Mantan Kepala SMPN 6 Gugat Walikota Mataram

Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala SMPN 6 Mataram, Drs. Lalu Marwan tak terima surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat. Ia melayangkan gugatan atas surat keputusan Walikota yang dikeluarkan 4 September 2018 lalu.

Marwan dikonfirmasi via ponselnya, Rabu, 24 Oktober 2018 membenarkan gugatan tersebut. Namun, ia enggan mau berkomentar banyak karena semua persoalan dihadapi diserahkan ke kuasa hukumnya. “Semua sudah saya serahkan ke pengacara saya,” jawab Marwan.

Iklan

Heri Kurniadi selaku kuasa hukum penggugat mengatakan, pemecatan kliennya berdasarkan surat nomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tak sesuai aturan. Menurut dia, sanksi pemberhentian tidak hormat ASN berlaku jika masa kurungan dua tahun atau lebih. “Pak Marwan dihukun satu tahun,” ucapnya.

Dua item materi gugatan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pertama, berkaitan pembatalan SK pemberhetian. Kedua, penundaan proses pemberhentian karena gugatan tengah berproses. Heri mengaku, proses gugatan tengah bergulir. Dan, akan menungga replik dari penggugat.

Menanggapi gugatan itu, Kabag Hukum Setda Kota Mataram Mansyur tak mempermasalahkan. Karena, hak itu diberikan oleh Negara bilamana warga negara tak menerima putusan tersebut. “Kalau kami tidak ada masalah. Memang ada ruang diberikan menempuh jalur itu,” jawabnya.

Materi gugatan menyangkut keputusan pemecatan Lalu Marwan sebagai pegawai negeri sipil. Tim indisipliner itu, kata Mansyur, menjatuhkan sanksi berat dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara dan PP 53 ahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sanksi itu juga berdasarkan putusan inkracht dari pengadilan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, membenarkan gugatan itu sedang berproses. Ini jadi konsekuensi dari keputusan telah diambil tim. Namun, tim indisipliner tak memiliki konsekuensi apa – apa jika penggugat menang di PTUN. “Kalau itu haknya dia. Kalau menang itu terbaik buat dia. Dan, tidak ada dampak bagi kami,” jawab Kepala BKPSDM.

Pemecatan yang bersangkutan jawab Nelly, tim indisipliner hanya menjalankan tugas berdasarkan amanah dalam PP 11 tahun 2017. Dia pesimis penggugat menang di pengadilan. Karena, tidak ada celah untuk mencari pembenaran. Pasalnya, PP 11 tahun 2017 maupun SKB tiga menteri yang segera mengeluarkan surat edaran telah detail mengatur hal tersebut. (cem)