Mantan Napi Kasus Bansos Lobar 2009 Siap Buka-bukaan

Mataram (Suara NTB) – Ahmad Solihan, mantan narapidana (Napi) kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Lombok Barat tahun 2009, mengaku gelisah setelah keluar dari penjara dengan status Pembebasan Bersyarat (PB).

Merasa mengetahui modus penyimpangan di kasus yang sama dan siap membongkar keterlibatan orang lain, ia mengaku siap bekerjasama dengan penegak hukum atau dikenal dengan istilah justice collaborator.

Iklan

Mantan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini sebelumnya menjalani pidana dua tahun penjara dalam kasus Bansos Lobar tahun 2009. Dia dipidana bersama atasannya Kepala BPKAD, H.Ranu dan Bendahara Agung Purnomo Nugroho serta Bendahara Pengganti Juandi Setiawan.

‘’Ini niat baik saya. Saya akan bongkar lagi kasus Bansos ini,’’ tegas Ahmad Solihan kepada Suara NTB, Jumat, 27 Oktober 2017.

Menurut dia, ada banyak pihak yang harus bertanggung jawab pada sengkarutnya penggunaan dana Bansos miliaran rupiah saat itu. Modusnya diduga proposal fiktif dan stempel palsu.

Dia merasa tidak jadi bagian dari skenario SPJ fiktif itu. Namun diseret ke pengadilan sebagai terdakwa. Sementara yang banyak menikmati anggaran, tidak tersentuh Kejaksaan Negeri Mataram yang menangani kasus ini sejak awal.

‘’Sudah jelas di fakta persidangan, ada oknum anggota Dewan ikut menikmati anggaran Bansos, disebutkan sama hakim agar jaksa menindaklanjuti fakta sidang itu. Tapi kok ndak diproses,’’ tanyanya.

Belum lagi keterlibatan pejabat tinggi daerah saat itu. Mulai dari petinggi birokrasi Lobar yang pernah diseret ke Pengadilan  sebelumnya, dalam kasus Bansos untuk tahun yang lebih lama. ‘’Harusnya H.S (disebutkan lengkap diseret juga, dia bertanggung jawab itu,’’ protesnya.

Paling membuatnya gelisah ketika Kejari Mataram tidak menyeret oknum yang mengeluarkan Perbup tim verifikasi dan mekanisme pencairan. Namun perannya tidak sampai di sana, oknum itu diduga turut mengatur pencairan Bansos fiktif.

Selain soal Bansos, kasus lain yang dia akan bongkar terkait proyek instalasi internet di Setda Lombok Barat. Dalam proyek dengan nilai Rp 800 juta itu, dia juga diseret sebagai terdakwa dan menjalani pidana beruntun setelah kasus Bansos.

Posisinya saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diseret bersama rekanan pelaksana. Meski dipenjara, namun dia tetap berkelit tidak bersalah dalam kasus itu karena hanya menjalankan perintah atasannya di BPKAD.

Salah satu kesalahan fatal yang dia ketahui dalam pusaran permainan kasus IT itu, adalah pencairan yang lebih awal daripada dokumen.

‘’Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin SP2D keluar duluan daripada  SPP? Nah ini dia yang keluarkan, KPA. Harusnya bertanggung jawab juga dong,’’ tegasnya.

Selain itu, Solihan juga menyebut nyebut para panitia pengadaan turut terlibat dalam memuluskan penyimpangan proyek.

Ahmad Solihan mengutarakan keinginannya membongkar dua kasus yang pernah menyeretnya itu. Bahkan dia tidak surut meski harus berhadapan dengan “tembok” karena dalam kasus Bansos menyeret nama nama oknum politisi di DPRD Lobar.

Disinggung sikapnya ketika sidang tidak beraksi. Ahmad Solihan mengaku melempem karena dalam tekanan pihak tertentu, sehingga tidak terlalu menohok menyebut keterlibatan pihak lain.

‘’Kalau sekarang tidak ada masalah buat saya. Saya bongkar semuanya,’’ tegasnya.

Menjadi justice collaborator sebenarnya sudah dipersiapkannya dari awal. Ketika dalam tahanan, dia menyelesaikan semua persyaratan dengan melunasi denda dan kerugian negara. Ini kemudian jadi syarat memperoleh Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Setelah keluar tahanan, dia pun harus konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM untuk syarat sebagai justice collaborator.

Menanggapi keinginan Ahmad Solihan ini, Kasi Intel Kejari Mataram Fajar Alamsyah Malo, SH mengapresiasi sebagai keinginan mengungkap kasus korupsi. Apalagi ini jarang dilakukan oleh pihak yang tersangkut pidana. “Silakan saja dia buat laporan, lengkapi bahan bahannya. Nanti kita periksa dia sebagai saksi pelapor,” jawab Fajar.

Namun, ia merasa perlu mengkaji, apakah Ahmad Solihan bisa disebut justice collaborator jika statusnya sudah PB. Sebab selama ini, justice collaborator hanya berlaku pada tersangka  dan terdakwa, sehingga keterangannya yang membongkar sisi lain kasus sama, akan jadi reward berupa pengurangan tuntutan, putusan atau masa tahanan.

‘’Bisa jadi dia nanti berstatus sebagai pelapor biasa, bukan justice collaborator. Tapi apapun itu, ya silakan dia buat laporan,” pungkasnya. (ars)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional