Masuki 2018, Pemprov NTB Kencangkan Ikat Pinggang

Mataram (suarantb.com) – Memasuki tahun 2018, Pemerintah Provinsi NTB akan mengencangkan ikat pinggang. Hal ini diakui Sekretaris Daerah NTB,H. Rosiady H. Sayuti lantaran ada keterbatasan fiskal yang mengancam, sementara masih ada beberapa target pembangunan yang belum tuntas.

“Puasalah dulu ya. Tahun 2018 kita harus ikat pinggang,” sahutnya ditemui Rabu, 18 Oktober 2017.

Iklan

Rosiady menjelaskan di akhir masa jabatan pemerintahan TGB-Amin tersebut, Pemprov NTB akan fokus mengerjakan target-target pembangunan yang belum tercapai. Namun, jumlah anggaran yang lebih rendah pada 2018 dibanding 2017 menjadi perhatian.

“Tahun 2018 kita tidak lagi mendapatkan anggaran silpa seperti tahun 2017 yang hampir Rp 300 miliar. Itu kan mempengaruhi postur pendapatan kita. Dari penundaan bayar dari DMB yang tahun ini, kita dapat Rp 80 miliar lebih, tahun depan tidak ada lagi. Sehingga ada sekitar Rp 1 triliun yang selisih belanja langsung antara 2017 dan 2018,” paparnya.

Masalah anggaran ini juga terjadi lantaran 2018 ada beban anggaran pilkada yang harus ditanggung Pemprov NTB. Ditambah infrastruktur jalan tahun jamak yang harus dibayar. Sehingga, menurut Rosiady akan susah untuk membagikan anggaran pada masing-masing SKPD.

“Kita akan prioritaskan pada SKPD yang menangani program-program unggulan ya g target capaiannya belum tercapai. Hanya itu yang kita bisa fokuskan, yang lain banyak yang hanya rutin saja di 2018,” ucapnya.

Ditanya tentang upaya efisiensi anggaran menjelang 2018, dipastikan ada. “Itu sudah pasti. Rehab kantor tidak ada, belanja kendaraan tidak ada, perjalanan dinas dibatasi,” pungkasnya. (ros)