Masih Berduka, Bawaslu Tunda Sidang Lanjutan Gugatan SUKA

Irwan. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Sidang lanjutan gugatan pasangan H Syaifurrahman Salman, SE, MSI – Ika Rizky Feryani (SUKA) di Bawaslu Kabupaten Dompu ditunda hingga Sabtu, 3 Oktober 2020 pagi ini. Penundaan karena Bawaslu masih dalam suasana duka pasca meninggalnya Sri Rahmawati, SE., komisioner Bawaslu, Jumat, 2 Oktober 2020.

“Tunda besok jam 9 pagi, karena dalam keadaan duka (meninggal Sri Rahmawati, SE). Kita baru informasi lisan ke pemohon dan termohon, nanti kita ikuti dengan surat,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs Irwan kepada Suara NTB, Jumat, 2 Oktober 2020.

Iklan

Sesuai keputusan majelis sengketa pada persidangan pembacaan tuntutan pasangan SUKA selaku pemohon dan jawaban KPU Dompu selaku termohon, Kamis, 1 Oktober 2020., pada Jumat (2/10) kemarin sejatinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas dan saksi. Namun berita duka meninggalnya Sri Rahmawati, SE., sehingga sidang lanjutan ditunda.

Pada persidangan perdana, Kamis sore., KPU Kabupaten Dompu tetap berpendirian menolak pasangan SUKA sebagai peserta Pilkada karena tidak memenuhi syarat (TMS). H Syaifurrahman Salman, SE belum sampai jeda 5 tahun setelah menjalani pidana atas putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 UU no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

KPU Kabupaten Dompu dalam sidang ajudikasi tersebut diwakili oleh 3 komisionernya yaitu Agus Setiawan, SH., Sulastriana, SE., dan Anshori, SE. Sementara pasangan SUKA diwakili tim hukumnya yang dipimpin Kisman Pangeran, SH. Sidang ini dipimpin langsung Drs Irwan selaku ketua majelis dan didampingi Swastari HAZ, SH selaku anggota.

KPU Dompu dalam jawabannya, menyampaikan kata mantan terpidana berbeda dengan mantan nara pidana. Fatwa MA nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015 secara jelas merinci antara mantan terpidana dan mantan nara pidana. Fatwa MA ini juga sejalan dengan undang – undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, maupun peraturan Menkum HAM RI no. 3 tahun 2018. Bebas bersyarat diantara hak nara pidana yang masih dalam pembinaan, dan itu bisa dikembalikan ke dalam Lapas apabila melanggar ketentuan.

Dalam pasal 7 ayat (2) poin g undang – undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, maupun pasal 1 poin 21 dan pasal 4 ayat (2a) PKPU No 1 tahun 2020 tentang pencalonan, mensyaratkan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

H Syaifurrahman Salman, SE berdasarkan putusan pengadilan dengan perkara nomor 660K/PID.khusus/2012 terlibat tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 UU no 31 tahun 1999 dengan hukuman 5 tahun dan denda Rp.200 juta. Ia pertama kali ditahan pada 13 Mei 2011 dan menjalani pembebasan bersyarat tanggal 23 Oktober 2014.

Selama menjalani hukuman, H Syaifurrahman mendapatkan remisi dengan total 7 bulan. Tapi H Syaifurrahman pernah dibantarkan oleh jaksa karena sakit, dan menjalani tahanan kota. Dimana 5 hari tahanan kota dihitung 1 hari tahanan di dalam lapas. Setelah dikalkulasi, H Syaifurrahman menjalani bebas akhir pada 28 Maret 2016.

“Masa jeda 5 tahun bertepatan pada 28 Maret 2021, sedangkan pendaftaran calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Dompu tahun 2020 adalah 4 sampai 6 September 2020, sehingga pemohon disimpulkan tidak memenuhi syarat,” kata Agus Setiawan membacakan jawaban termohon.

Sebelumnya, Tim hukum pasangan SUKA lebih awal membacakan gugatannya secara bergilir oleh 5 orang advokat. Dalam gugatannya, H Syaifurrahman Salman, SE dinyatakan sudah memenuhi syarat sebagai calon Bupati Dompu karena sudah lebih dari 5 tahun. Catatan ekspirasi 27 Oktober 2014 dari Lapas kelas II Mataram dan 4 kali mendapat remisi sebanyak 7 bulan. Ini diperkuat dengan Undang – undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan fatwa MA tahun 2015 bahwa bebas bersyarat masuk sebagai mantan narapidana. “Kalau dihitung mulai 24 Oktober 2014, berarti H Syaifurrahman sudah melebihi masa jeda 5 tahun,” kata tim hukum pasangan SUKA dalam gugatannya.

Pada sidang lanjutan, Jumat (2/10) ini, Bawaslu menjadwalkan pemeriksaan berkas dan saksi – saksi. KPU rencananya tidak akan menggunakan saksi ahli, tapi lebih kepada menunjukan alat bukti berupa dokumen, termasuk surat keterangan dan berita acara. “KPU rencananya tidak menggunakan saksi ahli. Kami lebih kepada alat bukti – alat bukti berupa dokumen, baik itu form undangan, surat – surat keterangan, berita acara klarifikasi dan sebagainya,” katanya.

Sementara Kisman Pangeran, SH dari tim hukum pasangan SUKA mengatakan, jawaban KPU atas gugatan pihaknya tidak diharapkan. Karena itu, pihaknya akan menghadirkan saksi – saksi dan tim ahli. Ada 3 orang tim ahli yang akan dihadirkan yaitu tim ahli dari Mataram, Malang, dan dari Jakarta. Namun tim ahli dari Jakarta ini tidak bisa hadir langsung karena Jakarta sedang menerapkan PSBB diperketat. Dua orang saksi ahli dari Malang dan Mataram akan hadiri langsung di persidangan. “Kita yakin menang, dan gugatan kami akan dikabulkan (Bawaslu),” kata Kisman kepada wartawan usai sidang. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional