Mahasiswa STIE AMM Mulai Kritis Menyikapi Pemberitaan Eksekusi

H. Umar Said (Suara NTB/dok)

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM.

(Ketua STIE AMM)

Iklan

 

Pemberitaan Suara NTB, Kamis, 30 September 2021 yang dibaca oleh mahasiswa STIE AMM dengan tajuk: “Eksekusi Aset AMM – Pemda Kabupaten Lombok Barat Dinilai Lembek”, perlu ditanggapi secara bijak agar para mahasiswa memahami pemberitaan tersebut.

Sebagai warga negara pendukung hak dan kewajiban pada suatu negara hukum, tentu masyarakat sadar apa arti eksekusi, adalah pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti. Artinya, putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara, sehingga putusan dapat berupa: putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Sedangkan yang dialami STIE AMM tidak seperti yang diatur oleh Pasal 195, Pasal 224 HIR, dan Pasal 206, 250 (RBG). Adapun pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pemda Lombok Barat tidak mengindahkan ketentuan di atas, sehingga badan hukum penyelenggara yaitu Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tridharma Kosgoro NTB (P2LPTD) sebagai pendiri STIE AMM mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mataram dengan dalih perbuatan melawan hukum karena mengakibatkan STIE AMM mengalami kerugian langsung baik materil dan immateril.

Hal ini membuat P2LPTD menuntut Pemda Lombok Barat senilai Rp10 miliar sebagai ganti rugi. Sebab apa? P2LPTD tidak semudah itu berani membangun di atas lahan Pemda Lombok Barat kalau tidak ada pegangan yang pasti yang telah memberikan hak penuh kepada P2LPTD, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Lombok Barat tanggal 27 Maret 1986 dengan nomor Kep 254/593/287 dengan ketentuan apabila berhenti dipakai sebagai tempat pendidikan akan dikembalikan.

Dengan dasar inilah, maka P2LPTD sebagai “numpang karang” sehingga yang harus diajak menyelesaikan perkara ini adalah badan hukum penyelenggara, bukan STIE AMM, sehingga kurang tepat apabila pendidikan (kampus STIE AMM) yang dieksekusi.

Oleh karena itu, kita menyadari bahwa hukum adalah panglima tertinggi di suatu negara hukum. Untuk itu mari kita patuhi ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini kami tengah mendalami peraturan Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Sehingga sertifikat yang dimiliki oleh Pemda Lombok Barat dengan Sertifikat Hak Pakai No. 02 akan diajukan gugatan. Sebab dalam beberapa pasal yang diatur dalam aturan ini, memungkinkan P2LPTD mengajukan Hak Guna Bangunan (HGB) karena telah lebih dari 30 tahun Bezit nya telah dikuasai oleh STIE AMM tidak dipertanyakan oleh Pemerintah.

Namun demikian untuk tidak terjadi tumpang tindih, maka sebaiknya disarankan kepada P2LPTD untuk menunggu keputusan yang inkracht dari instansi yang berwenang. Keyakinan ini didasari atas tindakan yang dihadapi oleh STIE AMM dengan peringatan yang terpampang di pintu gerbang masuk kampus, yang berbunyi: “Dilarang memasuki/memanfaatkan tanah ini tanpa izin sesuai ketentuan Perppu No.51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah/ izin yang berhak atau kuasa”.

Menjadi pertanyaan, apakah peraturan tersebut masih berlaku? Lihat kembali putusan Mahkamah Konstitusi RI 10 Januari 2017.

Gugatan P2LPTD terhadap Pol PP Lombok Barat tengah memasuki pemeriksaan setempat (PS), dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi, dan selanjutnya kesimpulan yang diakhiri dengan putusan. Adapun putusannya masih dilanjutkan dengan banding, kasasi, serta peninjauan yang diperkirakan memakan waktu kurang lebih lima tahun ke depan.

Untuk dipahami bahwa masalah kasus yang tengah bergulir saat ini adalah masalah badan hukum penyelenggara bukan masalah STIE AMM. Kami merasa bersyukur bahwa para mahasiswa sudah menyadari arti hukum yang dihadapi oleh Badan Penyelenggara STIE AMM, sehingga mereka tidak terusik lagi dengan berita yang berkembang selama ini.

Demikian kejelasan ini, agar mahasiswa tetap tenang belajar dan mengikuti perkuliahan dengan baik. Berdoalah dan raih kemenangan. (*)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional