Mantan Sekdes Sesait Divonis 5,5 Tahun Penjara

Mantan Sekdes Sesait, Dedi Supriadi saat berpelukan dengan anggota keluarga usai mendengar putusan Majelis Hakim PN Tipikor, Mataram, Kamis, 6 Januari 2022.(Suara NTB/jun)

Mataram (Suara NTB) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Mataram, menjatuhkan vonis 5 tahun dan 6 bulan penjara terhadap mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Sesait, Dedi Supriadi. Hal itu dinyatakan Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan di PN Tipikor, Kamis, 6 Januari 2022.

Terdakwa Dedi Supriadi dinyatakan terbukti bersalah karena telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan DD/ADD tahun 2019 yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp1 miliar. “Oleh karena perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Dedi Supriadi selama 5 tahun 6 bulan,” kata Kadek Dedy.

Iklan

Disamping vonis penjara, Mejelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp200 juta dan subsider selama 6 bulan kurungan. Kemudian mengharuskan terdakwa Dedi Supriadi membayar uang pengganti kerugian negara yang muncul berdasarkan hasil perhitungan ahli senilai Rp1 miliar lebih.

Jika dalam kurun waktu satu bulan terdakwa tidak dapat membayar, maka seluruh harta benda terdakwa akan disita dan dilelang oleh negara. “Apabila harta bendanya tidak juga dapat melunasi besaran uang pengganti, maka terdakwa wajib menggantinya dengan pidana kurungan selama dua tahun.”

Menurut hakim, perbuatan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Sekdes Sesait di sepanjang periode pengelolaan anggaran tahun 2019, telah melakukan sejumlah kegiatan di luar tugas pokok dan fungsinya.

Terdakwa juga terbukti mengambil uang yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2019 dan memasukannya ke rekening pribadi. “Uang tersebut digunakan untuk serangkaian kegiatan di luar tugas pokoknya sehingga tidak sesuai dengan pertanggungjawaban,” jelas Dedy.

Pun diungkap Hakim, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara terus menerus hingga melihatnya sebagai perbuatan yang berkelanjutan. “Akibat perbuatan terdakwa itu, mengakibatkan negara tidak memperoleh manfaat melainkan muncul kerugian dari pengelolaan dana desa yang berasal dari kas negara,” ujarnya.

Atas pertimbangan itu, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang diurai dalam dakwaan primair jaksa.

Dalam putusan itu juga, disampaikan perihal sumber pendanaan desa di tahun 2019. Hakim menyebutkan bahwa Desa Sesait pada tahun tersebut mendapat suntikan dana Rp4,125 miliar.

Sumber anggarannya berasal dari pusat senilai Rp2,450 miliar dan dari pemerintah daerah Rp1,439 miliar, serta pendapatan dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp235,1 juta.

Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan beberapa program pekerjaan fisik dan non fisik. Salah satu yang membuat terdakwa harus dikerangkeng yakni proyek fisik pembangunan pangggung pertunjukan seni Suku Sasak, nilainya Rp640 juta.

Dari pengelolaan dana desa itu juga muncul temuan Inspektorat Kabupaten Lombok Utara. Nilainya sebanyak Rp759,13 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Hasil audit lanjutan kerugian bertambah menjadi Rp1 miliar lebih. Hal itu muncul dari pekerjaan proyek fisik yang tidak sesuai spesifikasi dan beberapa kegiatan non fisik yang diduga fiktif. Termasuk pembangunan panggung presean yang belum sempat dimanfaatkan namun sudah ambrol.

Pasca mendengar putusan hakim, JPU menyatakan akan memikirkan langkah selanjutnya. Sementara terdakwa melalui tim penasihat hukum yang diwakili Bayu Mahardika, langsung menyatakan banding.

“Kami menghormati putusan hakim, namun kami melihat klien kami dalam kasus ini telah dizalimi, karena itu kami ajukan banding,” pungkas Bayu. (jun)

Advertisement