Massa Pertanyakan Penanganan Dugaan Tipikor Pasar Sambelia

Massa aksi saat berunjuk rasa di depan kantor Kejari Lotim untuk mempertanyakan kelanjutan penanganan dugaan Tipikor Pasar Tradisional Sambelia tahun 2015, Kamis, 17 September 2020.(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Senyapnya penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Sambelia, Lotim tahun 2015 menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Tak terkecuali dari kalangan masyarakat yang tergabung dalam Kajian Advokasi Sosial dan Transparansi Anggaran (KASTA) NTB cabang Lotim. Mereka kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kejari Lotim yang menangani kasus tersebut, Kamis, 17 September 2020.

Dalam orasinya, Presiden KASTA NTB cabang Lotim, Lalu Wink Haris, menerangkan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kadis PUPR Lotim, inisial LM dalam pembangunan Pasar Sambelia. Di mana, LM pada saat itu bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lotim.

Iklan

LM sendiri sejak tahun lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Lotim. Hanya saja sampai saat ini belum jelas arah penanganannya. Bahkan, karir LM semakin cemerlang dengan menduduki jabatan strategis sebagai Kadis PUPR Lotim. “Kita mempertanyakan kenapa pejabat dengan status tersangka belum juga ditahan. Bahkan masih diberikan jabatan,” terangnya.

Maka dari itu, ia meminta kepada Kejari Lotim untuk memperjelas alasan belum dilakukan penahanan tersebut. Menurutnya, alasan dari Kejari Lotim terkait belum keluarnya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilainya merupakan alasan klasik untuk mengulur waktu dalam melakukan penanganan lebih lanjut. “Harus jelas alasan yang diberikan Kejari Lotim. Jangan malah dilempar kembali ke BPKP,” kritiknya.

Kasi Pidsus Kejari Lotim, Wasita Triantara, yang menerima massa aksi menyampaikan, jika kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Sambelia dengan dua orang tersangka tetap berlanjut sebagaimana mestinya. Untuk kelanjutannya, pihak dari Kejari Lotim masih menunggu hasil audit dari BPKP perwakilan NTB. “Kasusnya tetap berproses,” katanya singkat.

Diketahui, proses audit terhadap hasil kerugian negara dugaan korupsi Pasar Sambelia tahun 2015 yang dilakukan oleh BPKP perwakilan NTB tak kunjung keluar. Akibatnya, penanganan kasus yang sudah menetapkan dua orang tersangka ini terkesan jalan di tempat meskipun sudah ada nilai kerugian negara dari hasil audit internal Kejari Lotim sebesar 20 persen.

Hanya saja, kerugian negara itu belum dapat dijadikan rujukan total nilai kerugian yang timbul akibat perbuatan dugaan korupsi yang dilakukan oleh PPK, LM dan rekanan A pada proyek senilai Rp2 miliar tersebut. Untuk pemeriksaan sebagai status tersangka pun harus menunggu hasil audit BPKP keluar.

Sementara kedua tersangka di penyidikan umum beberapa kali sudah diperiksa. Untuk di penyidikan umum sebagai status tersangkanya yang belum. Di mana pemeriksaan akan dilakukan setelah audit BPKP keluar. Adapun untuk menghindari kedua tersangka melarikan diri, Kejari Lotim pada bulan Desember lalu sudah mengajukan pencekalan ke luar negeri terhadap kedua tersangka. Permintaan pencekalan dilayangkan kepada Imigrasi pusat melalui Kejati NTB dan Kejagung.

Dalam dugaan korupsi pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kecamatan Sambelia yang dibangun tahun 2015 lalu, Kejari Lotim menggunakan dua ahli yakni ahli teknis bangunan dari akademisi dan ahli penghitungan kerugian negara dari BPKP. Sementara untuk kerugian negara dalam kasus ini masih berjalan. Namun diperkirakan kerugian negara yang timbul sebesar 20 persen dari nilai proyek sebesar Rp2 miliar. (yon)