Mantan Ketua IKA Unram Sesalkan Keputusan Sirra Prayuna Jadi Kuasa Hukum Ahok

Mataram (suarantb.com) – Mantan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Mataram (Unram), Suryadi Jaya Purnama menyesalkan keputusan Ketua IKA Unram, Sirra Prayuna menjadi salah satu tim kuasa hukum  calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Suryadi menilai pilihan Sirra menjadi tim kuasa hukum  Ahok merupakan keputusan yang kurang tepat. Terlebih lagi dengan kenyataan bahwa Ahok diadili karena dugaan menistakan agama Islam.

Iklan

Dari sudut pandang keorganisasian, Sirra selaku Ketua IKA Unram saat ini memang tidak mempermasalahkan pilihannya itu. Akan tetapi, kata Suryadi, Sirra seharusnya mempertimbangkan aspek moral dari keputusannya. Apalagi dalam hal ini membela seseorang yang menistakan ayat Al-Qur’an.

“Keterlibatan SP (Sirra Prayuna) membela Ahok, secara formal keorganisasian memang tidak jadi masalah terhadap IKA. Tetapi secara substansi dan moral, ini sangat menyakiti masyarakat NTB. Termasuk mayoritas alumni Unram yang  sangat tersinggung dengan ucapan Ahok,” ujar Suryadi.

Mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini  menilai keputusan Sirra menjadi salah satu tim kuasa hukum  Ahok menunjukkan ketidakpekaannya terhadap perasaan mayoritas masyarakat NTB yang tersinggung oleh ucapan Ahok. Hal itu seharusnya menjadi pertimbangan Sirra ketika memutuskan menjadi pengacara Cagub DKI tersebut.

“Ini memang bukan pelanggaran organisasi tapi ini menunjukkan ketidaksensitifan yang bersangkutan terhadap psikologi masyarakat. Termasuk pelanggaran etika dan moral keagamaan,” tambah Suryadi.

Terkait dengan posisi Sirra sebagai Ketua IKA Unram saat ini, ia sebagai salah satu mantan Ketua IKA Unram menyerahkan sepenuhnya pada mayoritas pengurus. Apakah Sirra akan diganti atau tidak. “Selanjutnya tergantung mayoritas pengurus untuk mengganti atau tidak ketua umum IKA,” tandasnya.

Sementara itu, Sirra Prayuna yang dikonfirmasi suarantb.com terkait banyak pihak, yang menyayangkan keputusan yang diambil menjadi tim kuasa hukum Ahok. Sirra mengatakan dirinya menjadi tim kuasa hukum  Ahok karena diperintahkan oleh DPP PDIP bersama tiga mitra koalisi pengusung pasangan Ahok-Djarot  yakni Partai Golkar, Nasdem dan Hanura. Sebagai kader PDIP, ia  merasa terpanggil untuk membela Ahok karena merupakan Cagub yang disusung oleh partainya.

  Wawancara Eksklusif dengan Buni Yani, Orang Lombok yang Mengunggah Video Ahok

Ia menambahkan bukan hanya Pilkada DKI Jakarta dalam hal ini kasus Ahok yang menjadi tanggung jawabnya, melainkan juga 101 Pilkada di seluruh Indonesia. Selama itu menyangkut PDIP, tetap menjadi tanggung jawabnya. “Saya ini kan kader partai. Saya diperintahkan oleh partai untuk mengurus 101 Pilkada di Indonesia. Karena saya sebagai Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi di DPP PDIP. Sehingga Partai yang mengusung Ahok-Djarot, PDI, Nasdem, Hanura dan Golkar bersama melakukan advokasi terhadap proses Pilkada,” ujar Sirra.

Ia menambahkan, selain Pilgub DKI Jakarta, ia juga diperintahkan untuk mengurus Pilgub Banten, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan termasuk 101 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here