Marak, Tuntutan Pemekaran Desa Pascapilkades di Lobar

Kabid Pemdes DPMPD Lobar,  Kesuma Supaka (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Tuntutan pemekaran desa di Lombok Barat (Lobar) kian marak pascapilkades serentak tahun 2018 lalu. Terhitung sudah ada 6-7 desa yang sudah mengusulkan pemekaran desa, di antaranya tiga desa di wilayah Lingsar, sisanya desa di Labuapi dan Narmada. Pemekaran desa ini sendiri masih menunggu regulasi secara tertulis dari Kemendagri yang mencabut moraotorium pemekeran daerah. Pihak Pemda akan bersurat ke Kemendagri untuk mempertanyakan kejelasan dari kebijakan tersebut.

Hal ini dikui Kabid Pemdes pada Dinas PMD Lobar Kesuma Supaka, Kamis,  3 Januari 2019. Dijelaskan, sejauh ini sudah ada usulan pemekaran desa berasal dari Desa Langko, Badrain dan Terong Tawah. Sebagian lagi ada yang mengusulkan belum secara resmi, namun tuntutan dari masyarakat sudah disampaikan ke Dinas PMD.

Iklan

Menurutnya, setelah usulan pemekaran masuk, nantinya ada tim yang dibentuk pemda untuk menilai apakah sesuai atau tidak dengan kriteria dan kebutuhan. Dari sisi persiapan, jelasnya pemekaran desa harus memenuhi dua syarat, yakni administrasi  dan teknis. Syarat administrasi jelas dia, dari sisi jumlah penduduk 2.500 jiwa atau 500 KK, dan fasilitas ekonomi dan sarana prasarana.  Sedangkan syarat teknis nanti ditentukan oleh tim yang turun melakukan penilaian.

Kasi Penataan Desa pada Dinas PMD Lobar Kurniawan Sabri mengatakan pemekaran ini masih menunggu kepastian pencabutan moratorium pemekaran. Sejauh ini diakui belum ada surat resmi dari pusat untuk pembukaan moratorium. Hal ini, jelasnya, perlu dikonsultasikan ke pusat untuk mendapatkan kejelasan tentang moratorium tersebut.

Informasi yang diperoleh, ada terbuka peluang pemekaran desa. Sebab ada lampu hijau menyusul berlakunya Pemendagri Nomor 1 tahun 2017. “Informasinya dengan berlakunya Permendagri ini, moratorium sudah dicabut katanya,” jelas Sabri. Dalam waktu dekat pihaknya akan menyusun surat Bupati Lobar untuk dikirim ke pusat.

Diakui banyak yang mengusulkan pemekaran pascapilkades. Setelah ada lampu hijau dari pusat soal pemekaran, pihaknya akan melakukan inventarisasi daerah yang perlu dimekarkan. Menurutnya, beberapa daerah memang urgen dimekarkan seperti daerah Sekotong. Daerah Sekotong menjadi prioritas dimekarkan menyusul ada rencana pemekaran kecamatan. Untuk pemekaran kecamatan paling tidak memenuhi syarat 20 desa. (her)