Masyarakat Inginkan Reboisasi Hutan Gundul di Bima dan Dompu

Mataram (Suara NTB) – Kondisi hutan yang sudah gundul di Kabupaten Bima dan Dompu, menjadi keresahan masyarakat di dua daerah tersebut. Hal ini tergambar dalam laporan hasil reses yang disampaikan oleh 11 anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI.

Laporan hasil reses tersebut disampaikan oleh para anggota DPRD NTB dari Kabupaten Dompu,  Bima dan Kota Bima dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses, Rabu, 2 November 2016. Laporan hasil reses itu diserahkan melalui perwakilan mereka, Hj. Nurlaela C, SE kepada pimpinan DPRD NTB.

Iklan

“Masyarakat mengharapkan agar Pemerintah Provinsi NTB melakukan reboisasi hutan yang telah gundul di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu,” tulis para anggota DPRD NTB dalam laporannya.

Para anggota DPRD Dapil VI membagi daftar aspirasi yang mereka himpun dalam 10 bidang. Bidang pertama meliputi bidang infrastruktur jalan, jembatan, Dam, Bendungan, Embung dan lain-lain. Berikutnya, perikanan dan kelautan, bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bidang peternakan, bidang kehutanan, bidang pariwisata dan kebudayaan dan bidang perkebunan.

Dokumen laporan memperlihatkan, aspirasi paling banyak adalah di bidang infrastruktur. Dimana, masyarakat mendorong agar dilakukan perbaikan infrastruktur jalan provinsi dari Kecamatan Langgudu, Lambu, Sape, Wera, Soromandi di Kabupaten Bima. Kecamatan Kilo, Sanggar dan Tambora di Kabupaten Dompu.

Pembangunan jalan baru provinsi NTB yang melintasi lingkar selatan dari Kecamatan Woja ke Kecamatan Huu Kabupaten Dompu menuju Nanga Doro, Kecamatan Parado Kabupaten Bima masuk dalam daftar aspirasi bidang infrastruktur ini. Selanjutnya adalah pembangunan jalan baru Provinsi NTB dari kecamatan Manggelewa ke Tanjung Taropo menuju Kecamatan Kilo, Kabupaten Bima.

Masih di bidang infrastruktur, masyarakat juga menginginkan bantuan bronjong kali di Kota Bima, Dompu dan Kabupaten Bima. Selain itu, juga diperlukan adanya program bedah rumah tidak layak huni yang masih tersebar di berbagai daerah di Bima dan Dompu serta Kota Bima.

Di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, masyarakat mendorong agar anggota DPRD mereka memperjuangkan pengembangan pariwisata dan kebudayaan. Khususnya, memperluas pengenalan terhadap istana Kesultanan Bima, Museum dan Masjid Tertua Kesultanan Bima di Kota Bima.

Di Bidang Perkebunan, masyarakat mendorong agar ditempuh jalan penyelesaian atas kasus opukasi lahan HGU Peternakan PT. Asia Tunggal Inti dan HTI UTL oleh petani ternak di Doro Ncanga Kecamatan Pekat, Dompu. Juga, penyelesaian kasus PT. SMS, kebun tebu dan 10 pemegang HGU lainnya di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dan Tambora, Kabupaten Bima. Selain itu, dibutuhkan pula penyelesaian opukasi lahan HGU perkebunan PT. Sanggar Agro Persada oleh masyarakat Desa Kawinda Toi Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima.

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, menjelaskan, dari hasil kunjungan resesnya, para anggota DPRD NTB secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan DPRD NTB.

Setelah menerima laporan, pimpinan DPRD NTB wajib menyampaikan kesimpulan hasil reses tersebut dalam rapat paripurna. Selanjutnya, kesimpulan hasil reses inilah yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD pada pembahasan KUA/PPAS.

“Untuk diketahui, bahwa masa reses ke III anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun sidang 2016 telah dilaksanakan sejak tanggal 15 s/d 20  Oktober 2016. Sedangkan rapat dari masing-masing daerah pemilihan telah dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2016,” ujar Isvie menjelaskan. (aan/*)