Majelis TPTGR Sidang Penunggak Kerugian Negara

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) akan menyidangkan rekanan yang masih menungak pengembalian kerugian negara, Selasa, 7 September 2021 hari ini. Mereka akan dipanggil bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi penanggungjawab.

‘’Besok kita lakukan sidang tuntutan ganti rugi (TGR) sebagai bagian upaya untuk terus menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK maupun APIP, yang secara berkala kita lakukan,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin, 6 September 2021.

Iklan

Ibnu mengatakan, sidang TPTGR rutin dilakukan untuk mempercepat pengembalian kerugian negara atau daerah yang menjadi temuan BPK maupun aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Ia mengatakan, pengembalian kerugian negara juga menjadi salah satu penilaian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Secara umum, kata Ibnu, pengembalian kerugian negara dari rekanan sudah berjalan.

“Cuma, data riilnya perlu kita lihat lagi. Karena kemarin ada dari unsur kejaksaan turun juga untuk membantu APIP dalam penagihan kerugian negara. Juga cukup signifikan hasilnya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan pengembalian kerugian negara juga dimonitor oleh aparat penegak hukum (APH). “Dukungan dari APH, JPN (jaksa pengacara negara) maupun jaksa penyelidik itu bagus,” katanya.

Dalam sidang TPTGR tersebut, nantinya rekanan dan OPD penanggungjawab dipanggil. Rekanan akan diberikan tenggat waktu untuk mengembalikan kerugian negara atau daerah.

“Kita berikan waktu untuk menyetor secara berkala. Tetapi berkalanya ndak nyicil. Misalnya kalau Rp100 juta, dua kali bayar. Kalau dulu kan nyicil. Sekarang kita tak terima yang nyicil Rp50 ribu, Rp100 ribu,” jelas Ibnu.

Berdasarkan data Inspektorat NTB pada 10 Juni lalu, progres pengembalian kerugian negara atas temuan BPK dalam LKPD Pemprov NTB tahun anggaran 2020 telah mencapai 57 persen. Dari Rp1,17 miliar temuan kerugian negara, sebesar Rp667 juta lebih yang telah dikembalikan.

Tercatat sebanyak tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah tuntas seratus persen mengembalikan potensi kerugian negara. Sedangkan lima OPD masih menunggak  pengembalian potensi kerugian negara sebesar Rp504 juta lebih.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemprov NTB tahun 2020, ada sejumlah temuan yang harus ditindaklanjuti selama 60 hari sejak LKPD diserahkan BPK pada 18 Mei 2021. Temuan tersebut tersebar di 12 OPD.

Antara lain, Balai Laboratorium dan Kalibrasi dengan jumlah temuan sebesar Rp66,875 juta, Dinas Dikbud NTB Rp375,879 juta, DPRD NTB Rp247,719 juta, Dinas PUPR Rp147,374 juta. Kemudian, BPBD NTB Rp40,397 juta, Dinas Perkim NTB Rp12,284 juta, Dinas Pariwisata Rp20,197 juta, Dinas Pertanian dan Perkebunan Rp138,540 juta.

Selanjutnya, RSJ Mutiara Sukma Rp33,172 juta, Dinas Kesehatan Rp71,197 juta, Dinas Perindustrian Rp14,987 juta dan Biro Humas dan Protokol Setda NTB Rp3 juta.

Sementara pada Juli lalu, OPD yang sudah menuntaskan pengembalian potensi kerugian negara antara lain Balai Laboratorium dan Kalibrasi, BPBD NTB, Dinas Perkim NTB, Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Dinas Kesehatan NTB, Dinas Perindustrian NTB serta Biro Humas dan Protokol Setda NTB.

Sedangkan OPD yang masih menunggak pengembalian potensi kerugian negara antara lain Dinas Dikbud NTB sebesar Rp288,849 juta, DPRD NTB sebesar Rp79,332 juta, Dinas PUPR NTB sebesar Rp82,795 juta, Dinas Pariwisata NTB Rp20,197 juta dan RSJ Mutiara Sukma sebesar Rp33,172 juta. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional