organik dari daun bambu. Kita kumpulkan, dicacah jadi pupuk. Ternyata hasilnya lebih bagus dari pupuk urea,’’ katanya.

Kasi  Usaha Kehutanan Bidang Pengelolaan Hutan Dinas LHK NTB, Oman Somantri, S. Hut, M. Si mengatakan desa-desa di sekitar hutan banyak yang miskin. Untuk itu, setiap kegiatan atau program di bidang  kehutanan harus bisa melibatkan masyarakat yang tujuannya dapat mengentaskan kemiskinan terutama masyarakat sekitar hutan.

‘’Jadi ini memang program ini tak bisa menjadi tanggung jawab Dinas LHK sendiri. Perlu kolaborasi semua pihak. Misalnya budidaya tanaman bambu, selain membutuhkan NGO juga perlu pendamping. Supaya budidaya menjadi terarah,’’ katanya.

Ia mengatakan bahwa memang masyarakat lingkar hutan masih banyak yang terjerat rentenir. Sehingga pemberdayaan masyarakat lingkar hutan perlu kolaborasi dengan OPD yang lain, seperti Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan lainnya.

‘’Memang masyarakat lingkar hutan belum banyak disentuh lembaga keuangan. Sehingga perlu keterlibatan banyak pihak,’’ katanya. (nas)