Masalah Tumpang Sari, ICI Desak Dewan Bentuk Pansus

Pemuda yang tergabung dalam Insan Cita Institut (ICI) saat menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Dompu, Rabu, 4 Maret 2020. (Suara  NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Insan Cita Institut (ICI) Kabupaten Dompu, menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD. Mereka menuntut agar 29 anggota dewan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Terkait kasus dugaan penyelewengan bantuan bibit jagung dan kedelai untuk program tumpang sari pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) tahun 2019.

Dari total 371 Kelompok Tani (Poktan) yang terdaftar dalam CPCL atau tercatat sebagai penerima bantuan bibit, ada sekitar 185 orang yang tidak diberikan bantuan. Jika 185 Poktan tersebut minimal beranggotakan 10 orang, dipastikan ribuan petani yang telah dirampas haknya.

Iklan

“Jika anggota DPRD tidak berani menyikapi persoalan ini maka anggota dewan kehilangan marwah sebagai representasi rakyat. Jika pernyataan ini mau digugurkan, satu saja pembuktiannya anggota DPRD segera membentuk panitia khusus untuk menyikapi setiap persoalan di Dinas Pertanian dengan hak angket yang telah diberikan oleh negara,” tegas Direktur ICI, Slamet Abdi Sentosa dalam orasinya.

Sebelum akhirnya kasus tersebut dilaporkan secara resmi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Slamet Abdi Sentosa mengulas, tertanggal 25 September 2019 kemarin Distanbun Dompu mengajukan permohonan bantuan bibit jagung dan kedelai untuk program tumpang sari ke Dinas Pertanian Provinsi NTB.

Permohonan itu kemudian direalisasikan lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD I Pemprov NTB dengan rencana tanam Bulan Oktober-November 2019. Hal itu sebagaiman tertuang dalam surat pertanggungjawaban mutlak Kadistabun Dompu, Ilham, SP.

“Perlu digaris bawahi dan menjadi perhatian khusus anggota DPR. Kenapa kami persoalkan program tumpang sari ini, karena Bulan Oktober sesuai rencana tanam yang diusulkan, itu bukan musim tanam kedelai,” jelasnya.

Disamping program tumpang sari, lanjut dia, ada banyak persoalan lain yang menuntut keberanian anggota dewan untuk menyelidikinya. Seperti misalnya pengadaan alsintan, program monokultural, tumpang sari jagung kedelai, tumpang sari jagung padi hingga dugaan jual beli alat pertanian. Namun pada kesempatan ini, ICI baru bisa menyerahkan dokumen lapangan yang berkaitan langsung dengan masalah program tumpang sari jagung dan kedelai yang diduga bermasalah.

Sementara itu, anggota Komisi II Dompu, Pahlawan Indra Jaya yang menemui masa aksi belum berani memastikan Pansus terbentuk di DPRD. Namun demikian, sebagai tindaklanjut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk memastikan sikap apa yang akan diambil.

“Kami segera melaporkan ini pada pimpinan, apapun hasilnya langsung diiformasikan ke teman-teman ICI,” tandasnya. (jun)