Mantan Kades Saba Kembalikan Kerugian Negara

Tersangka kasus dugaan korups ADD Desa Saba, AW (dua kiri) menyerahkan uang pengembalian kerugian negara kepada jaksa Kejari Loteng. Disaksikan langsung Kajari Loteng, Eli Rahmawati (kanan), Rabu, 24 Juni 2020.(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Mantan Kepala Desa Saba, Kecamtan Janapria, AW menyerahkan uang sebesar Rp70 juta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng), sebagai pengembalian kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015. Penyerahan uang dilakukan bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi yang melibatkan AW, dari penyidik kepolisian ke Kejari Loteng, Rabu, 24 Juni 2020.

“Total kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp180 juta. Tapi tersangka sudah mengembalikan sebesar Rp70 juta yang diserahkan langsung saat pelimpahan berkas oleh pihak kepolisian Rabu kemarin,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., kepada Suara NTB, Kamis, 25 Juni 2020.

Iklan

Tersangka sendiri saat ini sudah dikenai status sebagai tahanan kota, tidak ditahan di rumah tahanan, sebagaimana tersangka kasus dugaan korupsi lainnya. Hal itu sesuai dengan instruksi dari Kejaksaan Agung, prihal penahanan tersangka kasus dugaan korupsi. Di mana selama masa pandemi Covid-19, tersangka tidak harus ditahan. Tapi bisa dikenakan status tahanan kota.

Lagi pula pihak Rutan juga belum bersedia menerima titipan tahanan, sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19. “Tersangka memang kita tidak tahan. Hanya dikenakan status tahanan kota saja,” ujar Agung.

Ada pun berkas perkara kasus dugaan koruspi ADD Desa Saba tersebut saat ini tengah diproses untuk melengkapi syarat administrasi lainnya oleh jaksa. Selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram untuk proses peradilan. “Pelimpahan ke pengadilan kita akan menyesuaikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Priyo Suhartono, SIK., mengungkapkan dengan pelimpahan berkas berserta tersangka ke jaksa Kejari Loteng tersebut, maka urusan penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan jaksa. Termasuk soal kebijakan penahanan terhadap tersangka, itu juga menjadi ranahnya jaksa. “Yang penting kita sudah melengkapi semua berkas yang diminta sebagai syarat pelimpahan berkas. Soal bagaimana penanganan selanjutnya, itu menjadi kewenangan jaksa,” terangnya.

Kasus dugaan korupsi ADD Desa Saba tersebut dilaporkan pada tahun 2018 lalu. Dan, mulai masuk penyelidikan tahun 2019. Dalam laporan awal yang masuk, nilai kerugian negara mencapai Rp300 juta lebih. Namun setelah dilakukan audit, total kerugian negara mencapai hampir Rp180 juta. “Untuk uang pengembalian kerugian negara nanti akan ditunjukkan dihadapan majelis hakim di persidangan,” tambah Agung Kunto. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here