Mantan Kadisdikbudpora KLU Dicecar Soal Penganggaran Alat Peraga

Mantan Kadisdikbudpora KLU, Suhrawardi (kiri) memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi pengadaan alat peraga berbasis IT 33 SD KLU, Selasa, 23 Oktober 2018 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kadisdikbudpora Lombok Utara, Suhrawardi bersaksi dalam sidang terdakwa Astari Tapun. Jaksa penuntut umum mendalami proses penganggaran, pelelangan, sampai pembayaran proyek pengadaan alat peraga untuk 33 SD di Lombok Utara tahun 2014.

Jaksa menghadirkan Suhrawardi, yang bersaksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 23 Oktober 2018.

Iklan

Wardi menjelaskan proposal proyek yang berpagu Rp5 miliar itu diajukan ke Pemprov NTB. Namun kemudian anggarannya tak kunjung cair karena kekurangan persyaratan. Padahal proyek sudah selesai dikerjakan rekanan, CV Cahaya Nusa Tenggara.

Ketua majelis hakim, Suradi bertanya perihal realisasi proyek yang diduga merugikan negara Rp787,9 juta. Sementara anggarannya tidak ada.

“Pembayaran sudah diajukan. Tapi tidak bisa dicairkan di tahun berjalan. Uangnya belum ada dari provinsi,” jawab Wardi.

Sebelumnya rekanan sudah menerima pembayaran uang muka setara 20 persen dari total nilai proyek sebesar Rp4,9 miliar. Dispenda Lombok Utara kalang kabut mencari uang. Sebab meski dianggarkan dalam DPA Dikbudpora Lombok Utara, secara fisik uangnya tidak ada.

“Makanya jadi utang ke rekanan. Setelah konsultasi dengan Dispenda, makanya dianggarkan lagi tahun depannya,” kata Wardi yang sudah pensiun dari PNS 2017 lalu.

“Uang muka sudah dibayar? Kok sisa pembayaran uangnya tidak ada,” tanya Suradi. Wardi lantas menjawab, bahwa proposal tidak disetujui sehingga anggaran tidak cair sementara proyek sudah terlanjur berjalan.

Jaksa penuntut umum Hademan menanyakan soal dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga muncul hampir persis dengan pagu anggaran Rp5 miliar. Disesuaikan dengan dokumen proposal ke Pemprov NTB dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

“Saya hanya dilapori. Yang mengerjakan PPK. Secara teknis saya tidak tahu. Tapi saya tahu PPK cari sumber harga untuk buat RAB dan susun HPS. Persisnya saya tidak tahu,” jelasnya.

Proses penganggarannya, terdakwa Astari berkongsi dengan direktur CV Cahaya Nusa Tenggara, Ni Nengah Sadriati dan Nurmiati. Penyusunan rencana anggaran didasarkan pada brosur harga alat peraga dan spesifikasi yang diberikan rekanan tersebut.

Anggota majelis hakim, Abadi mengorek realisasi pekerjaan. “Saudara saksi tahu tidak, apakah ini barang sudah sampai ke sekolah-sekolah atau tidak? Sudah sesuai spesifikasi atau tidak?,’’ tanya dia.

Kepala dinas, kata Wardi, tidak tahu sampai rinci kebutuhan alat peraga yang tercantum dalam proyek itu. “Tidak koreksi. Karena ini pekerjaannya PPK,” jawabnya.

Penasihat hukum terdakwa, Wayan Sukarni melontarkan pertanyaan mengenai sumber anggaran yang tidak jelas perencanaannya. Meski tercantum dalam DPA Dinas, tetapi pada kenyataannya pembayarannya molor. Bahkan diutang.

“Kalau sudah termuat di DPA, pasti sudah ada anggarannya. Tapi kenapa pada saat pembayaran malah tidak ada,” kata dia.

Wardi menjawab tidak tahu. Yang kemudian menggarkan kembali di tahun 2015 dengan pembayaran yang dimasukkan dalam DPA Dinas Dikbudpora Lombok Utara.

Hingga berita ini ditulis, pengadilan masih memeriksa sejumlah saksi antara lain kepala SD penerima bantuan, dan direktur rekanan pemenang tender. (why)