Masyarakat Langgar Protokol Kesehatan Disanksi Sosial dan Denda Rp100 ribu

Para pelanggar protokol kesehatan cegah Covid-19 yang terjaring pada hari pertama penegakan hukum Perda nomor 7 tahun 2020 dijatuhkan sanksi sosial dan denda sebesar Rp100 ribu.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Banyak Masyarakat masih mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknnya warga yang tak patuh protokol kesehatan cegah penularan Covid-19 terjaring operasi penindakan Perda NTB Nomor 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular. Operasi penindakan dilakukan oleh tim Satpol PP Lombok Barat (Lobar) bersama Satpol PP Provinsi NTB, serta dibantu aparat kepolisian dan TNI. Para pelanggar pun langsung dijatuhkan sanksi sosial dan denda sebesar Rp100 ribu.

Pantauan Suara NTB, operasi dilakukan tim gabungan satpol PP didukung aparat TNI-Polri dan kalangan MUI, TGH Taisir; Ketua FKUB Lobar, TGH M. Subki Sasaki; Ketua KNPI Lobar, Ari Suhaimi; serta TGH. Pattimura Farhan dari perwakilan Baznas. Tim gabungan melakukan operasi di jalur wilayah Gerung, mulai dari jalur Patung Koperasi, jalur Bundaran GMS hingga jalur BIL I dan BIL II. Puluhan petugas yang dikerahkan menyetop semua pengendara yang tak menggunakan masker. Kemudian mereka dibawa ke pos polisi GMS untuk disanski.

Iklan

Sebelum disanksi, mereka diingatkan lagi soal Perda nomor 7 tersebut, agar ke depan tidak melakukan pelanggaran lagi. Warga yang tak mampu membayar sanksi denda Rp100 ribu, diganti dengan sanksi sosial membersihkan rumput dan sampah yang ada di seputaran bundaran GMS. Warga disanksi membersihkan sampah dan rumput pun menggunakan rompi bertuliskan “Pelanggar Perda”.

Kepala Satpol PP Lobar, Baiq Yeni S. Ekawati mengaku miris, ada sebagian pengendara beranggapan, tidak harus memakai masker di dalam mobil. “Hasil sementara hari pertama operasi penegakan hukum ini, ternyata apa yang kami lakukan (sosialisasi) dari awal masih ada yang melanggar,” tegas dia.

Bagi pelanggar protokol covid-19 ini pun diberikan pemahaman dulu sebelum disanksi. Jumlah pelanggar ini menurut perkiraannya mencapai puluhan orang. “Sanksinya berupa sanksi administrasi (denda) Rp 100 ribu (perorangan), beda lagi kalau ASN Rp200 ribu dendanya. Sanksinya juga ada sanksi sosial,” tegas dia.

Untuk operasi selanjutnya, pihaknya merahasiakan lokasinya. Namun dipastikan berlanjut terus setiap hari. Hasil operasi kali ini akan dievaluasi.

Kapolres Lobar, AKBP Bagus S Wibowo mengatakan,operasi penindakan hukum ini dalam rangka menertibkan protokol kesehatan. “Kami dalam hal ini TNI-Polri pada posisi memberikan backup penuh bagi Satpol PP yang menjadi leading sector,” tegas dia.

Ia berharap dengan adanya tindakan ini bisa meningkatkan kedisiplinan warga. Operasi yang setiap hari digelar ini diharapkan memberi rasa disiplin terhadap protokol kesehatan cegah Covid-19 bagi warga dalam beraktivitas sehari-hari. Sasaran oprasi ini, lanjut dia, di berbagai titik di wilayah Lobar, di mana merupakan titik kegiatan masyarakat.

Perwakilan MUI, TGH Taisir menegaskan pihak ulama terlibat dalam operasi penertiban karena kepedulian terhadap masyarakat. “Kami ingin menyelamatkan masyarakat dari bahaya Covid-19,” jelas dia.

TGH. Taisir yang juga pimpinan Ponpes Assohwah Al-Islamiyah ini, menyampaikan, terkadang bahasa pemerintah dalam hal pencegahan kalau tidak melibatkan para tuan guru, kiyai, dan tokoh masyarakat kurang begitu sampai ke tengah-tengah masyarakat. “Karena itu kami atas kesadaran sendiri dari empat sekawan, terjun ikut dalam razia masker supaya berdampak lebih besar tentang pemahaman soal pentingnya memakai masker ini,” tegas dia. (her)