Mantan Wakil Walikota Bima akan Diperiksa

Hilmi M. Prayugo (Suara NTB/dok)

Kota Bima (Suara NTB) – Mengusut kasus temuan BPK sebesar Rp1,1 miliar pada Bappeda dan Litbang Kota Bima pada tahun 2019 lalu, Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Bima tidak hanya memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat teras ruang lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

Setelah memeriksa empat pejabat teras Pemkot dan salah seorang diantaranya Sekda, Senin, 16 November 2020, Unit Tipikor SatReskrim Polres setempat juga mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Walikota (Wawali) Bima, H. Arahman H. Abidin SE.

Wawali Bima periode 2013-2018 yang kini menjadi anggota DPRD Provinsi NTB itu disebut juga menerima honororium dari sejumlah kegiatan yang digelar Bappeda dan Litbang. Berdasarkan SPj, tertera nilai honor mencapai puluhan juta terbagi dalam beberapa kwitansi.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.I,K, mengaku pemanggilan mantan Wawali Bima untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus temuan BPK Rp1,1 miliar di Bappeda dan Litbang Kota Bima yang saat ini masih berproses.

‘’Agenda pemanggilan dan pemeriksaan mantan Wawali murni sebagai saksi untuk kita klarifikasi terkait kasus di Bappeda yang diproses saat ini,’’ ujarnya, Selasa, 17 November 2020.

Menurutnya, dalam SPj, juga tertera nama dan tandatangan H. Arahman H. Abidin yang saat itu menjabat sebagai Wawali Bima. Ia juga disebut sebagai salah satu pejabat yang menerima SPj pembayaran honorium kegiatan di Bappeda.

‘’Maka dari itu kita klarifikasi. Surat pemanggilan sudah kami kirim, jadwal pemeriksaannya Rabu, 18 November 2020,’’ ujarnya.

Sebelum mengagendakan klarifikasi mantan Wawali, tambah Hilmi ada empat pejabat Pemkot Bima, seperti Sekda Kota Bima, Kepala BPKAD, Kepala Dikbud dan Kabag Hukum Kota Bima yang memenuhi panggilan.

‘’Hasil pemeriksaan empat pejabat ini kemarin, ada yang tidak membenarkan telah menerima honorioum dan ada yang mengakuinya,’’ ujar Hilmi M. Prayugo. (uki)