Majelis TPTGR Telusuri Dugaan Penggelapan Dana Pengembalian Kerugian Daerah

Giri Menang (Suara NTB) – Majelis Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Lombok Barat (Lobar) sedang menindaklanjuti instruksi Lobar Bupati H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, untuk menelusuri dugaan penggelapan dana pengembalian kerugian daerah yang melibatkan oknum pejabat Dinas PPKD. Majelis menelusuri melalui oknum pejabat yang disebut menerima pengembalian dana. Jika tidak ada itikad baik dari para oknum terkait, maka Majelis TPTGR mengancam membawa persoalan ini ke ranah hukum.

“Kalau sampai terjadi begitu, nanti kami laporkan ke aparat hukum (pidanakan),’’ tegas Ketua Majelis TPTGR sekaligus Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq ditemui di Giri Menang akhir pekan kemarin.

Iklan

Ia menegaskan, jika ditemukan bukti ada permainan dan penggelapan dana pengembalian kerugian daerah oleh oknum pejabat pihaknya bakal mengambil langkah tegas. Langkah yang diambil membawa ke ranah hukum dengan melaporkan ke aparat hukum. Langkah ini upaya terakhir jika persoalan ini buntu dan tak ada itikad baik dari para pihak terkait.

Menyoal adanya dugaan permainan dan penggelapan dana, Sekda mengaku masih menelusurinya. Pihak majelis menyerahkan ke pihak SKPD terkait untuk meminta para oknum terkait bertemu. Jika tak ada itikad baik, barulah pihaknya melapor ke aparat penegak hukum.

Sejauh ini, ujarnya, majelis belum menggelar sidang kerugian daerah hampir dua pekan terakhir. Biasanya, hari Kamis dan Jumat digelar sidang terhadap oknum penunggak kerugian daerah. Pekan depan ini, pihaknya kembali mengagendakannya kembali. Menurutnya, bukan berarti tidak laksanakan sidang dua kali semangatnya untuk menagih para penunggak kerugian daerah menurun. Ia menegaskan, pihaknya bakal tetap memantau dan menyidangkan para oknum pejabat yang menurut temuan menunggak kerugian. “Ini tetap dipantau, karena ini bagian yang tetap pemantauan pimpinan,”jelasnya.

  Letusan Barujari, Pariwisata Senaru Lumpuh

Apakah ada oknum Majelis TPTGR yang ikut bermain, Sekda menegaskan tidak ada. Terkait oknum pegawai yang mengembalikan kerugian ke oknum pejabat ia tak tahu menahu. Yang jelas, tegas sekda, menurut temuan pegawai selaku penunggak kerugian masih belum mengembalikan kerugian daerah. Temuan kerugian ini tetap menjadi tanggung jawab bersangkutan, sehingga majelis tetap menyidangkan bersangkutan. “Bersangkutan tetap disidang, karena dia tidak bisa menunjukkan bukti yang meyakinkan majelis,” tegas sekda. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here