Maksimalkan Penarikan Pajak, Dewan Desak Implementasi IT

Tanjung (Suara NTB) – Besarnya piutang pajak yang tercatat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) memunculkan desakan agar eksekutif mengaplikasikan teknologi informasi (IT) yang memadai. Sebab jika tidak diimbangi, potensi pendapatan yang cukup besar akan sulit terealisasi.

“Kita mendesak supaya eksekutif segera merencanakan penggunaan IT. Selama penarikan dilakukan dengan cara manual, kita tidak yakin pendapatan akan tinggi,” ungkap Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, SH, Selasa, 9 Agustus 2016.

Iklan

Dikatakannya, penerapan IT merupakan satu-satunya upaya jangka pendek maupun jangka panjang untuk mendorong realnya penarikan pajak. Aplikasi sistem terkomputerisasi juga bisa menghindari kelalaian pembayaran.

Tusen mendorong agar eksekutif segera melakukan studi banding ke daerah lain yang sudah menerapkan IT untuk penarikan pajak. Pihaknya pun tidak akan keberatan apabila eksekutif mengusulkan anggaran untuk pengadaan IT tersebut. Hanya saja, usulan anggaran harus relistis. Dalam hal ini, penerapan IT dilakukan secara bertahap untuk hotel-hotel dengan potensi setoran pajak cukup besar serta tunggakannya juga besar.

Diberitakan sebelumnya, besarnya pajak tertunggak di KLU sampai 27 Juli 2016 mencapai Rp 30,821 miliar lebih. Angka tersebut menyusut dari total akumulasi tunggakan sampai dengan 31 Desember 2015 lalu sebesar Rp 45,616 miliar.

Piutang ini berasal dari pajak hotel Rp 9,352 miliar, pajak restoran sebesar Rp 5,571 miliar, pajak hiburan Rp 509,476 juta, PBB sebesar Rp 9,906 juta, retribusi Rp 2,748 miliar, denda pajak hotel Rp 1,442 miliar, Rp 1,246 miliar, denda pajak restoran dan Rp 50,971 juta dari denda pajak hiburan. Dari 9 item piutang PAD, hanya 1 item yang terlunasi yakni Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp 685,888 juta.

Menurut Tusen, minimnya pemasukan real dari sektor pajak ini menjadi kerugian daerah. Pasalnya, angka tersebut tidak masuk ke kas daerah. Di sisi lain, dana tersebut adalah dana yang disetorkan masyarakat ke daerah, hanya saja mengendap di sejumlah hotel yang menunggak.

“Kita minta persoalan ini disikapi secara serius. Kita memang berencana memanggil SKPD terkait untuk menanyakan upaya pemerintah menagih piutang dan membahas langkah ke depan,” demikian Tusen. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here