Masalah KEK, Ali BD Minta Jangan Tutup Pintu Negosiasi

Selong (Suara NTB) – Masih adanya masalah di balik rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan Mandalika Resort Lombok Tengah (Loteng) disorot Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan. Kepada wartawan di Suryawangi Selasa, 22 November 2016, ia menyatakan, dalam menjalankan program pemerintah mestinya jangan pernah menutup pintu negosiasi dengan masyarakat.

Menurut orang nomor satu di Lotim ini, melakukan negosiasi merupakan salah satu ciri bangsa yang berbudaya. Melalui negosiasi inilah bisa ditemukan jalan keluar terbaik untuk masyarakat dan pemerintah dalam merealisasikan programnya.

Iklan

Pandangan Ali BD, dengan harga berapapun dibayar tidak harus diberatkan. Meski dibayar dengan harga Rp 40 juta sekalipun kalau rakyat senang, maka dinilai tidaklah menjadi masalah. Tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Negara juga tidak akan rugi. “Jangan ada yang merasa rugi, tujuan pembangunan ini kan untuk kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Diakuinya, masalah KEK di Lotim sudah lama sekali dicanangkan. Mulai dari LTDC kemudian beralih ke BTDC dan kini menjadi ITDC. Proses panjang itu katanya bukan kemudian menyalahkan masyarakat. “Berlarut-larutnya masalah jangan menyalahkan masyarakat,” katanya.

Tujuan pemerintah menghadirkan program pengembangan KEK tersebut dinilai Bupati cukup bagus. Untuk itu disarankan terus untuk melakukan dialog dengan para pemilik lahan. Diketahui, terakhir masing-masing lahan dibayar Rp 4,5 juta per are, namun masih ditolak oleh masyarakat pemilik lahan.

Lebih jauh bicara soal KEK, dinyatakan bupati hanya sebagai sebuah sebutan dan magnet investasi. Namun sejatinya, KEK itu ada di setiap sudut. Semua kawasan di Indonesia ini bisa dikembangkan menjadi KEK.

Prinsip pembangunan yang dijalankan pemerintah ini adalah pembangunan semesta. Semua kawasan harus dikembangkan. “Bukankah seluruh kawasan Indonesia ini adalah KEK,” tegasnya.

Bupati juga mengkritik, bangsa ini terlalu banyak kegiatan-kegiatan pemerintahan ini yang bersifat simbolistik. Terlalu banyak upacara yang dinilai hanya buang-buang uang. Negara yang maju katanya adalah negara yang tidak terjebak pada simbol-simbol. Buat upacara dengan memasang spanduk-spanduk, biaya besar tapi tidak ada pengaruhnya bagi kemajuan.

Karena itulah, Lotim di bawah pimpinan Bupati Ali BD tidak mau merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Lotim yang dianggap hanya buang-buang uang. Upaya mengungkap akar masalah di balik semua. Hhal inilah katanya yang belum bisa dilakukan. “Bangsa yang berbudaya itu harus mengurangi upacara-upacara,” kritiknya. (rus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here