Masalah Permukiman Jadi Isu Sentral Pascabencana

Contoh pembangunan Risha. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Saat ini yang menjadi isu sentral dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa yaitu masalah permukiman. Ada beberapa kendala yang dihadapi selama ini. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar, M.Ec. Dev, mengatakan, sejak awal ada keraguan setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018, tidak ada nama Sumbawa.

‘’Kami ragu, ragu bersosialiasi kepada masyarakat. Telat start sebenarnya,’’ katanya dalam .

Iklan

Masalah lainnya yang muncul yaitu mengenai pilihan rumah. Awalnya Risha mengemuka, kemudian muncul alternatif Riko. Hal itu mengubah pilihan masyarakat yang kemudian menjadi persoalan. Kemudian muncul juga mengenai penentuan SK dan Kelompok Masyarakat (Pokmas).

‘’Pertama Pokmas dibuat berdasarkan klasifikasi kerusakan, berat sesama berat. Kemudian berdasarkan pilihan rumah yang akan dibuat. Serta pertimbangan masyarakat sebagai objek sasaran. Ini yang membuat masyarakat ini menimbang-nimbang,’’ katanya.

Iskandar mengatakan, saat ini sudah keluar SK yang menurutnya sudah tuntas. Terkait rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi pun sudah disusun pihaknya. Ditargetkan penanganan gempa Sumbawa akan selesai paling lambat pada akhir Desember 2019.

Pada masa transisi ke pemulihan yang akan berakhir pada Februarai 2019, pihaknya mengupayakan sektor permukiman atau perumahan ditangani lebih awal, selain itu juga sektor pendidikan. Terkait sektor kesehatan pihaknya masih bernegosiasi dengan Kementerian Kesehatan.

Di sektor pendidikan, Iskandar mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) akan menangani fasilitas pendidikan yang mengalami rusak berat. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menangani fasilitas yang rusak sedang dan ringan. Diupayakan penanganannya berakhi pada akhir Desember 2018 ini.

Terkait perumahan, Iskandar menyampaikan ketika rapat terakhir dengan BRI, salah satu informasi yang penting, sudah ada transfer dari BNPN yang baru sebatas sebanyak alokasi untuk SK pertama sebanyak 1.076 KK. Bagi SK berikutnya, belum ada transfer baru.

‘’Sehingga  mereka berpikir membuka rekening bagi masyarakat yang namanya sudah tercantum pada SK berikut. Kita harus menuntaskan sampai akhiar 2019,’’ katanya.

Iskandar menjelaskan, pada rencana rekonstruksi dan rehabilitasi, pembiayaan sesuai kewenangan daerah mencapai Rp218.165.000.000. Jika seluruhnya ditanggung Pemerintah Kabupaten Sumbawa, menurutnya hampir tidak mungkin. Oleh karena itu pihaknya memperjuangkan di rapat rekonsiliasi di Jakarta, dan bisa menekan menjadi Rp17.964.000.000, yang dipikirkan oleh Kabupaten melalui APBD Perubahan tahun 2018 dan APBD tahun 2019.

Sementara kepada Pemprov NTB, karena ada objek kewenangan Pemprov, dalam rencana aksi pihaknya terdapat sekitar Rp9,7 miliar dari yang seharusnya sesuai kewenangan mencapai Rp20 miliar. Sisanya ditangani oleh Kementerian, Bansos, dana siap pakai, hibah, dan diharapkan dari dunia usaha. “Nanti dilakukan koordinasi lebih intensif,” pungkas Iskandar.

Masuk APBD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa dalam penanganan bencana gempa bumi membantu dalam hal pelaksana teknis kegiatan. Berkaitan dalam hal desain dan sebagainya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji K, ST, mengatakan, terkait infrastruktur pihaknya bersyukur karena jalan dan jembatan tidak terdampak gempa. Rumah, sekolah, dan masjid yang cukup banyak terdampak. Untuk sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten sudah didatangi semuanya.

Bagi bangunan yang mengalami rusak berat, diusulkan pada rencana aksi untuk kementerian. Sedangkan untuk bangunan yang mengalami rusak ringan dan sendang mejadi kewenangan kabupaten.

‘’Alhamdulilah pada APBD Perubahan sudah kita masukkan untuk rusak ringan, kebetulan leading sector kita berikan ke Dinas Pendidikan bagi sekolah, dan Puskesmas dan Pustu ke Dinas Kesehatan. Khusus PUPR, kami membantu dalam hal sebagai pelaksana teknis kegiatan,’’ jelasnya.

Saat tanggap darurat lalu, Suharmaji mengakui banyak tantangan yang dihadapi. Seperti sulitnya pendataan di wilayah pulau dampak dari adanya isu tsunami. Selain itu posisi geografis yang cukup berat.

Kendala lainnya, alat berat yang masih menggunakan roda besi dikhawatirkan merusak jalan kabupaten. Kemudian kendala lainnya berkaitan dengan kondisi kampung yang lebar jalannya rata-rata hanya 2,5 meter. Sementara letak rumah yang roboh tidak terkumpul. ‘’Itu kondisi kami di sana, saat melakukan perobohan,’’ jelasnya.

Semua SKPD Bergerak

Gempa beberapa waktu lalu telah mengakibatkan sebanyak 151 rumah rusak berat di Kabupaten Sumbawa. Mereka pun harus rela tidur di tenda-tenda darurat untuk sementara waktu.

Berbagai upaya penanganan sejak gempa mulai terjadi hingga penanganan pasca gempa dilakukan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Termasuk adanya berbagai kendala lapangan yang turut menyertai proses penanganan korban gempa.

Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin, mengungkapkan data rumah rusak berat sebanyak 151 rumah. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan ini nantinya akan dibangunkan hunian sementara dengan jenis rumah sesuai keinginan masyarakat.

‘’Sekarang di Sumbawa ada rapat tentang percepatan pembangunan Sumbawa terkait sosialisasi tentang pembentukan Pokmas maupun pemilihan rumah rumah yang diminati masyarakat,’’ kata Zainal Abidin kemarin.

Hasil kesepakatan rapat terkait dengan pemilihan jenis rumah, nantinya akan dilakukan sosialisasi di berbagai kecamatan terdampak gempa.

Sehingga dengan sosialisasi ini, BPBD Kabupaten Sumbawa dapat segera melakukan kontrak dengan pihak ketiga baik suplier dan aplikator terutama untuk kecamatan yang sudah masuk rekening di kecamatan Buer dan Alas Barat untuk segera dilakukan pembangunan huntara.

“Ada 151 yang rusak berat inilah yang akan dibangun terlebih dahulu di Sumbawa dan telah dibentuk dalam 15 Pokmas,” ungkapnya.

Ketersediaan Air Bersih

Sementara itu, Kadis PRKP Sumbawa, Ir. A. Rahim, menegaskan bahwa berdasarkan data jumlah korban gempa seluruhnya di Sumbawa membutuhkan sebanyak 1.500 unit Huntara.

Jumlah tersebut sebagiannya telah dibangun berkat bantuan NGO seperti Rumah Zakat sebanyak 10 unit di Pulau Bungin, PMI sebanyak 30 unit, dan NU Peduli 30 unit serta lain sebagainya.

“Pembangunan Huntara yang telah dilaksanakan oleh sejumlah NGO berasal dari Rumah Zakat sebanyak 10 unit di Pulau Bungin dari 50 target. Kemudian Huntara dibangun oleh NU di Kecamatan Alas dan Alas Barat serta Pulau Bungin sebanyak 30 unit Huntara, kemudian oleh PMI sebanyak 30 unit dari target 300,” jelasnya seraya menyebut jumlah tersebut belum cukup karena masih di luar target yang disusun APBD yakni pembangunan 1.500 Huntara.

Selain persoalan Huntara, A. Rahim juga menyorot ketersediaan air bersih pascagempa khususnya di Pulau Bungin. Diakui jika ketersediaan air bersih di pulau Bungin belum mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Tidak terpenuhinya pelayanan air bersih disebabkan saluran pipa air di Pulau Bungin sangat kecil. Sehingga pada saat kebakaran tak berselang lama usai gempa, air yang keluar sangat kecil, sehingga tidak mampu digunakan untuk memadamkan api.

‘’Kita sudah minta agar saluran pipa air diubah dari ukuran 4 inci ke ukuran 6 inci,’’ imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Sumbawa, Tri Karyati, S.Sos., pada Senin siang ini akan membawa usulan nama-nama calon penerima jaminan hidup (Jadup) ke Kementerian Sosial secara bertahap. Mereka para penerima Jadup merupakan para korban gempa yang rumahnya rusak berat.

‘’Untuk urusan Jadup bagi korban gempa prioritasnya hanya untuk yang rusak berat. Kami sedang siapkan untuk kami ajukan ke Kemensos.’’

Namun demikian, belum semua korban gempa bisa diusulkan sebagai penerima Jadup karena prosesnya masih dilakukan bertahap mengingat datanya masih dalam penyusunan by name by address.

‘’Dan kami memang diberi kesempatan bertahap sehingga dilakukan bertahap. Karena mengingat pengajuan usulan Jadup itu memang 90 hari.’’

Di samping akan membawa usulan nama penerima Jadup, pihaknya juga telah membuatkan usulan penerima santunan untuk korban gempa yang mengalami luka berat, termasuk juga untuk Huntara. ‘’Itu yang kami bawa. Itu yang kami bawa Senin siang. Mudahan dari Kemensos dapat segera terealisasi,’’ harapnya.

Sementara, BPKAD Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan anggaran senilai 20,650 miliar untuk proses pemulihan korban gempa di Sumbawa. Seluruh anggaran itu akan digelontorkan untuk enam SKPD yang menjadi leading sector perbaikan terdampak gempa seperti Dinas PUPR, Dikbud, Disos, Dikes, BPBD dan BPKD.

