Masyarakat di Kawasan Wisata Kebanyakan Jadi Pekerja Kasar

Giri Menang (Suara NTB) – Efek sektor pariwisata di wilayah Lombok Barat (Lobar) khususnya di Senggigi belum signifikan dirasakan masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan sumber daya manusia (SDM) setempat belum siap menghadapi kemajuan tersebut. SDM masyarakat sekitar masih rendah, karena kebanyakan lulusan SMP dan SMA sederajat.

TIDAK dipungkiri, minimnya SDM menjadikan masyarakat di kawasan pariwisata mau tidak mau harus bekerja di level menengah ke bawah. Kebanyakan mereka direkrut menjadi pekerja kasar, seperti tukang bersih (cleaning service), tukang jaga dan tukang kebun.

Iklan

Kepala Desa Senggigi H. Ilham, mengaku, banyak warganya yang bekerja di sektor pariwisata. Masyarakat setempat berupaya difasilitasi oleh desa agar bisa bekerja di vila, hotel dan hiburan. Namun tak dipungkiri, kebanyakan mereka bekerja di sektor menengah ke bawah. “Sejauh ini 30 persen atau sekitar 500 warga kami bekerja di sektor pariwisata, tapi mereka kebanyakan kerja kasaran (menengah ke bawah),” tuturnya, Rabu, 9 Mei 2018.

Menurutnya, banyaknya warga yang bekerja kasaran disebabkan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, bahkan tertinggi tamatan SMA sederajat. Pengalaman mereka juga terbatas. Akan tetapi masyarakat sendiri tidak mau tahu terkait tingkat pendidikan mereka, asalkan mereka diterima bekerja. Di sisi lain, pihak perusahaan memiliki standar dan tolok ukur dalam menerima pekerja. Bahkan mereka memiliki perbandingan, mana yang tamat sekolah, tamat SD, SMP dan SMA serta warga yang pernah ikut training (pelatihan) dan yang belum pernah ikut pelatihan.

Kebanyakan masyarakat jelasnya termasuk yang lulusan SMA yang bekerja tidak pernah ikut pelatihan, karena kebanyakan mereka tidak mau. Padahal pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitasnya SDM agar mampu menduduki posisi yang baik di perusahaan.

Pihak desa mendorong agar mereka ikut pelatihan, tetapi pola pikir masyarakat yang keliru. Sebab ketika sudah tamat SMA, mereka langsung mau bekerja, sementara pihak perusahaan ingin kualitas pekerja dengan SDM yang baik. Hal inilah kadang kala menyebabkan desa malu lantaran kualitas SDM rendah. Sebab masyarakat sendiri terkesan memaksa harus masuk bekerja. Sementara, di satu sisi pihak perusahaan i tidak berani tak mengakomodir permohonan warga, sehingga terpaksa menerima pekerja dengan kualitas SDM kurang kualifikasi.

Untuk memperbaiki nasib para pekerja ini pihaknya akan menginisiasi pelatihan kepada masyarakat. Desa akan mengalokasikan melalui DD atau ADD untuk mengadakan pelatihan. Selain itu pihaknya mendorong pemda memperbanyak pelatihan bagi masyarakat. Hal ini penting ditumbuhkan agar masyarakat tidak saja terus menerus menjadi pekerja kasaran, namun bisa memperbaiki posisi mereka di perusahaan. “Di sinilah perlu diintervensi oleh pemda untuk perbanyak pelatihan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kades Senteluk Fuad Abdul Rahman. Diakuinya, banyak pengelola vila dan hotel di daerah setempat seharusnya fokus untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Sejauh ini baru beberapa saja perusahaan yang memberikan dana sosialnya untuk pemberdayaan. ” Perusahaan ini juga harus mengarahkan CSR (corporate social responsibility) ke pemberdayaan masyarakat, sebab banyak yang belum maksimal mengarahkan CSR nya,” ujarnya.

Di sektor pendidikan juga harus diperhatikan dari pihak perusahaan, paling tidak dari CSR diarahkan untuk pembiayaan pendidikan berupa beasiswa. Pihaknya sudah mulai menginisiasi progam ini, sehingga sudah ada beberapa perusahaan yang peduli terhadap pendidikan anak-anak sekitar. (her)