Mahasiswa Bima Pertanyakan Rencana Pembentukan PPS

Bima (Suara NTB) – Wakil Bupati Bima, Drs Dahlan M. Noer M.Pd, mengaku pemerintah kabupaten Bima akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat membahas pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Para aktivis mahasiswa menuntut agar pemkab Bima dan Walikota Bima menyuarakan hal ini kepada pemprov NTB dan pemerintah pusat, dalam suatu aksi unjuk rasa, Senin, 31 Oktober 2016.

“Aspirasi ini akan kita tindaklanjuti ke pemerintah pusat secepatnya,” kata Dahlan di hadapan massa aksi.

Iklan

Pasalnya menurut dia, gelombang isu dan tuntutan pemekaran provinsi pecahan dari NTB itu, telah lama dibahas dan disuarakan oleh berbagai kalangan dan elemen di Bima. Hanya saja, hingga kini belum ada kejelasan.

“Soal penyebabnya apa yang mendasari belum adanya kejelasan, tentu akan koordinasikan dulu dengan pemerintah pusat,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar memperhatikan pembangunan yang merata di wilayah Kabupaten Bima.

“Tuntutan adik-adik yang jelas akan kita tindaklanjuti,” tuturnya.

Dahlan menngingatkan sekaligus meminta kepada mahasiswa untuk tetap mengawal program kerja pemerintahan kabupaten Bima. Apabila ada yang janggal agar disampaikan dengan cara yang bijak.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam HMI dan IMM Cabang Bima, meminta pemerintah daerah agar mendesak pemerintah pusat mempercepat pemekaran provinsi pulau sumbawa (PPS). Meminta Pemerintah provinsi untuk memperhatikan pembangunan di Kota dan Kabupaten Bima. (uki)