Total anggaran 20,650 miliar tersebut nantinya dipergunakanuntuk penanganan tanggap darurat, pembangunan Huntara, untuk tim fasilitator, kemudian untuk rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan, Tagana, dan Jadub selama tiga bulan. Di samping itu juga untuk distribusi pengadaan air bersih dan dan pengadaan tenda serta tata rumah penduduk.

‘’Itu yang kita anggarkan di tahun 2018 ini belum termasuk nanti di tahun 2019 nanti,’’ terang Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Drs. H. Baharudin, MM.

Utamakan yang Terparah

Soal pendataan masih menjadi catatan bagi Pemkab Sumbawa. Pasalnya korban dengan rumah rusak semakin bertambah dengan adanya beberapa kali gempa susulan setelah gempa utama. Pemkab disarankan untuk lebih mengutamakan wilayah dengan kerusakan terparah.

‘’Persoalannya juga soal pendataan kecamatan atau wilayah yang terdampak gempa. Program penangangan pascagempa tidak hanya diberikan kepada kecamatan yang terdampak, namun juga yang tidak terkena gempa,’’ kata Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Lalu Budi Suryata.

Ia menyarankan agar pendataan dan program penanganan pascabencana lebih difokuskan di lima kecamatan terparah di Kabupaten Sumbawa. Sehingga penanganannya menjadi terukur dan lebih cepat dilakukan. Proses pemulihan juga dapat dilakukan dengan lebih mendetail dan fokus pada satu hal itu.

‘’Kalau hal lain, saya sangat apresiasi Pak Bupati, cepat sekali tanggapnya. Sekarang soal dana ini saja yang harus dibenahi menurut saya,’’ ujarnya.

Pihaknya juga akan memberikan dukungan anggaran untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satunya dengan mendorong alokasi anggaran di APBD Perubahan senilai Rp22 miliar. Dengan demikian, anggaran ini dapat digunakan untuk membantu proses penanganan pascagempa di Sumbawa.

‘’Yang tidak kalah penting juga soal langkah pencegahan dan mitigasi bencana. BNPB bersama Pemkab Sumbawa harus lebih gencar melakukan sosialisasi. Kami juga akan merelakan 10 persen dana aspirasi kami untuk sosialisasi tentang mitigasi bencana untuk kedepannya,’’ ujarnya.

Selain soal data, ia juga mengkritisi soal aturan tentang penanganan bencana yang dianggap tidak konsisten. Salah satunya soal waktu pemberian jadup (jaminan hidup). Ia melihat adanya ketidaksesuaian antara aturan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Hal ini juga membuat pemerintah daerah dan warga menjadi bingung. Sehingga ia berharap aturan tentang penanganan pascabencana ini juga dapat diperjelas oleh pemerintah.

Data Korban Bertambah

Sekretaris Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, M.Se mengatakan bahwa jumlah warga yang melapor rumhnya mengalami kerusakan terus bertambah. Sebab di Kabupaten Sumbawa beberapa kali terjadi gempa susulan berkekuatan hingga 5 SR lebih. Sehingga korban yang rumahnya mengalami kerusakan juga terus bertambah. Inilah yang membuat proses verifikasi data menjadi sedikit lebih lama dari yang seharusnya.

‘’Waktu gempa awal itu, warga sepakat tidak ada yang melapor. Tapi pas gempa susulan lagi tanggal 5 dan tanggal 8 banyak warga yang melapor. Yang awalnya jumlah kerusakan 9.901, bertambah menjadi 12 ribu,’’ ujarnya.

Pihaknya juga akan membuat portal khusus, sehingga warga dan pemerintah bisa memantau kondisi terkini kerusakan akibat gempa. Selain itu juga, warga bisa mendapatkan informasi terkini terkait penanganan pascagempa yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

“Kami akan buka portal khusus juga, nanti akan terkoneksi dengan portal di provinsi,” ujarnya.

Pemulihan Trauma di Destinasi Wisata

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa juga memberikan dukungan kepada warga korban gempa dengan melakukan trauma healing. Dinas ini berupaya untuk mengurangi rasa trauma warga sehingga bisa lebih optimistis dan bisa bangkit kembali.

“Kami bersama dengan berbagai pihak melakukan trauma healing kepada warga, terutama yang ada di destinasi wisata. Ini juga bertujuan untuk memberikan semangat kepada mereka akan pentingnya kita bangkit bersama setelah bencana,” ujar Kepala Disporabudpar Kabupaten Sumbawa H. Junaidi.

Ia mengatakan pada saat terjadi gempa, banyak wisatawan yang ke luar dari Kabupaten Sumbawa. Mereka khawatir akan menjadi korban jika terus berada di daerah ini. pihaknya saat ini tengah berupaya untuk meyakinkan wisatawan bahwa Kabupaten Sumbawa sangat aman untuk dikunjungi.

“Kita juga melakukan berbagai promosi di dalam dan luar daerah. Harapannya wisatawan bisa berkunjung kembali, karena daerah kami sangat aman untuk dikunjungi,” ujarnya. (ron/dys/lin)