Mantan Kades Labuhan Lalar Divonis Dua Tahun Penjara

Sidang lanjutan kasus Desa Labuhan Lalar dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Mataram.(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Mantan kades desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang ANS dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena korupsi dana desa senilai Rp168 juta pada tahun 2018 lalu. Uang yang seharusnya digunakan untuk pengadaan lampu justru dipake untuk keperluan pribadi sehingga menimbulkan kerugian negara.

Hal tersebut terungkap saat majelis hakim membaca berkas putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Mataram, Senin, 19 April 2021. Selain pidana kurungan terdakwa juga dibebankan uang pengganti dan denda sesuai dengan aturan berlaku.

Iklan

“Memang sudah ada putusan hakim atas kasus tersebut, tetapi kami masih fikir-fikir begitupun juga terdakwa belum memberikan keputusan atas pembacaan surat putusan tersebut,” ungkap Kajari KSB kepada Suara melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH., MH, Senin, 19 April 2021. Pada prinsipnya, JPU menerima putusan itu karena sama dengan tuntutan yang dibacakannya sebelum dinyatakan ingkrah tujuh hari mendatang.

Hanya saja yang berubah dalam putusan tersebut yakni masalah pembayaran dendanya saja. Dimana didalam tuntutan JPU terdakwa dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan berubah menjadi subsider dua bulan penjara. Sedangkan untuk uang pengganti sebesar Rp111 juta subsider 1 tahun tetap sama.  Apabila uang tersebut tidak dibayarkan satu bulan setelah putusan pengadilan maka harta bendanya akan disita. Penyitaan dilakukan Jaksa untuk mengganti kerugian negara yang timbul atas perbuatannya. “Hanya berbeda di subsider dendanya saja dari tiga bulan menjadi dua bulan dan selebihnya sama dengan tuntutan JPU,” sebutnya.

Pemberian sanksi tegas ini dilakukan untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku lainnya yang kiranya akan melakukan perbuatan yang sama baik itu kepala desa maupun tindak pidana korupsi yang lainnya. Untuk itu, pihaknya tetap akan menunggu agenda sidang selanjutnya sesuai dengan permintaan penasihat hukum terdakwa supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Pihaknya juga tetap menghimbau desa yang lain untuk mengelola anggarannya secara baik serta tepat sasaran. ” Kami tetap menghimbau kepada para kepala desa untuk tetap menggunakan anggarannya secara baik dan benar dan kami tetap memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar untuk memberikan efek jerah,” tegasnya. (ils)

Advertisementfiling laporan pajak ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional