Masyarakat Keluhkan Beroperasinya Tambang Galian C

Taliwang (Suara NTB) – Masyarakat Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene mengeluhkan dampak dari beroperasinya tambang galian C di wilayah setempat. Mulai dari ruas jalan penghubung desa ke Kabupaten yang rusak parah hingga kerusakan lingkungan dampak dari beroperasinya tambang tersebut.

Pantauan Suara NTB, menggambarkan bahwa kondisi ruas jalan desa Lampok ke Kabupaten rusak parah. Material dari aktivitas galian C berupa batu dan tanah juga terlihat berserakan di ruas jalan tersebut. Bahkan kerusakan ruas jalan ini sampai ke desa Mura karena dimana jalan-jalan terlihat berlubang dan berdebu.

Iklan

Aktivitas penambangan juga mencemari udara bagi warga masyarakat sekitar. Karena debu dari alat pemecah batu (crusher) menyebar luas. Hal yang paling dikhawatirkan yakni kecelakan lalu lintas, karena ruas jalan yang dipenuhi material sangat rawan terjadi slip ban. Bahkan sudah ada kejadian terkait ruas jalan yang rusak tersebut. Tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan untuk melakukan perbaikan terhadap jalan tersebut.

Kepala Desa Lampok Kartono kepada Suara NTB, Rabu, 2 Mei 2018 tidak menampik kondisi jalan yang rusak tersebut. Hal ini juga sudah sering disuarakan oleh masyarakat ke pemerintah baik secara tertulis maupun secara lisan. Tetapi masih belum ada progres yang cukup menggembirakan bagi masyarakat di desa tersebut.

Pihaknya juga sempat dijanjikan mulai dikerjakan tahun 2018 ini, tetapi hingga saat ini belum juga ada progres yang baik. Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena dengan kondisi jalan yang berlubang serta banyak material bekas galian C sangat rawan terjadi kecelakan. “Hanya jalan saja yang dikeluhkan masyarakat dan kami berharap bisa segera diperbaiki oleh Pemerintah, ” ungkapnya.

Ditambahkannya, sementara terkait dengan tambang galian C yang ada di wilayah setempat, rata-rata sudah ada izinnya. Bahkan masyarakat juga tidak terlalu mengeluhkan adanya aktivitas tambang galian C tersebut. Sesuai izin yang ada, perusahaan yang melakukan penambangan di lokasi tersebut sekitar 4 (empat) hektar. Meskipun demikian, masalah yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat pasca perusahaan ini hengkang. Hal ini harus menjadi atensi bersama, karena dampak kerusakan lingkungan sudah cukup luas.

“Dari segi izin memang perusahaan ini sudah lengkap, tetapi yang kami khawatirkan jika perusahaan ini hengkang dan kami yang harus menerima dampak dari aktivitas tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pemukiman dan Pemukiman (PU-PRPP) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Armayadi ST mengatakan, untuk ruas jalan yang rusak di desa Lampok, tidak dianggarkan di APBD murni tahun ini (2018). Pihaknya juga tidak tahu Kades setempat mendapatkan informasi dari mana terkait perbaikan terhadap jalan tersebut di tahun 2018. Sementara untuk ruas jalan yang di informasikan sudah rusak parah, pihaknya juga perlu melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi ruas jalan tersebut.

“Saya tidak tahu ada anggaran untuk perbaikan jalan ini (Lampok) di APBD tahun 2018. Namun demikian, kita juga harus turun untuk melakukan pengecekan lapangan guna memastikan kondisi terkini terhadap jalan tersebut,” singkatnya. (ils)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here