Masalah E-KTP, Dewan Serukan Penguatan Koordinasi

Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH, menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan di NTB untuk melakukan penguatan koordinasi demi menuntaskan problem E-KTP di NTB. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk menghindari adanya imbas politis dari problem administrasi kependudukan ini.

“Tentu, kita berharap E-KTP ini bisa tuntas. Tapi kalau ada kendala teknis, sebaiknya segera dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang,” ujar Rumaksi kepada Suara NTB, Selasa, 10 Oktober 2017.

Iklan

Menurut Rumaksi, saat ini memang ada dua permasalahan, yaitu problem perekaman E-KTP yang belum tuntas dan problem pencetakan. Ada pula problem ikutan lainnya, yaitu adanya kemungkinan ratusan ribu pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 2018 mendatang.

“Terus kartunya, blangkonya, itu kan juga sulit sekali. Ini kan juga bisa dimacem-macemin sama orang,” tegas Rumaksi.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, jumlah warga yang wajib KTP sebanyak 3.805.902 orang. Sampai dengan Agustus lalu, jumlah warga yang melakukan perekaman sebanyak 3.232.864 orang atau 84,94 persen. Artinya, masih ada 573.038 orang warga NTB yang wajib KTP belum melakukan perekaman.

Penduduk yang belum melakukan perekaman ini tersebar di berbagai kabupaten/kota. Di Kota Mataram, ada 12.171 orang, Lombok Barat 95.596 orang, Lombok Utara 11.464 orang, Lombok Tengah 124.629 orang dan Lombok Timur 161.177 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 4.110 orang, Sumbawa 90.222 orang, Dompu 3.924 orang, Kabupaten Bima 57.510 orang dan Kota Bima 12.235 orang.

Rumaksi menegaskan, tidak hanya masalah perekaman E-KTP yang belum tuntas. Selain itu, ada pula ratusan ribu warga NTB yang sudah melakukan perekaman, namun belum menerima E-KTP. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, hingga Agustus lalu, sebanyak 814.210 E-KTP yang belum dicetak.

Dari data wajib KTP sampai Agustus 2017 sebanyak 3.805.902 jiwa, baru 2.991.692 jiwa atau 78,61 persen yang sudah cetak E-KTP. Sementara sisanya sebanyak 814.210 jiwa atau 21,39 persen belum dilakukan pencetakan E-KTP.

Dengan rincian, Kota Mataram 17.999 jiwa, Lombok Barat 90.482 jiwa, Lombok Utara 11.546 jiwa, Lombok Tengah 197.031 jiwa, Lombok Timur 262.198 jiwa. Kemudian, Sumbawa Barat 7.588 jiwa, Sumbawa 117.921 jiwa, Dompu 33.546 jiwa, Bima 61.165 jiwa dan Kota Bima 14.734 jiwa.

Rumaksi menyerukan agar para bupati/walikota segera turun tangan guna mendorong percepatan proses perekaman E-KTP ini. Ia menyarankan agar kepala daerah menggerakkan seluruh aparaturnya untuk memastikan proses perekaman E-KTP ini sudah benar-benar dilakukan oleh seluruh penduduk yang berkewajiban.

Saya khawatir ini nantinya akan membawa dampak ikutan yang lainnya. Karena KTP ini banyak sekali turunannya. Dia bisa berdampak kepada administrasi yang lain.

Salah satu yang juga bisa terimbas oleh problem E-KTP ini adalah Pilkada 2018. Dimana, 573.038 jiwa warga NTB yang wajib KTP terancam tidak bisa menyalurkan hak pilihnya di Pilkada NTB 2018. Menurut Rumaksi, hal ini bisa melahirkan dampak politis yang nantinya bisa juga mengarah pada terganggunya stabilitas daerah.

“Makanya, kami di DPRD NTB menyerukan, sejak sekarang kami sudah suarakan solusinya, kepala daerah dan jajarannya harus lebih maksimal dalam pelayanan E-KTP. Jangan menunggu di kantor saja. Ayo jemput bola,” tegasnya.

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat selaku pihak yang berkepentingan, pemerintah, lurah dan kepala desa serta camat memiliki peran yang penting untuk mendorong percepatan perekaman E-KTP ini. ‘’Supaya masyarakat yang punya hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya,’’ katanya.

Rumaksi menegaskan, KPU NTB juga telah mengeluarkan seruan serupa, dan bahkan bersurat kepada Gubernur NTB terkait hal ini. “Kami dengar KPU juga sudah bersurat. Kami apresiasi langkah itu. Semoga ini segera ada tindaklanjutnya. Karena ini memang sangat penting bagi masyarakat kita,” tegas Rumaksi. (*)