Malaysia Belum Dibuka

Abri Danar Prawaba. (Suara NTB/bul)

BANYAK beredar Informasi terkait dibukanya Negara Malaysia bagi para pekerja asing, dalam hal ini diantaranya Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI), telah banyak calo atau sponsor yang menawarkan kepada CPMI untuk memberangkatkan ke Malaysia. Namun sampai saat ini, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa proses penempatan ke Negara Malaysia masih ditutup.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram, Abri Danar Prabawa mengatakan, hal ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No.3/2748/PK.02.02/VII/2021 tentang Perubahan Kelima, Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi PMI Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Iklan

Ditegaskan bahwa Negara Malaysia masih menutup kedatangan bagi pekerja asing di seluruh sektor dan hanya melayani mereka masih berlaku visa kerjanya saja. Hal tersebut berlaku bagi seluruh pekerja asing, tidak hanya dari Indonesia. Imbauan juga telah disampaikan oleh Pemerintah Malaysia terkait tindakan tegas bagi para WNA yang memaksa masuk tanpa izin.

Penjagaan di pintu-pintu perbatasan juga diperketat. Kondisi tersebut yang membuat banyaknya PMI yang ditangkap dan dipulangkan kembali ke Indonesia. Sampai dengan 27 November 2021, tercatat sejumlah 133 CPMI asal NTB yang dicegah keberangkatannya saat mencoba memasuki wilayah Malaysia. Pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan sosialisasi atau penyebaran informasi terkait larangan untuk jangan nekat memasuki Negara Malaysia secara non prosedural.

Selain berisiko tinggi bagi keselamatan para CPMI, perlindungan bagi WNI yang bekerja secara non prosedural cenderung merugikan. Abri menambahkan, terdapat ancaman yang tegas juga bagi para pelaku sindikasi penempatan PMI secara nonprosedural sebagaimana pasal 69 undang undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja  Migran Indonesia, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pada pasal 81 juga terdapat ancaman hukuman bagi pelaku dimaksudyaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional