Manajemen Kepegawaian Dinilai Buruk, DPRD Lobar Soroti Pejabat Rangkap Tiga Jabatan

Hj. Nurhidayah (Suara NTB/her), H. Baehaqi (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Manajemen Kepegawaian di Lombok Barat (Lobar) dinilai kurang beres. Pasalnya hampir beberapa tahun terakhir selalu ada jabatan lowong akibat kebijakan mutasi pejabat yang dinilai kurang profesional. Bahkan jabatan kosong dibiarkan diisi oleh pelaksana tugas (PLT) selama setahun lebih. Di satu sisi, ada pejabat yang diberikan rangkap tiga jabatan sekaligus. Hal ini dinilai tak efektif dari sisi kinerja organisasi.

Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah menyoroti selama beberapa tahun terakhir selalu ada saja jabatan kosong di Pemkab Lobar. “Itu juga bagian dari kritikan kami di legislatif terhadap eksekutif. Terutama kepada pak bupati, ketika melakukan mutasi ada saja jabatan dinas yang lowong atau camat yang kosong. Kenapa tidak dilakukan pengisian semuanya saja,” kritik politisi Gerindra ini, Kamis, 14 Januari 2021.

Iklan

Ia mengkritisi, kebijakan mutasi hanya mengisi satu atau dua jabatan, sedangkan ada jabatan lain yang dibiarkan kosong. Beberapa jabatan yang diisi oleh Plt, seperti Camat Narmada, Batulayar, Kuripan.

Bahkan ia menyoroti, ada pejabat seperti Plt Camat Narmada merangkap tiga jabatan sekaligus. Kenapa kata dia tidak belajar dari sebelumnya, di mana Kepala Dukcapil yang notabene pelayanan publik dijabat Plt. Termasuk Bapenda pernah dibiarkan menjabat Plt hampir satu tahun lebih.

Ia sendiri menilai kebijakan pengisian jabatan ini justru tidak profesional. Kalaupun ada pejabat yang diinginkan mengisi jabatan tertentu seperti Camat Narmada, namun belum memenuhi syarat untuk dilantik sebaiknya posisi jabatan camat itu diisi dulu oleh pejabat lain yang dinilai memenuhi persyaratan. “Kalau ada niat mengangkat Plt Camat sebagai camat definitif, kan bisa menunggu momennya nanti (penuhi syarat).

Sementara menunggu itu, tempatkan saja pejabat yang penuhi syarat dan kemampuan. Masak dari sekian ribu ASN di Lobar tidak ada yang mampu menjadi camat di sana. Jangan biarkan kosong dan diisi Plt bertahun-tahun,”tegas dia.

Belum lagi ia menyoroti, Plt. Camat Narmada ini juga merangkap tiga jabatan. Sebagai Plt Camat, Plt. Sekcam dan Plt Kepala Desa Lembuak. Padahal, kata dia, banyak aparatur kecamatan dan desa yang bisa ditunjuk menjabat sementara waktu. Kecuali kata dia, ada desa yang memiliki kompleksitas masalah bolehlah camat ditunjuk.

Analisis jabatan dalam mempersiapkan para pejabat untuk mengisi jabatan di Lobar juga menjadi sorotannya. Padahal, sekda pasti memiliki data kepegawaian, sehingga diketahui berapa pejabat eselon II,III dan IV yang akan berakhir masa jabatannya. Sehingga para pejabat yang akan menggantikan bisa dipersiapkan jauh-jauh hari.

Menanggapi hal ini, Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi menegaskan posisi jabatan yang lowong tidak banyak. Namun beberapa eselon III dan IV. Terkait pengisian jabatan ini tengah dibahas untuk segera diisi. “Segera disisi, mungkin minggu ke empat bulan ini, termasuk soal Plt Camat Narmada,” ujarnya.

Soal kritikan manajemen kepegawaian yang dinilai buruk, menurut dia hal itu memang perlu terus dibenahi. Namun perlu diketahui, dalam proses promosi dan pengisian jabatan, melalui proses kajian job analisis agar pejabat yang menempati jabatan itu sesuai dengan posisi, pendidikan dan kemampuan, sehingga, pengisian jabatan tidak bisa cepat. Ia menambahkan ke depan diupayakan tidak ada jabatan kosong. (her)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional