Majelis Hakim Periksa Objek Sengketa Lahan Gili Trawangan

Tanjung (Suara NTB) – Perkara sengketa wanprestasi kerja sama pembelian 8,1 hektare lahan PT Sumber Sejahtera Lombok Lestari (SSLL) dilanjutkan sidang pemeriksaan setempat. Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram turun langsung ke Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

“Sidang untuk melihat secara nyata objek yang disengketakan,” ungkap Ketua majelis hakim, DR Yapi, Jumat, 27 Oktober 2017 didampingi hakim anggota Didiek Jatmiko, dan Rosana Irawati.

Iklan

Para pihak yang bersengketa antara lain sebagai penggugat Prajadi Agus Winaktu, tergugat I Adi Nugroho, dan tergugat II, PT SSLL.

Turut serta penasihat hukum penggugat, Feby Maranta dan penasihat hukum tergugat I, Aloysius Gonzaga, serta tergugat II, Lalu Maryadi.

Majelis hakim memeriksa luasan objek sengketa yang dibeli dari PT Wahana Alam Hayati itu, tampak dikelilingi pagar beton.

Turut diperiksa juga batas pembagian lahan antara kedua pihak yang dituangkan dalam sketsa denah, yang sudah ditunjukkan pula dalam sidang pembuktian sebelumnya.

Tampak pula plang pemberitahuan bertuliskan barang sitaan negara. “Masing-masing pihak menyepakati lokasi sengketa sudah sesuai,” kata Yapi.

Hakim kemudian menunda sidang hingga Senin, 6 Oktober 2017 untuk dilanjutkan dengan sidang kesimpulan dari masing-masing pihak.

Feby menyebutkan, objek sengketa yang berada di bagian utara Pulau Gili Trawangan saat ini masih dalam status quo.

“Sesuai dalil kami di persidangan memang benar ada tanda batas yang pernah dibuat bersama, membagi dua bidang lahan tersebut,” ujarnya didampingi anggota tim penasihat hukum, Irdan Suryadiata.

Ia menambahkan, tanda batas pembagian bidang lahan itu dibuat berdasarkan denah lokasi yang dikuatkan dengan keterangan saksi.

“Disampaikan saksi itu masih ada tanda batas itu. Dan sekarang saat pengecekan masih ada tanda batas itu,” kata Feby.

Sementara dari pihak tergugat, Lalu Maryadi menyebutkan, lokasi tersebut sesuai dengan gambaran lahan dengan panjang 400 meter dan lebar 200 meter.

Namun, kesepakatan pembagian lahan hanya klaim sepihak. “Kesepakatan pembagian itu tidak ada tanda tangannya,” ujarnya.

Perjanjian kerjasama Prajadi Agus Winaktu untuk pembelian tanah PT WAH pada Desember 2010 dengan memakai PT SSLL diingkari Adi Nugroho.

Dalam perjanjiannya, Prajadi dan Adi sama-sama bersepakat hasil pembelian tanah itu dibagi dengan komposisi kepemilikan 50-50, pun demikian komposisi pembagian modalnya.

Hingga tuntas pembelian lahan senilai Rp 13,9 miliar itu, Adi tidak juga menyerahkan pembagian 50-50 dimaksud kepada Prajadi. Adi dihukum bersalah Mahkamah Agung atas penipuan perjanjian tersebut. (why)