Mantan Kades Labuhan Lalar Dituntut Dua Tahun Penjara

Sidang lanjutan kasus Desa Labuhan Lalar dengan agenda penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan dua tahun penjara terhadap mantan Kades Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang. Terdakwa terbukti melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 20 tahun 2021 dan terdakwa juga sudah mengakui semua kesalahannya sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp168 juta tersebut.

“Tuntutan yang kita bebankan kepada terdakwa Ansyarullah dianggap sangat wajar apalagi proyek pengadaan lampu penerangan pantai tersebut dinyatakan total los (tidak ada pembangungan apapun,” ungkap Kajari KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH., MH, Kamis, 15 April 2021. Selain itu, terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya dan meminta agar diberikan keringanan hukuman.

Iklan

Selain tindak pidana kurungan lanjutnya, terdakwa juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp111 juta subsider 1 tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Apabila uang tersebut tidak dibayarkan satu bulan setelah adanya putusan pengadilan maka harta bendanya akan disita. Penyitaan ini dilakukan oleh Jaksa untuk mengganti kerugian negara yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. “Tuntutan yang kami berikan tersebut sudah kita kaji secara matang dengan tetap memperhatikan unsur-unsur pelanggarannya,” ungkapnya.

Terhadap tuntutan tersebut, penasehat hukum terdakwa meminta agar hukuman itu bisa diringankan terlebih lagi terdakwa juga dianggapnya sangat kooperatif ketika dimintai keterangan. Atas permintaan tersebut, sidang penuntutannya ditunda hingga minggu depan. Kendati ditunda, pihaknya memastikan tidak akan merubah tuntutannya dengan alasan apapun. Karena pada prinsipnya apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa sudah jelas melanggar hukum, kalaupun terdakwa dianggap kooperatif selama persidangan maka hal itu bukan menjadi alasan untuk mengurangi hukuman. “Meski terdakwa sudah menerima tetapi penasehat hukumnya meminta keringanan dan akan kita jawab di sidang berikutnya,” ujarnya

Pemberian sanksi tegas ini dilakukan untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku lainnya yang kiranya akan melakukan perbuatan yang sama baik itu kepala desa maupun tindak pidana korupsi yang lainnya. Untuk itu, pihaknya tetap akan menunggu agenda sidang selanjutnya sesuai dengan permintaan penasihat hukum terdakwa supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Pihaknya juga tetap mengimbau desa yang lain untuk mengelola anggarannya secara baik serta tepat sasaran. ” Kami tetap mengimbau kepada para kepala desa untuk tetap menggunakan anggarannya secara baik dan benar dan kami tetap memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar untuk memberikan efek jerah,” tegasnya. (ils)

Advertisement ucapan idul fitri ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional