Mantan Korkab PKH Lotim Didakwa Korupsi Dana PKH Rp157,2 Juta

Terdakwa korupsi dana PKH Montong Gading, Lombok Timur, Fatoni menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lombok Timur, M Fatoni didakwa korupsi dana PKH sebesar Rp157,2 juta. Terdakwa disebut memotong dan tidak menyalurkan dana bantuan 126 dari total 219 keluarga penerima manfaat (KPM). Caranya, penerima diminta menandatangani tanda penerimaan meski nyatanya tidak ada uang yang disalurkan.

Terdakwa Fatoni diajukan ke hadapan hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dengan ketua majelis Anak Agung Ngurah Rajendra. Ketua tim jaksa penuntut umum Wasita Triantara mengajukan dua pasal dakwaan. Yakni pasal 2 juncto pasal 18 dan pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Iklan

Wasita menyebutkan, pada tahun 2017 lalu setiap KPM PKH mendapat dana bantuan sosial masing-masing sebesar Rp1,89 juta dan pada tahun 2018 Rp1,76 juta yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Total yang disalurkan melalui rekening KPM PKH sebesar Rp425,6 juta. Namun yang diterima hanya Rp253,9 juta serta ada sisa saldo Rp14,49 juta.

Masing-masing KPM PKH dibuatkan rekening khusus untuk menerima penyaluran dana bantuan sosial tersebut. Penyalurannya dibagi dalam empat tahap. Per triwulan yang disalurkan sebesar Rp500 ribu kecuali pada tahap ke-IV Rp390 ribu pada tahun 2017 dan Rp266,3 ribu di tahun 2018.

Di Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, dibentuk sembilan kelompok yang beranggotakan 219 KPM PKH. Antara lain kelompok dengan nama Ceret, Ceret 2, Ceret 3, Temubireng 1, Temubireng 2, Embung Jago, Lendang Jaran, Lekong Lima, dan Pringgajurang.

Terdakwa Fatoni menemui masing-masing ketua kelompok KPM PKH dan anggotanya tersebut. “Untuk meminta tanda tangan dan cap jempol tanda terima dana bantuan,” kata Wasita. Tetapi, Wasita menambahkan, saksi anggota KPM PKH mengaku tidak pernah menerima penggantian dan penyerahan uang PKH.

Fatoni bersama anggota KPM PKH sempat bersepakat ada penggantian uang. Namun tak kunjung terrealisasi. Dana PKH sudah dipakai Fatoni untuk membayar utang, kompensasi pinjaman bank, belanja pakaian, dan pengobatan istri. BPKP menghitung kerugian negara sebesar Rp157,2 juta. (why)