Malaysia Tutup Akses, PMI Harus Tunda Kepulangan

Ilustrasi Pekerja Migran Indonesi (PMI)

Mataram (Suara NTB) –Akses transportasi dari Indonesia ke Malaysia atau sebaliknya kembali ditutup. Hal tersebut mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia terkait pelarangan masuknya warga Indonesia dengan visa jangka panjang ke Negeri Jiran tersebut pada 7 September mendatang.

Berdasarkan catatan PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), saat ini akses transportasi udara dari dan ke Malaysia yang difasilitasi oleh maskapai AirAsia banyak dimanfaatkan untuk kepulangan warga negara Indonesia (WNI).

“Data Agustus 2020 yang dari KUL (Kuala Lumpur) – Bizam itu 1.364 penumpang, sementara yang dari LIA – KUL itu cuma penumpang,’’ ujar Communication and Legal Section Head PT. Angkasa Pura I LIA, Arif Haryanto, Rabu, 2 September 2020.

Dari jumlah tersebut, pihaknya tidak dapat mengidentifikasi asal dan tujuan masing-masing penumpang. Namun diperkirakan sebagian besar adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke tanah air dari Malaysia.

Di sisi lain, sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan lebih lanjut dari pihak maskapai terkait penutupan kembali akses transportasi dari Indonesia ke Malaysia. “Sampai sekarang belum ada (informasi penutupan akses penerbangan),” ujar Arif.

Berdasarkan jadwal penerbangan di BIZAM, penerbangan rute Indonesia – Malaysia masih terjadwal sebanyak 2 kali. Yaitu pada kamis, 3 September 2020 pukul 13.00 – 13.59 Wita dan Sabtu, 5 September 2020 pukul 13.00 – 13.59 Wita.

Terpisah, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram, Abri Danar Prabawa, menerangkan penerbangan KUL –BIZAM saat ini memang didominasi oleh kepulangan PMI. Di mana dalam satu hari sebanyak 100 – 170 orang PMI menggunakan penerbangan tersebut untuk pulang ke tanah air.

“Kemarin, 1 September 2020 saja ada 105 isinya. Jadi yang menggunakan fasilitas AirAsia dari KUL –BIZAM itu sebagian besar mereka PMI. Bulan lalu saja ada 2109 orang data kepulangan kita, 1.500 PMI dari Malaysia sebagian besarnya itu menggunakan AirAsia,” ujar Abri, Rabu, 2 September 2020.

Penutupan kembali akses transportasi dari Indonesia ke Malaysia sendiri disebutnya merupakan wewenang dari Pemerintah Malaysia. Dengan demikian, satu-satunya hal yang dapat dilakuakn adalah memonitor bersama-sama agar tidak ada masyarakat yang memaksakan diri untuk berangkat ke Malaysia dengan status ilegal.

“Itu perlu kita monitor bersama supaya tidak ada yang berangkat. Kalau nekad dan ilegal, nanti malah jadi banyak masalah,” jelas Abri. Hal serupa juga berlaku untuk PMI yang tengah berada di Malaysia dan memiliki rencana untuk pulang.

“Sekarang banyak warga di sana pengaduan tidak bisa pulang dan lainnya. Kalau di sana tidak boleh keluar, bagaimana? Terus ada yang bilang ‘tolong dong kami ingin pulang’. Tapi kalau pemerintah sana sekarang menyetop penerbangan Malaysia ke Lombok kita tidak bisa apa-apa. Sekarang ini seluruh dunia  memperhatikan kasus  Covid-19 ini,’’ tandas Abri. (bay)